Amnesti untuk Baiq Nuril: Jangan Penjarakan Korban!

Amnesti untuk Baiq Nuril: Jangan Penjarakan Korban!
Foto: Jawa Pos

Lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Demikian Erasmus Napitupulu memulai petisinya, Amnesti untuk Baiq Nuril: Jangan Penjarakan Korban, via Change.org. Petisi tersebut khusus ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Kira-kira adagium tersebut sangat relevan dengan realitas yang terjadi saat ini,” tulis Erasmus.

Seperti diketahui, Baiq Nuril Maknun merupakan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia kini dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas tindak pidana sebagaimana Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Vonisnya adalah 6 bulan penjara serta kewajiban membayar denda sebesar Rp500 juta.

“Secara sederhana, Nuril dianggap terbukti oleh MA telah melakukan penyebaran percakapan asusila Kepala Sekolah SMU 7 Mataram,” simpulnya.

Padahal, lanjut Erasmus, PN Mataram sebelumnya sudah menyatakan Nuril tidak terbukti mentransmisikan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Bahkan, dalam persidangan, Majelis Hakim PN Mataram justru menyatakan unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

“Sebab bukan ia yang melakukan penyebaran tersebut, melainkan pihak lain.”

Erasmus kembali mengisahkan, ketika Nuril masih bertugas di SMAN 7 Mataram, ia sering mendapat perlakukan tidak senonoh. Kepala Sekolah kerap melakukan pelecehan terhadap dirinya.

“Contohnya, ia sering dihubungi oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan harus mendengarkan yang bersangkutan menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan wanita lain yang mana bukan istrinya sendiri.”

Lantaran merasa tidak nyaman dengan perlakukan itu, sekaligus hendak membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat hubungan asmara dengan kepala sekolah yang banyak orang tuduhkan, ia pun kemudian merekam percakapannya. Atas dasar inilah dirinya dilaporkan ke pihak berwajib.

Kritik untuk Mahkamah Agung

Bagi Erasmus, keputusan MA yang menyatakan Nuril bersalah harus dikritisi bersama. Salah satu alasannya adalah, dalam lingkup peradilan, Hakim MA terikat pada Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam konteks perempuan yang didakwa melakukan tindak pidana.

“Lewat Pasal 3 Perma tersebut, hakim wajib mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini jelas dialami oleh Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual.”

Ia pun berharap Presiden Jokowi turun tangan menyelematkan Baiq Nuril dari tindakan kriminal ini. Langkah amnesti, katanya, harus segera diambil. Ini sekaligus menjadi momentum menagih komitmen Presiden Jokowi yang sebelumnya menjamin akan memberikan perlindungan hukum dan mengawasi penegakan hukum, khususnya terkait perempuan.

“Atas dasar tindakan kriminalisasi tanpa dasar ini, maka kami mempetisi Presiden Joko Widodo untuk menyelematkan Baiq Nuril dari jerat pidana dengan segera memberikan amnesti terhadap yang bersangkutan. Kami berharap seluruh masyarakat Indonesia mendukung petisi ini.”

*Jika Anda ingin mendukung, silakan klik tandatangani petisi.