Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam upayanya untuk membangun sistem demokrasi yang kokoh. Tahun 2021 menandai 76 tahun kemerdekaan Indonesia, dan menjadi momentum penting untuk merenung dan mengevaluasi perkembangan yang telah dicapai dalam bidang demokrasi. Pertanyaan yang banyak mengemuka adalah, apakah Indonesia kini lebih baik dalam hal demokrasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Dalam artikel ini, kita akan membahas sejumlah aspek yang berperan dalam menentukan kualitas demokrasi di Indonesia, serta berusaha menggali alasan di balik kompleksitas situasi ini.
Selama lebih dari tujuh dekade, Indonesia telah mengalami berbagai sistem pemerintahan, mulai dari otoritarianisme, demokrasi terpimpin, hingga reformasi yang membawa angin segar bagi praktik demokrasi. Namun, banyak pengamat berpendapat bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih jauh dari kata ideal. Pada titik ini, penting untuk mempertimbangkan beberapa indikator penting yang bisa menunjukkan kemajuan atau kemunduran demokrasi di negara ini.
Salah satu indikator utama adalah kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, kita dapat melihat perkembangan yang signifikan dalam media di Indonesia. Di era digital saat ini, akses informasi menjadi lebih mudah; namun, di sisi lain, muncul tantangan baru. Citra kebebasan pers di Indonesia terancam oleh praktik intimidasi dan ancaman terhadap jurnalis. Meskipun banyak mendalami isu-isu yang dihadapi masyarakat, ancaman kekerasan dan penyensoran tetap menjadi hambatan. Sejumlah jurnalis mengalami tekanan, baik dari pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu yang tidak setuju dengan pemberitaan mereka.
Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari demokrasi. Dalam kurun waktu 76 tahun ini, berbagai kemajuan diakui, seperti pengesahan UU Anti-Diskriminasi dan UU Perlindungan Perempuan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam penegakan hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sejumlah pelanggaran yang terjadi, termasuk kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan. Ini menunjukkan bahwa meski secara teoritis hak asasi manusia diakui, praktiknya di lapangan sering kali berbeda jauh.
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah partisipasi politik. Di Indonesia, hak suara diakui sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, ada Indonesia yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang masih rendah. Rendahnya partisipasi ini sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap para pemimpin politik dan korupsi yang masih mencengkram. Masyarakat merasa skeptis terhadap janji-janji politik dan lebih memilih untuk tidak terlibat dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi adalah tantangan besar bagi berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.
Pendidikan politik juga menjadi faktor krusial dalam memajukan demokrasi. Dalam konteks ini, generasi muda memainkan peranan penting. Namun, pendidikan formal mengenai demokrasi di sekolah-sekolah sering kali kurang memadai. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Generasi muda yang teredukasi mengenai pentingnya partisipasi politik dan hak suara dapat berkontribusi secara aktif dalam proses demokratis. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan politik menjadi suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat.
Di samping itu, keberadaan berbagai lembaga sipil dan organisasi non-pemerintah juga menjadi penopang demokrasi di Indonesia. Organisasi-organisasi ini sering kali menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat serta memberikan kritik terhadap pemerintah. Namun, sering kali mereka juga menghadapi tantangan berupa upaya pembungkaman oleh pihak-pihak tertentu. Dalam menghadapi situasi ini, solidarity di kalangan lembaga-lembaga sipil menjadi sangat penting untuk memperkuat suara rakyat dan menegakkan prinsip demokrasi.
Makna yang lebih dalam dari pertanyaan mengenai kemajuan demokrasi Indonesia dalam 76 tahun ini terletak pada dinamika antara idealisme dan realitas. Masyarakat Indonesia memiliki harapan besar terhadap demokrasi, tetapi pada saat yang sama mereka juga harus bersiap untuk menghadapi berbagai kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Proses demokrasi adalah perjalanan yang penuh liku. Dia tidak terjadi dalam semalam; diperlukan komitmen dan kerja keras dari semua pemangku kepentingan untuk mendorong perubahan yang nyata.
Dalam mengevaluasi apakah Indonesia lebih baik dalam hal demokrasi, kita harus menghargai perjalanan yang telah dilakukan selama ini. Ada banyak pencapaian yang patut diapresiasi, tetapi tantangan yang ada pun tak kalah signifikan. Untuk menuju demokrasi yang lebih baik, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, rakyat, serta semua elemen masyarakat. Dengan cara ini, kita dapat berharap untuk mencapai demokrasi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan tangguh. Seiring dengan berjalannya waktu, mari kita terus berkomitmen untuk mewujudkan impian tentang sebuah negara yang tidak hanya merdeka, tetapi juga demokratis dan berkeadilan bagi semua.
