3 Sasaran Penting dalam UU Cipta Kerja

3 Sasaran Penting dalam UU Cipta Kerja
©Pluang

Nalar Politik – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengategorikan tenaga kerja yang belum bekerja, pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, dan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja merupakan 3 (tiga) sasaran penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut Menaker sampaikan melalui acara Tri Hita Karana Forum Dialogue bertema “Indonesia Omnibus Law for a Better Business Better World”. Dan dalam keterangan persnya, ia kembali tegaskan bahwa UU Cipta Kerja adalah langkah besar pemerintah membangun Indonesia dari segi ekosistem investasi dan ketenagakerjaan.

“UU Cipta Kerja merupakan langkah besar bangsa Indonesia untuk memperbaiki ekosistem investasi dan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan negara Indonesia yang produktif, berdaya saing, adaptif dan inovatif, serta dapat keluar dari jebakan negara yang berpenghasilan menengah,” jelas Menaker Ida, senin (30/11).

Adapun langkah penciptaan lapangan pekerjaan untuk memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja yang belum bekerja akan dilakukan dengan cara menarik investasi, baik melalui investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri.

“Kami menyadari, makin banyak investasi yang ditanamkan, maka makin banyak pula peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu, diharapkan investasi yang masuk adalah investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja.”

Langkah tersebut menjadi penting untuk memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia. Apalagi diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020, tercatat angka pengangguran mencapai 9,7 juta orang. Ini pun masih harus ditambah setiap tahunnya sekitar 2 – 2,5 juta angkatan kerja baru.

Terkait pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja dan turut jadi sasaran penting dari pelaksanaan UU Cipta Kerja, jelas Menaker Ida, adanya perubahan bentuk-bentuk pekerjaan yang baru dan perkembangan tuntutan dunia kerja yang lebih fleksibel perlu diimbangi dengan adanya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh.

“Misalnya soal perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak melalui penegasan bahwa pekerja kontrak hanya dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap. Jangka waktu penggunaan pekerja kontrak ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Sementara, untuk perlindungan pekerja/buruh, ini dilakukan untuk mengatur ketentuan alih daya (outsourcing), perlindungan sistem pengupahan bagi pekerja/buruh, serta perubahan ketentuan dalam waktu kerja dan waktu istirahat serta waktu kerja lembur.

Hal itu dimaksudkan agar meningkatkan produktivitas, juga agar pekerja/buruh yang bekerja kurang atau lebih dari waktu kerja standar dapat terlindungi.

Sasaran penting selanjutnya dalam UU Cipta Kerja adalah perhatian khusus bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK. Terkait ini, terdapat perubahan ketentuan mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja/buruh tetap.

Di satu sisi, untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh pengusaha. Di sisi lain, bagi kedua belah pihak, PHK tersebut tidak selalu harus menjadi objek yang diperselisihkan.

Sementara untuk perubahan ketentuan besaran kompensasi PHK, ini dimaksudkan agar pekerja/buruh mendapat kompensasi PHK yang lebih realistis. Selain itu, untuk memberikan bekal agar pekerja yang mengalami PHK tetap dapat bekerja.

Terdapat pula aturan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Ini merupakan program baru dalam sistem jaminan sosial nasional, yang terdiri atas manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. [re]