Amerika, Demokrasi, dan Beberapa Persoalan

Amerika, Demokrasi, dan Beberapa Persoalan
©The Boston Globe

Baru-baru ini, mata dunia kembali tertuju pada Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS). Pasca kemenangan Joe Biden dalam pilpres di AS, ada manuver datang dari orang-orang yang mengaku mendukung Trump.

Berbagai respons kemudian muncul. Salah satunya yang cukup krusial adalah pertanyaan soal status AS sebagai negara demokrasi. Pertanyaan yang muncul misalnya bisa mengarah pada ada apa dengan demokrasi AS? Sebagai negara yang mendaku sebagai pelopor demokrasi, mengapa hal ini bisa terjadi?

Persoalan demokrasi di AS sebenarnya telah lama terjadi. Beberapa literatur dan kejadian juga sudah menunjukkan adanya kontradiksi dari kampanye demokrasi AS dan segala macam tindak tanduknya (baik itu kebijakan dalam maupun luar negeri).

Secara ringkas, persoalan ini dapat dilihat dalam tulisan seorang ahli demokrasi dari Amerika Serikat, Thomas Carothers. Dalam satu esai singkat (dapat dilihat di sini), Carothers menjelaskan pro­b­lem­ demokrasi Amerika Serikat serentak pula menjawabnya Secara ringkas substansi tulisan tersebut terbagi dalam lima poin utama. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut.

Pertama, siklus pemilihan dalam sistem demokrasi menciptakan kebijkan yang sifatnya jangka pendek  (short termism). Demokrasi yang membatasi jangka waktu pemerintahan menciptakan kondisi di mana kebijakan yang diambil selalu bersifat jangka pendek alias sesuai dengan masa berlakunya. Carothers berargumen bahwa masalah ini tidak inheren dalam demokrasi. Sebab, kepemimpinan yang kuat tetap dapat menciptakan kebijakan yang sifat jangka panjang.

Kedua, sifat kebijakan yang jangka pendek membuat kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan besar dengan cara paling minimal (pain aversion). Dalam konteks ini, pemerintah cenderung memilih kebijakan berdampak sementara yang membuat para pemilihnya senang.

Contoh nyatanya mengarah pada bantuan langsung tunai (BLT). Alih-alih membuat setiap masyarakat mampu bekerja, pemerintah melakukan kebijakan yang cepat tapi tidak memberdayakan.

Pada titik itu, lagi-lagi Carothers juga menjabarkan bahwa masalah ini tidak inheren dalam sistem demokrasi. Sebab, ada kasus negara demokrasi masih berani mengambil risiko dalam kebijakan. Malahan, menurut Carothers, sistem otoriter bahkan jauh lebih buruk dari demokrasi.

Ketiga, demokrasi merupakan sistem yang elitis (elite capture). Kompetisi (pemilu) dalam sistem demokrasi membutuhkan biaya yang besar. Ini membuat kesempatan setiap orang dalam mengikuti kompetisi tersebut tidak sama. Orang yang kaya lebih mempunyai kesempatan untuk itu. Sementara itu, keputusan dan pengambilan keputusan terpusat pada para elite.

Dalam menjawab hal ini, Carothers mengajukan pentingnya pengetatan aturan terkait siapa saja yang mesti duduk di legislasi dan kebebasan media mampu mengontrol hal tersebut. Untuk itu, hal ini dapat teratasi.

Keempat, demokrasi rentan menciptakan konflik dan membuat masyarakat terbagi—terlebih saat pemilu (division and conflict). Salah satu isu terculas terkait ini terjadi di Amerika.

Terlihat jelas bahwa ada saja segmen masyarakat yang masih tidak sepakat dengan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat. Akan tetapi, meski demikian, menurut Carothers, perbedaan ini tidak selalu berujung pada konflik. Ada konteks di mana polarisasi dalam negara demokrasi malah berujung pada hal-hal yang tetap menyatukan.

