Alarm Merah Kebebasan Berekspresi

Alarm Merah Kebebasan Berekspresi
©MMP

Akhir-akhir ini media sosial adalah sebagai wadah untuk kita melakukan suatu pendapat mengenai kebebasan berekspresi. Namun dalam kebebasan berekspresi di media sosial menjadi ancaman besar karena adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada pasal 27 ayat 3 menjadi salah satu aturan yang mengundang perhatian karena aturan inilah yang banyak menjerat mereka yang berekspresi di media sosial.

Kebebasan ekspresi merupakan kebebasan yang melekat pada individu, akan tetapi bagaimana kebebasan individu menuangkan ekspresinya itu sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh negaran sebagai pemegang wewenang utama.

Menurut Thomas Emerson, kebebasan berekspresi dijamin karena memiliki berbagai urgensi. Pertama, membantu seseorang untuk mendapat kepuasan. Kedua, membantu untuk menemukan kebenaran. Ketiga, memperkuat kemampuan setiap individu dalam membuat keputusan. Keempat, menyediakan mekanisme yang mendukung terwujudnya keseimbangan antara stabilitasi sosial.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Termasuk dalam kebebasan berespresi yang merupakan hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki sejumlah peraturan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Salah satu haknya adalah kebebasan berespresi yang dimiliki dari setiap  masyarakat Indonesia tanpa membedakan golongan apa pun.

Maka dari itu kebebasan berekspresi dan opini, berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang utama. Hak ini termasuk yang utama dalam sipil-politik. Meskipun hak kebebasan berekspresi tidak sefundamental hak atas hidup, hak bergama dan berkeyakinan, hak bebas dari penyiksaan.

Di era sekarang, senjata dari rakyat Indonesia untuk kebebasan berekpresi adalah media sosial. Media sosial ini sebagai senjata untuk mengkritik bagian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa mereka kurang pas. Namun banyaknya kasus pelanggaran tentang UU ITE menjadi alat pelindung atau payung hitam untuk pemerintah dalam kebebasan berekpresi.

Mirisnya hal tersebut menjadi runtuhnya secara perlahan demokrasi di Indonesia.  Dari banyaknya kasus JRX yang menyebut IDI sebagai suruhan WHO berimbas dia dipenjara 1 tahun 2 bulan (Jawa Pos). Kemudian mahasiswa Unnes Frans Josua Napitu yang melaporkan Rektor ke KPK atas dugaan korupsi yang berimbas dia di-skrors dari pihak kampus (Kompas). Masih banyak lagi kasus yang terjadi entah itu kebebasan ekspresi melalui media maupun secara langsung.

Itu hanya gambaran saja dari kasus-kasus yang ada di Indonesia. Ketika kita membicarakan sebuah kebebasan berekspresi kita tidak akan luput untuk membicarakan demokrasi, hak asasi manusia. Karena anatara kebebasan berekspresi, demokrasi dan hak asasi manusi saling berkaitan satu sama lain dan terhubung dengan sendirinya.

Perlu kita ketahui bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi masyarakat diberi kesempatan untuk menilai kinerja pemerintah. Dalam penilaian dan kontrol itulah masyarakat memerlukan semua informasi tentang pemerintahan. Kebebasan berekspresi memiliki dimensi politik, dianggap sebagai elemen yang mendasar keikutsertaan masyarakat serta mendorong gagasan yang kritis.

Sebagai catatan terakhir mengenai demokrasi kita, saya mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia memasuki kategori flawed demokrasi. Seperti halnya pemilu yang tidak bersih, pemerintah yang korup dan ingkar janji pemilu.

Baca juga:
Widiyanto Kusnandar
Latest posts by Widiyanto Kusnandar (see all)