Aliansi Rakyat Bergerak Geruduk LL Dikti dan Ajukan 6 Tuntutan

Aliansi Rakyat Bergerak Geruduk LL Dikti
©ARB

Nalar Politik – Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak menggeruduk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti). Aksi tersebut berlangsung pada Kamis, 9 Juli 2020, di Yogyakarta.

Dalam rilis pers yang kami terima, aliansi ini mula-mula menjelaskan bagaimana pandemi dan penanganannya yang buruk dari pemerintah telah mengondisikan kejatuhan perekonomian rakyat. Jutaan orang mengalami PHK serta turunnya pendapatan yang parah menimpa puluhan juta lainnya.

Seluruh sektor kehidupan masyarakat pun terdampak, termasuk di dalamnya sektor pendidikan.

“Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maknanya adalah pemerintah berkewajiban menyelenggarakan program guna memastikan terpenuhinya hak tersebut. Setiap kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewajibannya berarti berpeluang membuat pasal tersebut menjadi macam kertas semata,” jelas ARB.

Dalam kerangka menanggapi dampak situasi darurat pandemi pada sektor pendidikan, pemerintah melalui kementerian pendidikan memang telah menempuh beberapa kebijakan. Di antaranya terkait keringanan biaya UKT yang diatur dalam Pasal9 Ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.

Diatur bahwa mahasiswa dapat mengangsur, mengubah kelompok UKT, dikurangi dan dibebaskan biaya UKT-nya bila memenuhi syarat, di antaranya bila perekonomian mahasiswa, orang tua atau pihak yang membiayai mahasiswa terdampak pandemi.

“Kebijakan ini mengesankan kebijaksanaan yang baik, namun membuka peluang bagi pihak kampus untuk membuat keputusan yang menyulitkan mahasiswa. Misalnya terdapat keputusan rektor yang meminta mahasiswa membuktikan bahwa perekonomian keluarganya memang terdampak pandemi.”

Baca juga:

Kelemahan Permendikbud di atas, bagi ARB, tidak mengantisipasi kondisi lain yang juga dapat menurunkan perekonomian mahasiswa dan keluarganya.

“Tidak hanya mahasiswa, masalah serupa juga dihadapi karyawan, dosen maupun guru di setiap jenjang pendidikan. Sebagai contoh yang terjadi di Jakarta berdasarkan keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah DKI Jakarta. Bahwa sebanyak 80 persen PTS terdampak pandemi. Akibatnya, perekonomian PTS berskala kecil menjadi lesu hingga menyebabkan kesulitan dalam membayar gaji dosen dan karyawan. Bahkan diprediksi akan terjadi hingga satu sampai dua bulan ke depan.”

Sama halnya seperti di Jakarta, kondisi PTS di Yogyakarta terwakili melalui pernyataan Rektor Universitas Widya Mataram. Bahwa lesunya perekonomian akibat pandemi dan banyak mahasiswa yang belum mampu membayar uang kuliah, maka dengan terpaksa pada semester depan dosen dan karyawan harus rela menerima upah tidak 100 persen.

“Belum lagi, dari survei 66 PTS Yogyakarta, hanya 11 persen PTS yang masih bertahan tanpa masalah keuangan di tengah pandemi sampai Desember 2020. Tentu dengan permasalahan serius ini, para dosen dan karyawan makin rentan dengan pemotongan upah, tidak diupah, dan bahkan mungkin ter-PHK.”

Selain persoalan yang membelit mahasiswa, guru dan dosen pada masa pandemi, terdapat permasalahan lain yang menurut Aliansi Rakyat Bergerak memerlukan sikap kritis, yakni program kampus merdeka yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim.

Pertama, PTN diberi keleluasaan dalam menggalang dana dari sumber selain mahasiswa. Artinya, membuka peluang terciptanya praktik bisnis di lingkungan kampus. Hal ini terkonfirmasi pada Pasal 2 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang, selain mengatur kemudahan peralihan status menjadi PTNBH, mengharuskan syarat adanya kerja sama dengan dunia industri.

Kedua, lanjut ARB, yaitu pembelajaran yang terselenggara 3 semester di luar program studi yang sejatinya hanya akal-akalan pemerintah untuk mengubah perilaku dan kesadaran mahasiswa agar makin adaptif dengan lingkungan kerja kapitalis yang alienatif dan patuh sebagaimana lingkungan militer (Pasal 14-15 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

Ketiga, akreditasi sukarela yang pada level program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri masyarakat yang dapat dilakukan oleh kalangan profesional. Hal ini menunjukan usaha pemerintah menyelaraskan mutu kampus dengan keinginan pasar kapitalis.

Baca juga:

Keempat, pembukaan program studi berbasis kerja sama pihak ketiga sebagai diatur dalam Pasal 36 Permendikbud Nomor 7 tahun 2020. Pihak ketiga yang dimaksud di antaranya yaitu perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan start up, dan lain-lain.

“Permasalahannya adalah salah satu klausul perjanjian kerja sama tersebut mengharuskan tentang pengembangan kurikulum bersama perguruan tinggi dengan pihak ketiga. Tentunya kurikulum yang dihasilkan dari kerja sama tersebut adalah kurikulum yang mengakomodasi kepentingan korporat.”

Politik pemerintah selanjutnya yang menurut ARB berpotensi menambah derita rakyat Indonesia adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dipaksa pengesahannya oleh pemerintah dan DPR.

“RUU Cilaka tersebut bertujuan menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis yang dimudahkan perizinannya sebagaimana Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 27 huruf k. Kemudahan perizinan di atas termanifestasi ke dalam Pasal 68 Ayat (4) angka 3 dan Ayat (6) serta Pasal 69 Ayat (7) dan (9) RUU Cilaka yang memungkinkan sekolah swasta dan PTS untuk mengejar untung serta memudahkan investor asing membuka bisnis pendidikan di Indonesia.”

Watak ketentuan tersebut, bagi ARB, bahkan lebih liberal dari modus penyediaan jasa pendidikan dalam skema GATS.

“Tidak hanya pada bidang pendidikan, RUU Cilaka itu meliberalkan seluruh sendi kehidupan rakyat, termasuk di antaranya lingkungan, agraria, kehutanan, kelautan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Ini berarti rakyat Indonesia dipaksa mengalah pada kerakusan oligarki dan kapitalis.”

Berdasarkan landasan itu, Aliansi Rakyat Bergerak kemudian menuntut Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Setidaknya ada 6 (poin) yang mereka cantumkan dalam rilis pers, di antaranya:

  1. Gratiskan seluruh biaya pendidikan untuk semua jenjang dan semua jenis pembayaran (SPP, UKT, Dana Kemahasiswaan, Dana Gedung).
  2. Hentikan praktik privatisasi sektor pendidikan – nasionalisasi semua institusi pendidikan. Artinya, mengambil alih aset institusi pendidikan swasta.
  3. Tolak pemotongan upah dosen, guru, dan karyawan di setiap jenjang pendidikan
  4. Hapuskan tunjangan dan potong gaji Pejabat Negara (Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan setingkatnya, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KPK, Duta Besar, Gubernur, Bupati, Walikota (beserta wakilnya), Perwira Militer dan Polisi, Pejabat Negara NonKementerian, Komisaris dan Direktur BUMN. Alokasikan anggaran tersebut untuk sektor pendidikan dan kebutuhan tenaga kesehatan.
  5. Berikan internet gratis untuk kegiatan belajar-mengajar di masa Pandemi.

6. Gagalkan Omnibus Law dan hapuskan sistem Kampus Merdeka.