Aktivis Muda di Ruang Kepemimpinan Politik

Aktivis Muda di Ruang Kepemimpinan Politik
©Kompasiana

Biarpun sudah terjadi perubahan-perubahan dalam situasi politik pada banyak bangsa baru, pada dasarnya peranan cerdik-cendekia (aktivis muda) tidaklah berubah, terutama karena proses perubahan sosial yang terjadi pada bangsanya masih terus berlangsung. ~ Soedjatmoko, 1970

Beberapa negara yang masih mengalami kemelut internal akibat aktivitas politik yang belum stabil berbondong-bondong melakukan evaluasi besar-besaran dengan melibatkan departemen yang mereka miliki. Mayoritas dari mereka memilih analisis ekonomi-politik guna menstabilkan kembali kesejahteraan warga negara.

Seiring berjalannya waktu, mereka kembali mendapati krisis sumber daya manusia untuk mereka ajak diskusi dalam hal merumuskan strategi dan haluan negara. Kalau toh ada, kebanyakan dari golongan tua yang secara pilihan politik lebih memilih jalur kompromi di mana gagasannya terkesan mandul di tengah situasi yang memaksa.

Dalam studi kewilayahan yang lain, kemunculan para aktivis muda bak angin segar dari surga. Hadirnya sekelompok aliansi dari lapisan pemuda desa dan mahasiswa, misalnya, telah membuat sistem politik Indonesia berubah total dari orde otoriter ke reformasi. Meski yang terakhir juga masih menyisakan problem serius.

Darinya, penulis menangkap satu hal penting yang menjadi konsen kajian tulisan ini. Yakni, situasi politik negara yang syarat akan adanya kebijakan dan putusan publik serta adanya bargaining kepentingan kelompok. Ini membutuhkan gagasan dan gerakan segar dari kalangan aktivis muda.

Selain sebagai usaha mempersiapkan generasi, juga sejarah kehebatan aktivis muda dalam pembangunan politik negara mendukung ke arah tersebut. Meskipun juga para aktivis muda tidak lepas dari kritik yang berbagai kalangan lancarkan. Terutama dari orientasi politik beberapa dari mereka yang hanya melanggengkan politik transaksional bukan dalam rangka membangun nalar kesadaran moral.

Meluruskan Pendapat

Dalam diskusi-diskusi panjang mengenai gerakan aktivis muda, setidaknya argumen dari dua golongan utama menghiasi. Yakni, yang menyebut mereka dengan sang revolusioner dalam ranah politik dan yang men-justice mereka sebagai pengkhianat kaum intelektual.

Edward Shils (1959) merupakan tokoh cendekiawan yang berhasil menyatukan pandangan dua golongan tersebut dengan berpijak pada latar sosio-historis masing-masing. Umumnya, golongan yang mendukung keterlibatan aktivis muda di ranah politik berlatar belakang dari keadaan yang terselimuti oleh spirit kemerdekaan dari penjajahan fisik dan proses mengisi kemerdekaan awal dengan ditandai usaha meraba dan menjalankan sistem politik yang tepat.

Shils mengatakan:

“Ketika kaum cendekiawan di negeri-negeri jajahan siap berkecimpung sepenuhnya di bidang politik, maka mereka ikhlas memberikan apa saja untuk perjuangan itu. Politik menjadi segala-galanya bagi kehidupan mereka. Mereka yang tidak takut kehilangan jabatan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi negeri atau tidak takut kehilangan keuntungan-keuntungan material dan psikologis dari pekerjaan mereka, lalu menjadi orang yang tinggi kesadaran politiknya….” (Edward Shils dalam Cendekiawan dan Politik, LP3ES)

Baca juga:

Pendapat Shils linear dengan sejarah aktivis muda Indonesia masa lalu tatkala berbondong-bondong masuk ke gelanggang politik untuk memerangi kaum penjajah di sektor politik-pemerintahan. Beberapa dari aktivis muda tidak hanya menjadi kacung politik penjajah, melainkan menjadi pelopor gerakan sosial-politik pribumi.

Mereka telah mengawali upaya dalam pembentukan kesadaran perjuangan massal lewat serikat-serikat perkumpulan organisasi partai. Pandangan mereka terwarnai dengan berbagai alternatif untuk melawan tradisi penjajah. Mulai dari nasionalisme, sosialisme, populisme, sampai dengan islamisme.

Memang iskursus-diskursus asing masih memengaruhi corak pemikiran mereka. Tetapi, dalam ranah gerakan, tampak sekali masuknya sosio-kultur masyarakat asli pribumi.

Olehnya, dalam beberapa forum debatable, mereka senantiasa menggunakan bahasa-bahasa keadilan sosial dan kepentingan rakyat guna memukul kelompok yang tidak sependapat. Dan hebatnya, rakyat saat itu memang semuanya menyerahkan suara untuk mereka, para kaum muda, di gelanggang politik.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di masa peralihan setelah kemerdekaan berikut dasar sistem ketatanegaraan kita letakkan. Kawan-kawannya tampak tidak menyenangi aktivitas politik beberapa kaum muda. Mereka mendapat cap sebagai pengkhianat kaum intelektual sebab menggadaikan idealisme-nya untuk bisa masuk dan menjilat pemegang kekuasaan (Julian Benda, 1927).

Harry J. Benda (1960) menyebut bahwa anggapan demikian merupakan akibat dari banyaknya partai politik yang seiring perkembangan zaman tidak memfungsikan diri secara sosial.

“Akhirnya, partai-partai politik yang berfungsi dengan sistem parlementer di negara-negara Timur itu biasanya tidak mewakili kekuatan-kekuatan sosial yang terorganisasi, melainkan lebih merupakan klik-klik yang berpusat pada tokoh-tokoh tertentu. Dengan demikian, persatuan yang untuk sementara nampak sebelum dicapainya kemerdekaan cenderung untuk mengendur apabila kemerdekaan bangsa telah tercapai, dan digantikan dengan perselisihan klik yang satu dengan yang lain…” (Harry J. Benda 1960 dalam Cendekiawan dan Politik LP3ES).

Halaman selanjutnya >>>