Ambiguitas Natsir, Ambiguitas Islam Politik

Ambiguitas Natsir, Ambiguitas Islam Politik
Foto: VIVA

Nalar WargaTahun 1948, sebuah tim yang dipimpin oleh M. Natsir dibentuk untuk menyelidiki Darul Islam yang baru saja dideklarasikan oleh Kartosuwiryo.

Berbeda dengan pemerintah yang menyebut secara tegas bahwa aksi tersebut adalah pemberontakan, Natsir berpendapat lebih lunak. Dia meminta agar pemerintah membedakan antara Darul Islam sebagai praktik dan Darul Islam sebagai teori. Yang pertama adalah penyimpangan, sementara yang kedua adalah idealisme yang layak diwujudkan.

Pendapat Natsir tersebut sungguh ambigu, tetapi merefleksikan pandangan kaum Islam politik hingga kini. Mereka tidak setuju dengan aksi Kartosuwiryo, tetapi secara diam-diam sepakat dengan cita-cita negara Islam-nya. Bahkan, jika pun terpaksa harus menerima negara Pancasila, konsep negara Islam diusahakan masuk mewarnai di dalamnya.

Hingga kini pandangan tersebut masih eksis. Kaum Islam politik tidak setuju dengan Abu Bakar Ba’asyir, tetapi cukup pasti mereka juga tidak setuju perlakukan pemerintah RI kepadanya. Dalam hatinya yang terdalam, mereka ingin Abu Bakar Ba’asyir dibebaskan dari penjara Nusakambangan.

Dalam konteks sekarang, oleh karena itu, kaum Islam politik tidak ragu lagi akan mendukung gagasan NKRI bersyariah. Impian negara Islam tidak pernah hilang, meski harus menerima penyesuaian. Pihak-pihak yang menantang pandangan mereka akan segera dituduh anti-Islam.

Jadi, masihkah heran jika di negeri ini orang seperti Habib Rizieq Shihab didukung oleh banyak orang?

*Amin Mudzakkir

___________________

Artikel Terkait: