Aktivis Muda di Ruang Kepemimpinan Politik

Aktivis Muda di Ruang Kepemimpinan Politik
Ilustrasi: kompasiana.com

Biarpun sudah terjadi perubahan-perubahan dalam situasi politik pada banyak bangsa baru, pada dasarnya peranan cerdik-cendekia (aktivis muda) tidaklah berubah, terutama karena proses perubahan sosial yang terjadi pada bangsanya masih terus berlangsung ~ Soedjatmoko, 1970

Beberapa negara yang masih mengalami kemelut internal akibat aktivitas politik yang belum stabil, berbondong-bondong melakukan evaluasi besar-besaran dengan melibatkan departemen yang dimilikinya. Mayoritas dari mereka memilih analisa ekonomi-politik guna menstabilkan kembali kesejahteraan warga negara.

Seiring berjalannya waktu, mereka kembali mendapati krisis sumber daya manusia untuk diajak diskusi dalam hal merumuskan strategi dan haluan negara. Kalau toh ada, kebanyakan dari golongan tua yang secara pilihan politik lebih memilih jalur kompromi di mana gagasannya terkesan mandul di tengah situasi yang memaksa.

Dalam studi kewilayahan yang lain, kemunculan para aktivis muda bak angin segar yang dari surga. Hadirnya sekelompok aliansi dari lapisan pemuda desa dan mahasiswa, misalnya, telah membuat sistem politik Indonesia berubah total dari orde otoriter ke reformasi, meski yang terakhir juga masih menyisakan problem serius.

Darinya, penulis menangkap satu hal penting yang menjadi konsen kajian tulisan ini, yakni situasi politik negara yang syarat akan adanya kebijakan dan putusan publik serta adanya bargaining kepentingan kelompok, membutuhkan gagasan dan gerakan segar dari kalangan aktivis muda.

Selain sebagai usaha mempersiapkan generasi, juga sejarah kehebatan aktivis muda dalam pembangunan politik negara mendukung ke arah tersebut. Meskipun juga para aktivis muda tidak lepas dari kritik yang dilancarkan oleh berbagai kalangan, terutama dari orientasi politik beberapa dari mereka yang hanya melanggengkan politik transaksional, bukan dalam rangka membangun nalar kesadaran moral.

Meluruskan Pendapat

Dalam diskusi-diskusi panjang mengenai gerakan aktivis muda, setidaknya dihiasi oleh argumen dari dua golongan utama, yakni yang menyebut mereka dengan sang revolusioner dalam ranah politik, dan yang men-justice mereka sebagai pengkhianat kaum intelektual.

Edward Shils (1959) merupakan tokoh cendekiawan yang berhasil menyatukan pandangan dua golongan tersebut dengan berpijak pada latar sosio-historis masing-masing. Umumnya, golongan yang mendukung keterlibatan aktivis muda di ranah politik dilatarbelakangi oleh keadaan yang diselimuti oleh spirit kemerdekaan dari penjajahan fisik dan proses mengisi kemerdekaan awal dengan ditandai usaha meraba dan menjalankan sistem politik yang tepat.

Shils mengatakan:

“Ketika kaum cendekiawan di negeri-negeri jajahan siap berkecimpung sepenuhnya di bidang politik, maka mereka ikhlas memberikan apa saja untuk perjuangan itu. Politik menjadi segala-galanya bagi kehidupan mereka. Mereka yang tidak takut kehilangan jabatan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi negeri atau tidak takut kehilangan keuntungan-keuntungan material dan psikologis dari pekerjaan mereka, lalu menjadi orang yang tinggi kesadaran politiknya….” (Edward Shils dalam Cendekiawan dan Politik, LP3ES)

Pendapat Shils linear dengan sejarah aktivis muda Indonesia masa lalu tatkala berbondong-bondong masuk ke gelanggang politik untuk memerangi kaum penjajah di sektor politik-pemerintahan. Beberapa dari aktivis muda tidak hanya menjadi kacung politik penjajah, melainkan menjadi pelopor gerakan sosial-politik pribumi.

Mereka telah mengawali upaya dalam pembentukan kesadaran perjuangan massal lewat serikat-serikat perkumpulan organisasi partai. Pandangan mereka diwarnai dengan berbagai alternatif untuk melawan tradisi penjajah, mulai dari nasionalisme, sosialisme, populisme, sampai dengan islamisme.

Memang, corak pemikiran mereka masih dipengaruhi oleh diskursus-diskursus asing. Tetapi, dalam ranah gerakan, tampak sekali masuknya sosio-kultur masyarakat asli pribumi. Olehnya, dalam beberapa forum debatable, mereka senantiasa menggunakan bahasa-bahasa keadilan sosial dan kepentingan rakyat guna memukul kelompok yang tidak sependapat. Dan hebatnya, rakyat saat itu memang semuanya menyerahkan suara untuk mereka, para kaum muda, di gelanggang politik.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di masa peralihan setelah diletakkannya kemerdekaan berikut dasar sistem ketatanegaraan. Aktivitas politik beberapa kaum muda tampak tidak disenangi oleh kawan-kawannya. Mereka dianggap sebagai pengkhianat kaum intelektual sebab menggadaikan idealisme-nya untuk bisa masuk dan menjilat pemegang kekuasaan (Julian Benda, 1927).

Harry J. Benda (1960) menyebut bahwa anggapan demikian merupakan akibat dari banyaknya partai politik yang seiring perkembangan zaman tidak memfungsikan diri secara sosial.

