4 Gagasan Anies Baswedan Ini Akan Bawa Jakarta Inklusif dan Demokratis

4 Gagasan Anies Baswedan Ini Akan Bawa Jakarta Inklusif dan Demokratis
Foto: ANTARA

Nalar Politik Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudja, memaparkan sejumlah gagasan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Ia menilai gagasan itu akan membawa babak baru bagi tata kelola/perencanaan dan pembangunan Jakarta ke depan.

Jika direspons secara positif oleh warga, yakinnya, maka akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih inklusif (terbuka) lagi demokratis.

“Inklusif di sini, warga memahami benar arahan pembangunan dan penataan ruang, termasuk risiko yang harus diambil,” jelas Elisa melalui keterangan tertulisnya di salah satu media massa berjudul Empat Momentum Langka demi Jakarta yang Adil dan Demokratis, Minggu (29/10/2017).

Sementara demokratis, lanjut aktivis yang bergelut untuk peralihan kota-wilayah menuju kelestarian ekologis ini, yakni beralih dari model perencanaan dan pembangunan berbasis diskresi yang berpusat pada kekuasaan gubernur.

“Termasuk wewenang gubernur untuk tidak mengindahkan peraturan,” tambahnya.

Guna memastikan gagasan Anies Baswedan ini berjalan maksimal, ia berharap ada kolaborasi pemerintah bersama warga. Prosesnya, jelas Elisa, mesti berjalan sehat, berbasis pengetahuan, demokratis, minim intervensi, dan minim politisasi.

“Pemerintah Provinsi DKI bisa membentuk komite perencanaan yang independen dan bermandat khusus,” usulnya.

Komite Perencaan itu sendiri, terang Elisa kembali, kerap ditemukan di kota-kota besar dunia lainnya, seperti di New York dan Vancouver.

“Proses ini mungkin saja akan berisik, tetapi ini merupakan proses demokratisasi yang layak diperjuangkan, baik dalam soal kekuasaan, ruang, dan pengetahuan,” yakinnya.

Adapun empat gagasan yang dimaksud Elisa, di antaranya adalah (1) Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; (2) penyusunan Raperda Rencana Wilayah Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Kawasan Strategis Pantura Jakarta;

(3) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka  Panjang; serta (4) revisi dan penyusunan 2 Peraturan Pemerintah terkat penataan ruang Jabodetabekpunjur.

“Perencanaan dan pembangunan kolaboratif hanya bisa terjadi dan berlangsung jika ada kesadaran dan kerendahan hati terhadap fakta (bahwa) tidak ada satu orang pun yang punya jawaban untuk semua dan bahwa pengetahuan seseorang adalah terbatas,” pungkasnya.

___________________

Artikel Terkait: