Agenda Politik 2024 di Balik Revisi Statuta UI

Agenda Politik 2024 di Balik Revisi Statuta UI
©Duta

Nalar Politik – Guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Manneke Budiman, menilai ada agenda politik 2024 di balik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Seperti dilansir detikcom, Manneke menyebut ada upaya dari kalangan eksternal untuk memengaruhi kalangan internal UI demi bisa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan politik.

“Buat apa PP ini diubah? Urgensinya apa? Penjelasannya, bagi saya, yang logis cuma satu, yang masuk akal, terkait agenda politik 2024,” kata Manneke saat diskusi virtual, Sabtu (24/7).

“Ada internal UI yang punya agenda masuk ke lingkaran kekuasaan negara. Kepentingan itu berkonvergensi dengan agenda politik eksternal yang hendak memanfaatkan atau menunggangi untuk mencapai tujuan politik mereka,” tambahnya.

Menurut Manneke, revisi Statuta UI tersebut bukankah untuk kemajuan UI. Politisi yang terkait bertujuan untuk merancang jejaring dan memanfaatkan infrastruktur hingga sumber daya universitas.

“Ambisi utamanya bukan pengembangan ilmu kecerdasan bangsa, tetapi meraih kekuasaan. Universitas dijadikan tempat bagi para politikus untuk mengagendakan strategi mereka merancang manuver membuat tujuan-tujuan dan mengembangkan jejaring mereka dengan memanfaatkan infrastrukrur fasilitas sumber daya reputasi Universitas Indonesia.”

Politisi yang melakukan hal demikian, lanjut Manneke, tidak peduli terhadap reputasi universitas yang berpotensi hancur. Bahkan, mereka disebut tidak peduli pada citra Presiden Joko Widodo rusak lantaran mengesahkan PP 75/2021 tentang Statuta UI demi mencapai kepentingan dan kekuasaan.

“Karena fokus mereka cuma pada kepentingan sendiri, untuk kekuasaan pada 2024 dan sesudahnya.”

Di Balik Rangkap Jabatan Rektor UI

Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Harris, turut menduga ada permainan politik di balik isu rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Ia kemudian meminta agar semua pihak bisa tenang dan objektif dalam memandang persoalan tentang PP Statuta UI.

“Saya sebelumnya bilang, awalnya rektor suruh mundur dari komisaris, ujung-ujungnya pasti rektor suruh mundur jadi rektor. Eh bener, politik, kan?” kata Freddy dalam diskusi daring Ikatan Alumni UI tersebut.

Ia pun menduga ada pihak di dalam UI yang menghendaki Ari lengser dari kursi Rektor UI.

“Siapa yang main di dalam? Saya enggak takut untuk hal kayak gini, biasa saja buat saya. Yang main di dalam siapa yang mau jadi rektor, nih? Atau karena ada persoalan-persoalan?”

Setiap aturan, kata Freddy, bisa berkembang dan berubah-ubah. Ia juga menyebut Menkumham Yasonna Laoly turut mempersilakan orang mengajukan judicial review jika keberatan atas PP 75/2021 terkait poin rektor boleh rangkap jabatan.

Namun, Freddy keberatan jika aturan tentang guru besar di PP tersebut dilakukan JR. Aturan tentang guru besar UI, menurutnya, sudah baik, mempermudah orang untuk menjadi guru besar di UI.

“Harapan PP yang saya baca kemarin lebih membuka peluang. Mudah-mudahan lebih banyak guru besar-guru besar UI yang baru. Jadi kalau PP sekarang buat guru besar, bagus.”

Seperti diketahui, polemik Statuta UI ini bermula saat BEM UI mengunggah meme poster ‘Jokowi King of Lip Service’ dan mendapat sejumlah dukungan netizen di dunia maya. Kemudian terungkap Rektor UI Prof Ari Kuncoro rangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama/independen di salah satu bank BUMN.

Ternyata, hal itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia Nomor 68 Tahun 2013. Hingga akhirnya terbit aturan baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta UI sehingga aturan lama tak lagi berlaku.