Alasan Pemerintah Bubarkan HTI

Alasan Pemerintah Bubarkan HTI
Foto: Tribunnews

Nalar PolitikPemerintah tegas bubarkan HTI, menindak kelompok yang berpotensi memecah belah NKRI dan menentang Pancasila. Kelompok ini terbukti melangggar UU Nomor 16 Tahun 2017 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Ada sejumlah alasan mengapa pemerintah harus bubarkan HTI. Di antaranya, (1) HTI tidak berperan positif ambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional; (2) HTI terindikasi bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diatur dalam Perppu Ormas.

(3) Aktivis HTI dinilai menimbulkan benturan di masyarakat dan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta NKRI. Maka, penolakan gugatan HTI di PTUN menjadi cara pemerintah mempertahankan kedaulatan NKRI, bukan upaya mendiskreditkan umat agama. Seyogianya keputusan sidang HTI tidak dijadikan polemik

Pernyataan resmi pemerintah diwakili Departeman III Polhukam RI Jhoni Giting di Forum Merdeka Barat 9. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak berpolemik soal keputusan PTUN yang menolak semua gugatan HTI dan mengapresiasi PTUN atas keberaniannya bubarkan HTI.

“Keputusan hakim PTUN tidak ada tekanan dan mengimbau masyarakat hormati keputusan penolakan gugatan PTUN,” ungkap I Wayan Sudirta, lawyer pemerintah dalam kasus gugatan HTI.

“HTI terbukti secara formal menyosialisasikan khilafah berupa materi video dan tertulis dan ingin menggantikan Pancasila. Ada 20 buku tentang ajaran HTI sebagai bukti material yang diajukan pemerintah untuk menjawab gugatan HTI,” sambungnya.

Sementara, ujar Jhoni, ormas memiliki tugas mulia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Ormas tidak diperkenankan melakukan kegiatan politik atau berafiliasi dengan parpol.

“Secara hukum, pembatalan gugatan HTI adalah sah. Tidak ada kaitan dengan dakwah,” tegasnya.

Perppu Ormas tidak ditujukan untuk bubarkan HTI, tapi juga terhadap semua ormas yang tidak sejalan dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 dan Perppu Ormas. Proses pencabutan izin ormas yang bertentangan dengan UU dan Perppu Ormas juga lewat mediasi, tidak serta merta langsung dibatalkan oleh pemerintah.

“Kader-kader bisa jadi sekarang sudah masuk ke posisi strategis di birokrasi dan BUMN,” ujar Nurruzuman dari GP Anshor.

Ia khawatir terhadap generasi milenial yang belajar agama lewat media sosial ke pemuka-pemuka HTI yang aktif di media sosial. Apalagi followers mereka jumlahnya besar.

“Jumlah pengikut dan simpatisan HTI bisa jutaan. Kader intinya paling 5 ribu orang. Pemerintah perlu menelisik aliran dana ke tokoh-tokoh HTI,” tegasnya.

“Unsur preventif, persuasi, dan pendidikan sudah dilakukan pemerintah berkait dengan Perppu Ormas. Demikian juga terhadap HTI,” lanjut I Wayan Sudiarta.

“Bila baru ide tidak dipidana, tapi bila disosialisasikan ke berbagai daerah dan mengundang pertemuan antara negara bukan ide lagi, pembelaan pemerintah ini menjadi pertimbangan hakim PTUN,” sambungnya.

Adapun tambah Jhoni Ginting, ia menerangkan bahwa tindakan represi oleh pemerintah dilakukan terhadap pengurus, kader, simpatisan ormas yang nyata ingin mengubah Pancasila.

Stakeholder Indonesia beragam, dari pakaian yang tertutup sampai terbuka, dari kulit hitam sampai putih, bila ada yang tiba-tiba ingin mendirikan negara, baru patut dilawan,” pungkasnya.

Sumber: Kultwit @sigitbudic

___________________

Artikel Terkait: