Amanat UU Cipta Kerja: AMDAL Terintegrasi ke Proses Perizinan Berusaha

Amanat UU Cipta Kerja: AMDAL Terintegrasi ke Proses Perizinan Berusaha
©Training SDM

Nalar Politik – Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Montty Girianna membeberkan amanat UU Cipta Kerja terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Hal itu berkaitan dengan sosialisasi pemerintah atas rancangan peraturan pemerintah (RPP) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari soal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tata kelola kehutanan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kegitan usaha yang telah dibangun di dalam kawasan hutan.

“UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa penyusunan dan penilaian AMDAL diintegrasikan ke dalam proses perizinan berusaha. Kita tidak lagi mengenal izin lingkungan yang selama ini diterapkan secara terpisah dari izin usaha,” jelas Montty dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Makassar, Rabu (2/12).

Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran atau penyimpangan kepada upaya mitigasi lingkungan yang direkomendasikan dalam AMDAL, maka hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran atas perizinan berusaha.

“Perizinan berusaha atas kegiatan usaha tersebut akan dicabut apabila pelaku usaha betul-betul melanggar rekomendasi AMDAL.”

Sebagai amanat UU Cipta Kerja, proses penyusunan dan penilaian AMDAL akan dibuat lebih sederhana. Jika sebelumnya dilakukan melalui Komisi Penilai AMDAL, maka dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi uji kelayakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah.

“Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga, yakni lembaga/perorangan profesional bersertifikat. Hasil uji kelayakan digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.”

Untuk proses penyusunan AMDAL sendiri, pelaku usaha tetap wajib melibatkan masyarakat terdampak langsung. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka yang langsung terkena dampak tidak mengalami kerugian materiil dan non-materiil atau worst-off, bahkan sebaliknya mereka harus mendapatkan nilai manfaat dari kegiatan usaha atau better-off. [de]