7 Urgensi UU Cipta Kerja bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

7 Urgensi UU Cipta Kerja bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
©Economy Okezone

Nalar Politik – Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi menjelaskan berbagai urgensi UU Cipta Kerja bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pertama, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut akan mendorong transformasi ekonomi. Ini yang kemudian akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat sehingga membuat Indonesia bisa keluar dari middle income trap.

Kedua, UU Cipta Kerja hadir sebagai respons atas bonus demografi yang Indonesia miliki saat ini.

Diketahui bahwa Indonesia hari ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa. Angka ini akan terus meningkat hingga 2045 menjadi 319 juta jiwa. Dari jumlah ini, akan ada 52 persen usia produktif, di mana 75 persen hidup di perkotaan dan 80 persen akan berpenghasilan menengah.

“Dengan demikian, diperkirakan ekonomi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia,” jelas Elen dalam Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja, Kamis (26/11).

Ketiga, urgensi UU Cipta Kerja bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Ini menjadi keharusan meningat saat ini Indonesia masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Penduduk yang bekerja di sektor non-formal pun terbilang masih tinggi.

Keempat, UU Cipta Kerja diperlukan untuk menyederhanakan, mensinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Saat ini, menurut catatan kita di Kementerian Hukum dan HAM, kita mengalami hyper regulation. Tercatat 43.000 peraturan di mana 18.000 peraturan pusat, 14.000 peraturan setingkat menteri, 4.000 peraturan setingkat LNPK, dan hampir 16.000 peraturan pada tingkat daerah.”

Kelima, UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu instrumen untuk menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Diharapkan agar ke depan layanan birokrasi menjadi lebih efisien agar pencegahan korupsi bisa dilakukan.

Keenam, UU Cipta Kerja dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi UMKM dan koperasi agar bisa masuk ke sektor formal. Hal ini mengingat adanya kemudahan pendirian, perizinan, dan pembiayaan.

“Berdasarkan catatan Kemenko Perekonomian, jumlah usaha mikro dan kecil mencapai 64,14 juta dari total UMKM sebanyak 64,19. Sementara, jumlah tenaga kerja di sektor informal sebesar 70,5 juta.”

Ketujuh, sembari meningkatkan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, langkah ini tetap akan berjalan beriringan dengan peningkatan perlindungan bagi pekerja atau buruh. [ko]