Abdul Aziz dan Absennya Kedewasaan Berpikir

Abdul Aziz dan Absennya Kedewasaan Berpikir
©Tirto

Apa yang terjadi pada Abdul Aziz, kandidat doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah contoh konkret bagaimana tradisi berpikir kita.

Seksualitas sampai hari ini ternyata masih menjadi perkara “tabu” dalam kultur dialogis kita (Indonesia). Seolah “kelamin” menjelma sebagai kehadiran yang tak diharapkan, atau sebagai suatu wujud yang keberadaannya memproduksi alam bahwah sadar bahwa ia harus tetap orisinal.

Ia (kelamin) masih kokoh sebagai syarat mutlak “ibadah” untuk keberlangsungan keluarga yang dapat disalurkan hanya ketika kawin “sah”. Artinya, orang yang tidak punya kelamin, atau mengubah jenis kelamin, tidak punya hak untuk mendapatkan ganjaran dari ibadah itu.

Struktur berpikir kita masih dalam tataran gosip. Mirip kebiasaan ibu-ibu yang sedang mencari kutu di rambut kepala. Kalau bukan membicarakan dapur sendiri, ya mencibir dapur orang lain. Di sana tidak berlaku prinsip-prinsip ilmiah.

Tak perlu teori untuk mengatakan “salah-benar”. Yang berlaku hanya satu: suka atau tidak suka. Subjektif dan sangat bergantung pada siapa yang paling bertahan “ngotot” menyalahkan. Lambat laun yang lain akan menerima kebenaran itu.

Yang absen dalam berpikir kita adalah memisahkan isu-isu insidental dengan gagasan-gagsan ilmiah-konseptual. Gagasan-gagasan yang sifatnya ilmiah-konseptual jelas lebih memiliki umur panjang dan dimungkinkan untuk berkembang, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dan, ia tidak dapat dipatahkan dengan “fatwa”. Berbeda dengan yang sifatnya insidental. Ia dapat ditebak kematiannya, termasuk dengan fatwa MUI.

Pada titik ini, saya baru menyadari bahwa ada dua hal yang tabu diperdebatkan di Indonesia: Tuhan dan Kelamin—meski melalui metode dan prinsip-prinsip akademik. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ini adalah pengingkaran atas perkembangan sebagai sesuatu yang niscaya. Tetapi ini adalah reaksi ketidaksiapan (gagap) menghadapi perbedaan yang ditawarkan dari kemajuan yang tersaji sebagai anak zaman.

Klaim Kebenaran Intelektual dan Spiritual

Sejak direncanakan untuk terlahir sebagai bangsa Indonesia, sejak itulah kita diwarisi “apa” yang boleh dan tidak boleh dipikirkan. Kita hanya boleh memikirkan sesuatu yang belum dipikirkan oleh suatu lembaga atau kelompok masyarakat dengan keagamaan kelas wahid.

Hal-hal yang sudah menjadi dan ditetapkan sebagai fatwa tidak boleh dibahas kembali oleh masyarakat dengan tingkat keagamaan “kelas dua”. Artinya, yang boleh dipikirkan adalah “sisa” dari wewenang absolut mereka. Pun bila sisa yang menjadi bagian kelas dua kurang seirama dengan hasil kelas wahid, maka bersiaplah untuk dilumpuhkan.

Singkatnya, sebaik apa pun usaha dan niatnya, tetap saja akan disalahkan bila itu bertentangan dengan kelas yang lebih tinggi. Merekalah penentu kebenaran—intelektual maupun spiritual.

Apa yang terjadi pada Abdul Aziz, kandidat doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah contoh konkret bagaimana tradisi berpikir kita. Tidak ada kemerdekaan. Tidak hanya subordinat dalam menentukan pilihan hidup, tetapi merangsek sampai pada tataran berpikir.

Apa yang menentukan kelas tersebut? Jawabannya adalah “keimanan” yang melembaga. Akan menjadi sukar untuk dijawab bila pertanyaan dilanjutkan: siapa yang menentukan kualitas keimanan seseorang? Bukankah semua kita harap-harap cemas dengan kebaikan (termasuk kualitas keimanan) yang telah masing-masing praktikkan?

Beberapa pertanyaan tersebut akan terus berkembang sampai memuncak: Tuhan. Dialah yang menilai segala usaha manusia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Menerjemahkan kehendaknya yang aqli maupun naqli. Bahkan, bagi mereka (yang bersungguh-sungguh berusaha), oleh Tuhan dijanjikan ganjaran dua kali lipat bila benar, dan tetap mendapatkan satu bila usahanya keliru.

Ada satu ayat yang—bagi saya—menarik untuk direnungkan kembali:

“…Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanyalah (kita) kembali.” (QS as-Syuura, 15)

Ada dua pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut. Pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab di hadapan Tuhan tetap masing-masing. Tuhan tidak mungkin tertukar memberikan ganjaran dan hukuman.

Kedua, berdamai pada yang Mahabenar. Artinya, bila pada tataran (perbedaan) perbuatan saja tidak boleh ada pertengkaran, apalagi masih dalam tataran (perbedaan) berpikir (?), bukankah itu sudah sunnatulah (?).

Sepanjang perbedaan tersebut adalah usaha penelusuran ilmiah, maka tidak pantas hasil penelusuran tersebut dihakimi sebagai “sampah”. Bantahlah dengan cara-cara yang ilmiah. Yang demikian itu lebih mendidik.

Kalau Tuhan saja menghargai usaha dengan ganjaran pahala, mengapa kita mesti mencaci dan memersekusinya?

Yang Hukum dan Yang Moral

Istilah “netizen mahabenar” barangkali betul sebagai klausa, tetapi keliru sebagai hipotesa. Sehari selepas sidang terbuka Abdul Aziz, langsung muncul pemberitaan dengan narasi-narasi unik. Pada kolom komentar, mayoritas mencaci, mengutuk, dan saudara-saudaranya. Itu memang pekerjaan utama sebagian netizen Indonesia.

Ada satu komentar netizen yang betul-betul menjadi perhatian saya. Kurang lebih bunyinya begini: “…harus ditolak. Karena bertentangan dengan hukum nasional dan hukum adat Indonesia.”

Saya memaklumi. Tidak semua netizen sadar dengan apa yang dia tulis. Mungkin pula tak sinkron antara yang dipikirkan dengan yang tertulis di kolom komentar, karena jarinya lebih cerdas ketimbang otak. Komentar netizen tersebut menggambarkan bagaimana takluknya dia pada hukum. Sampai-sampai pikirannya pun takluk.

Hukum tidak mengatur cara berpikir manusia. Hukum mengatur pergaulan masyarakat. Sebuah pemikiran, doktrin, atau konsep tidak serta-merta asal tolak dengan alasan bertentangan dengan berlakunya suatu hukum (undang-undang) yang telah ada.

Justru hukum yang telah ada tersebut berkembang dan lahir dari kemerdekaan berpikir, doktrin, konsep, atau teori tertentu. Oleh karenanya, hukum yang berlaku dapat ditolak bila keberlakuannya tidak rasional.

Doktrin, konsep, dan pendapat tidak memiliki sifat mengikat (memaksa) secara yuridis layaknya undang-undang. Hasil pemikiran tidak akan mengganggu sifat mengikat dan memaksanya suatu undang-undang yang berlaku. Ia tidak akan berpengaruh secara legal. Ia (pemikiran, doktrin) hanya mungkin berpengaruh secara moral, dan itu bukan hukum.

Moral adalah moral. Hukum adalah hukum. Kecuali apabila moral tersebut terdapat campur tangan pemerintah melalui penormaan (UU) yang memiliki sifat memaksa—maka ia menjadi hukum. Campur tangan pemerintah dengan sifat memaksalah yang hukum—dengan pertimbangan diinginkan oleh masyarakat. Atau melalui praktik peradilan (putusan hakim).

Hubungan badan di luar nikah—sebagaimana disertasi Abdul Aziz—adalah pemikiran yang ditawarkan olehnya. Diterapkan atau tidak, itu pilihan. Posisikan itu lazimnya doktrin atau pendapat hukum lainnya.

Dia tidak punya kekuatan memaksa. Apalagi hanya seorang Abdul Aziz, tidak punya alat (kekuasaan) untuk itu. Tetapi yang perlu diakui bahwa Abdul Aziz telah dengan jujur dan berani mengungkap pseudo-moral yang terkatung di ketiak para penyembah kemapanan moral.

Sekali lagi, pendapatnya hanya mungkin berpengaruh secara moral. Dan, ukuran moral sangat relatif. Tidaklah sama ukuran moral antara orang “perkotaan” dengan “perdesaan”. Di kampung boleh saja menganggap perilaku “amoral” ketika seseorang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Akan menjadi sesuatu yang “biasa” bila itu terjadi di sebagian kota besar.

Bukankah banyak pernikahan yang terjadi karena hamil terlebih dahulu? Bukan hanya di kota, tetapi juga di perdesaan yang ukuran moralnya telah bergeser/berubah. Kenapa tidak dihukum? Karena di antara mereka telah bersepakat dan tidak ada yang merasa menjadi “korban”.

Saya akan menutup dengan sebuah pertanyaan:

“Lebih tidak bermoral mana dua sejoli yang sedang berhubungan intim di rumahnya sendiri atas dasar suka sama suka dengan mereka yang mengarak dan menelanjanginya (karena dianggap amoral)? Lebih terpuji mana antara menutup dengan membuka aib orang lain?”

    Arief Rahman

    Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra | Volunteer Penerbit Koma Media | Pimpinan Desamondial
    Arief Rahman
    Share!