Kelima, permasalahan terkait ketidaktahuan dan irasionalitas para pemilih (voter ignorance). Salah satu kekuatan utama demokrasi adalah kebijakan pemerintah yang dapat dinilai dengan bebas dan berimbang oleh para pemilihnya.

Akan tetapi, dalam banyak konteks, para pemilih merupakan aktor yang irasional dan menilai dengan pendasaran identitas dan tidak pada substansi kebijakan. Pada titik ini, jaminan bahwa kebijakan pemerintah yang ideal sama sekali tidak bisa terjamin.

Meski demikian, satu hal yang menjadi nilai plus dari demokrasi (menurut Carothers) adalah masyarakat masih dibiarkan bebas memilih dan organisasi swadaya masyarakat bebas bertumbuh. Dengan kebebasan seperti ini, paling tidak, masyarakat dalam sistem demokrasi masih diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menjadi rasional. Oleh karenanya, hal ini bukan sesuatu yang sifatnya inheren dalam sistem demokrasi.

Sebagai tambahan, kelima poin yang sudah disebutkan kemudian sering disandingkan dengan sistem otoritarianisme. Lalu, juga dapat terlihat jelas, dalam beberapa konteks, argumentasi Carothers selalu mengarah pada pembelaannya terhadap demokrasi dan celaannya terhadap sistem otoriter. Jika demokrasi memiliki dampak yang buruk, otoritarianisme punya dampak yang lebih buruk atau kurang lebih sama.

Untuk itu, secara singkat dan umum, argumentasi Carothers bisa dipersingkat menjadi seburuk-buruknya demokrasi, lebih buruk sistem otoritarianisme.

Pada titik ini, untuk saya, tulisan Carothers cukup problematis. Alih-alih menjawab kritik, Carothers lebih cenderung untuk membandingkan. Ini sejatinya menunjukkan bahwa pada poin tertentu, cacat demokrasi tidak dijawab dengan tepat. Karenanya, beberapa kritik dari lima poin yang sudah disampaikan tetap menjadi persoalan yang ada dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Tulisan ini punya tujuan untuk makin memperjelas beberapa kritik yang dilayangkan terhadap demokrasi. Secara lebih spesifik, penulis akan memulai kritik penulis dari tulisan Carother terkait demokrasi di Amerika.

Adapun beberapa poin yang ingin saya tegaskan adalah persoalan elitisme demokrasi dan irasionalitas pemilih. Bagian berikut dalam tulisan ini akan membahas hal-hal tersebut sesuai dengan perspektif penulis.

Apakah Demokrasi adalah Masalahnya?

Sebelum membahas secara spesifik ketiga problem tersebut, suatu penegasan terkait problem mendasar dari tulisan Carothers perlu diajukan. Persoalan tersebut mengarah pada tendensi Carothers yang luput terhadap dua hal, yaitu kealpaan untuk menjelaskan jenis demokrasi apa yang Carothers maksud dan tendensi Carothers yang menegasikan adanya kontrol ideologi tertentu terhadap penerapan demokrasi dalam suatu negara, seperti di Amerika.

Hal tersebut menunjukkan kelemahan mendasar Carothers dalam menjawab setiap problem yang ada dalam demokrasi. Secara lebih spesifik, ini akan tampak dalam usaha Carothers untuk sekadar membandingkan praktik demokrasi di beberapa negara. Alhasil, kritik terhadap demokrasi dianggap sebatas kritik terhadap implementasi demokrasi.

Padahal, dalam beberapa konteks, beberapa postulat dasar demokrasi juga problematis. Beberapa paragraf berikutnya akan menunjukkan beberapa problem mendasar dari demokrasi itu sendiri.

Pertama, elitisme demokrasi. Kritik ini mengarah pada elite-elite demokrasi yang didominasi oleh orang-orang kaya. Carothers menjawab kritik ini dengan melihat praktik demokrasi pada beberapa negara di Eropa yang berhasil menekan kemungkinan tersebut dengan pengetatan regulasi.

Singkatnya, dengan perbandingan tersebut, Carothers menunjukkan bahwa persoalan elit-elit kaya dapat diatasi dengan regulasi.

Persoalannya sebenarnya lebih jauh dari itu. Kegagalan Carothers di sini terletak pada pengabaiannya pada kondisi ekonomi politik setiap orang. Ia mengasumsikan bahwa setiap orang secara ekonomi politik setara. Doktrin persamaan hak dari demorkasi—sebut saja demokrasi borjuis—yang Carothers usung tidak memperhatikan itu.

Padahal, dalam kenyataannya, konsentrasi kekuasaan (ekonomi, pengetahuan, dan sumber daya organisasi) terjadi dalam masyarakat (Sangadji, 2020: 68). Untuk itu, elitisme dalam demokrasi itu selalu dimungkinkan dalam demokrasi. Sebab itu, problem mendasar yang disediakan oleh postulat dasar demokrasi (persamaan hak politik) akan senantiasa mengarah pada elitisme.

Kedua, persoalan irasionalitas pemilih. Salah satu keunggulan yang diklaim ada dalam demokrasi adalah rasionalitas pemilih. Rasionalitas pemilih dapat membuat kebijakan menjadi lebih efektif karena diperhatikan oleh para pemilih itu sendiri.

Akan tetapi, dalam banyak konteks, rasionalitas pemilih itu jarang sekali terjadi. Irasionalitas dalam bentuk politik identitas membentuk pola pikir masyarakat yang sama sekali tidak kritis. Alih-alih fokus menilai kebijakan, fokus para pemilih mengarah pada identitas tertentu dari calon pemimpin. Untuk itu, irasionalitas pemilih adalah anomali dalam klaim-klaim dasar demokrasi.

Lebih lanjut, dalam konteks tertentu, satu hal perlu ditegaskan. Ada kasus di mana irasionalitas pemilih ini dipupuk dan dibiarkan tumbuh dengan sengaja oleh elite-elite dalam demokrasi, seperti di Amerika. Di Indonesia misalnya, kasus paling santer terdengar adalah pilihan politik yang berdasarkan oleh agama. Saya akan mengambil perspektif agama saya, yaitu katolik.

Jujur saja, secara pengetahuan dan psikologi politik, orang Katolik  (sebagai minoritas) cenderung memilih pemimpin yang diklaim ‘toleran’. Seburuk apapun kinerja publiknya, sejauh pemimpin tersebut telah diidealkan sebagai pemimpin toleran, maka ia akan tetap dipilih.

Dalam skup yang lebih besar, para pemilih Indonesia juga mengalami hal yang sama. Isu agama dan identitas kerap membutakan. Dan, fakta yang menarik adalah itu dilanggengkan oleh para elit (bisa dilihat dari permainan isu agama dalam beberapa tahun terakhir). Pada titik ini, elitisme demokrasi punya hubungan erat dengan persoalan irasionalitas pemilih.

***

Dengan penyampaian beberapa hal yang telah disebutkan, paling tidak ada dua hal substansial yang bermasalah dalam demokrasi. Hal tersebut adalah elitisme demokrasi dan irasionalitas pemilih.

Dan jika dirunut secara seksama, penyamarataan hak terhadap semua tanpa memandang keadaan ekonomi politik merupakan akarnya. Carothers sendiri abai terhadap hal tersebut.

Daftar Pustaka
  • Carothers, Thomas. 2019. Is Democracy the Problem?
  • Sangadji, Arianto. 2020. ‘Kelas Kapitalis dan Orang Miskin dalam Politik’, Oligarki Teori dan Kritik. Marjin Kiri: Tangerang Selatan.
    Nandito
    Latest posts by Nandito (see all)