Ada Apa dengan Aparat Kepolisian Kita

Ada Apa dengan Aparat Kepolisian Kita
©Tempo

Merespons tindakan aparat kepolisian Maluku Tengah

Pada prinsipnya polisi atau kepolisian merupakan satuan  lembaga yang bergerak di bidang keamanan, ketertiban, dan juga penegakan hukum di suatu negara. Sebagaimana terdapat dalam undang-undang sebagai sumber hukum di Indonesia yang secara rinci menjelaskan tentang kepolisian (lihat UU No. 2 Tahun 2002).

Bahwa pada penjelasan tugas dan wewenang, yakni dalam pasal 13 terkait tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam undang-undang ini, maka tentu semua orang atau masyarakat dengan secara sadar akan menaruh harapan besar persoalan-persoalan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang makin sering terjadi di negara ini.

Tapi kemudian harapan-harapan besar dari masyarakat itu perlahan sudah mengecil bahkan hampir hilang dengan berbagai peristiwa yang terjadi hari-hari ini yang itu secara langsung terlibatnya oknum dan aparat kepolisian dengan berbagai tindakan di mana hal itu adalah tindakan kriminal, represif, dan pastinya melanggar hukum.

Sebut saja peristiwa kasus bunuh diri seorang gadis di Malang akibat dihamili anggota polisi, dan kemudian yang baru terjadi adalah tindakan represif yakni penembakan secara brutal oleh aparat kepolisian di salah satu negeri di Kabupaten Maluku Tengah, yakni di Negeri Tamilouw.

Tulisan ini lebih memfokuskan pada persoalan yang kedua sebagai bentuk kritik seluruh masyarakat dalam merespons tindakan yang diambil aparat kepolisian setempat adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dan sangat jelas melanggar hukum.

Tindakan Represif

Ketika melihat peristiwa bagaimana tindakan aparat kepolisian yang dilakukan dengan tujuan untuk menangkap oknum yang belum resmi (secara hukum) terduga sebagai tersangka perbuatan melanggar hukum atau kriminal di salah satu desa adat (negeri) di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yakni Negeri Tamilouw pada Selasa, 7 Desember 2021 dengan mengaitkan pada fakta-fakta yang terjadi, maka dapat dikatakan bahwa tindakan aparat kepolisian itu sangat represif.

Pasalnya, kedatangan kepolisian ke Negeri Tamilouw itu berujung pada peristiwa tragis, yakni terjadinya penembakan secara brutal terhadap warga yang berakibat adanya korban luka tembak sebanyak 18 orang (2 orang di antaranya adalah perempuan atau ibu-ibu).

Baca juga:

Ada banyak hal yang sangat mengganjal dari kedatangan aparat kepolisian, mulai dari proses kedatangan sampai kepada mekanisme penangkapan yang dilakukan, di antaranya:

Pertama, orang-orang atau oknum yang masih diduga tersangka itu belum resmi (secara hukum) ditetapkan sebagai tersangka, karena masih dalam proses penyidikan.

Kedua, kedatangan aparat kepolisian dengan personil sebanyak 247 orang dengan menggunakan senjata lengkap, ditambah menggunakan kendaraan/mobil sebanyak 24 buah, artinya proses penangkapan ini sudah seperti ingin menangkap teroris, mafia, atau gembong narkoba.

Ketiga, penembakan secara brutal oleh aparat kepolisian hingga memakan korban tanpa ada mekanisme yang dijalankan, seperti tembakan peringatan, penembakan gas air mata, tidak menembak ke atas, tetapi langsung mengarahkan tembakan ke warga, bahkan seorang ibu yang ada dalam pun menjadi sasaran tembak.

Paradoks

Tindakan aparat kepolisian Kabupaten Maluku Tengah sangat banyak mengandung unsur ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya menjadi tugas, fungsi, dan tanggung kepolisian sebagaimana yang diatur dalam berbagai macam aturan, baik itu undang-undang, peraturan kapolri maupun standar operasional prosedur (SOP) tentang aparatur kepolisian di Indonesia.

Bahwa undang-undang (UU) yang dimaksud adalah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 15 ayat a, b, dan c. Sedangkan peraturan kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisan dalam pasal 3 (c), (d), (e) dan (f) serta pasal 9. Dari penyebutan aturan-aturan ini semuanya dilanggar oleh aparat kepolisian Maluku Tengah.

Ketidaksesuaian itulah yang kita sebut sebagai sebuah paradoks akibat tidak adanya profesionalitas selaku aparat keamanan, perlindungan masyarakat, dan pengayom bagi masyarakat. Malah sebaliknya, masyarakat diberi ancaman bahkan ditindak secara represif dan tidak berperikemanusiaan.

Hak asasi manusia (HAM) dilanggar, kekerasan terhadap perempuan dilakukan, dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya terjadi dalam satu peristiwa kelam sekaligus tragis di Negeri Tamilouw. Padahal kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak harus melalukan tindakan represif seperti itu, sebab penegakan hukum tidak mesti melanggar hukum.

Baca juga:

Perilaku yang tidak wajar dari aparat kepolisian terhadap masyarakat di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah yang melukai 18 orang warga ini bukan saja menjadi duka masyarakat di Negeri Tamilouw, tetapi ini menjadi duka bersama seluruh masyarakat Indonesia, duka kemanusiaan.

Akhirnya, dengan penuh kesadaran dan kekritisan sebagai masyarakat, maka kami sangat mengutuk tindakan dari aparat kepolisian ini dan harus ada pertanggung jawaban dari tindakan yang dilakukan. Dan Kapolres Maluku Tengah sebagai unsur pimpinan Polres Maluku Tengah harus dicopot dari jabatannya.

    Latest posts by Nardi Maruapey (see all)