“Akhirnya, partai-partai politik yang berfungsi dengan sistem parlementer di negara-negara Timur itu biasanya tidak mewakili kekuatan-kekuatan sosial yang terorganisasi, melainkan lebih merupakan klik-klik yang berpusat pada tokoh-tokoh tertentu. Dengan demikian, persatuan yang untuk sementara nampak sebelum dicapainya kemerdekaan cenderung untuk mengendur apabila kemerdekaan bangsa telah tercapai, dan digantikan dengan perselisihan klik yang satu dengan yang lain…” (Harry J. Benda 1960 dalam Cendekiawan dan Politik LP3ES).

Di Indonesia, hampir semua lini kekuasaan negara dipegang oleh para kaum yang dulunya menjadi aktivis muda. Tindak-tanduk mereka yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat sangatlah buruk, membuat ruang politik dengan segala pernak-perniknya, bahkan termasuk di dalamnya istilah politik, menjadi hal yang dianggap tabu oleh masyarakat.

Celakanya, anggapan demikian juga menjangkiti nalar para aktivis muda yang notabene diklaim memiliki kesadaran di atas segalanya. Akhirnya, yang terjadi adalah sinisme menjadi hal yang tidak bisa dielakkan, dan membagi gerakan aktivis muda menjadi dua badan semu, yakni gerakan moral dan gerakan politik.

Kedua gerakan tersebut dipandang sebagai dualisme yang tidak bisa disatukan. Yang pertama merupakan perjuangan hati nurani, sedangkan yang kedua hanya menjadi loncatan transaksi kepentingan yang korup. Pembagian dalam bentuk dualisme tersebut tidak murni sebagai landasan ilmiah, melainkan hanya merupakan anggapan oknum yang terintervensi oleh kondisi sosial-politik yang ada pada ruang tertentu.

Keniscayaan Pemimpin Muda

Indonesia merupakan negara dengan jumlah kaum mudanya mencapai angka yang sangat tinggi. Meledaknya usia muda atau yang dikenal dengan istilah Bonus Demografi diprediksi akan terjadi di Indonesia pada tahun 2025-2040.

Secara sosiologis, mungkin bonus tersebut tidak berdampak terlalu besar dibanding dampaknya secara politik. Hal demikian karena politik telah menjadi tidak hanya kajian keilmuan, melainkan aktivitas keseharian dan pertautan kepentingan sosial.

Jika bonus demografi secara politik tidak segera dipersiapkan arah orientasinya, maka yang terjadi adalah instabilitas politik akibat kesejahteraan sosial tidak terpenuhi, termasuk di dalamnya pemuda mengganggur masih saja menjadi yang paling tinggi angka tanda bahayanya.

Di tengah logika ekonomi dunia, pemuda dipandang sebagai kelompok manusia dengan usia yang sudah ditentukan batasnya sekaligus menjadi lumbung peredaran barang pasar. Bahkan, di beberapa negara, pemuda jarang sekali dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Anggapan bahwa pemuda memiliki sifat liar oleh karenanya belum bisa diberikan tanggung jawab di sektor pengambilan kebijakan, membuat para negara collaps akibat kekosongan generasi di kemudian hari.

Ketakutan masa lalu saat berbagai aktivis muda ditembaki oleh penguasa, seperti China dan Orde Baru Indonesia, menjadi momok yang harus segera dihilangkan lewat keterbukaan sistem politik bagi munculnya suara dari berbagai kalangan, termasuk kaum muda. Wajah perpolitikan yang dikuasai oleh generasi tua, meskipun dulunya termasuk dalam golongan aktivis muda, dengan menampakkan baju monopoli kekuasaan dan oligarki golongan elit, menjadi PR yang harus didobrak oleh aktivis muda.

Di atas, telah dikemukakan dikotomi akut antara moral dan politik. Paradigma biner tersebut dalam teori dan gerakan ternyata terbantahkan dengan sendirinya, karena memang sifat keduanya yang tentu bisa disatukan.

Secara akademik, muncul kembali kajian Politik Profetik dan Etika Politik. Kajian tersebut nyata menjadi spirit utama terhadap lahirnya gerakan politik yang dirancang berdasar intelektual-spiritual dan berpijak pada prinsip moral-sosial.

Kepemimpinan politik oleh aktivis muda menjadi hal yang niscaya tatkala seluruh pemuda terbuka kesadaran politiknya, dan masyarakat serta sistem yang mengatur telah bersedia menerima keberadaannya.

Pendapat yang mengatakan aktivis muda di gelanggang politik sebagai pengkhianat—menjadi budak penguasa, dengan tidak berani bersuara—dan elitis. Menurut Gaetano Mosca, elite adalah mereka yang berada di lingkaran pemegang kuasa—tidak akan berguna jika aktivis muda menempatkan diri sebagai pelopor. Bahkan kalaupun harus membuat blok untuk menandingi gaya politik transaksional yang dimainkan oleh mayoritas generasi tua.

Akhirnya, “tetapi masuknya kaum cerdik pandai ke gelanggang politik bukan cuma karena golongan lain dalam masyarakat tidak mau lagi bertanggung jawab. Mereka masuk justru karena terasa ada panggilan dari dalam dan ada dorongan yang positif dari luar.” (Edward Shils).

*Ferhadz Ammar Muhammad, Co. Biro Penelitian dan Pengembangan PK. PMII Pondok Sahabat

___________________

Artikel Terkait: