Andai Indische Partij Berumur Panjang, Konstitusi Tidak Akan Bercorak Agamis-Sosialis

Andai Indische Partij Berumur Panjang, Konstitusi Tidak Akan Bercorak Agamis-Sosialis
Ist.

Demikian Nanang Sunandar meyakini. Andai Indische Partij berumur panjang, besar kemungkinan konstitusi negara ini, Indonesia, tidak akan berbau agamis-sosialis sebagaimana hari ini.

“Sejarah politik Indonesia mungkin akan bergerak ke arah yang berbeda jika Indische Partij berkiprah lebih banyak. Dan boleh jadi, konstitusi Indonesia akan cenderung bercorak sekuler-liberal ketimbang agamis-sosialis seperti sekarang,” tulis Nanang, 23 Juli 2019.

Bagi Direktur Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) ini, Indonesia memang tidak pernah memiliki partai politik yang mengusung ideologi liberal. Itu berlaku dari sejak awal kemerdekaan sampai Jokowi terpilih kembali sebagai presiden dua periode.

“Tapi sejarah mencatat, partai politik pertama yang lahir di Indonesia pada era pra-kemerdekaan (Hindia Belanda) adalah sebuah partai dengan visi liberal yang sangat kuat: Indische Partij.”

Salah satu indikasinya Nanang lihat dari pernyataan-pertanyaan partai politik tersebut yang begitu ekstrem. Terutama dalam rangka mengusung ide-ide kemerdekaan Hindia Belanda.

“Antara lain, misalnya, menyatakan diri sebagai ‘pernyataan perang’ dari ‘budak pembayar pajak kolonial melawan negara pemungut pajak’. Ini mengingatkan pada jargon Revolusi Kemerdekaan Amerika dari kolonialisme Inggris.”

Sayang, sesal Nanang, Indische Partij, yang dimotori oleh Tiga Serangkai: Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara), berusia sangat pendek. Hal itu lantaran partainya dianggap terlalu radikal, sehingga terlarang bagi pemerintah.

“Hanya beberapa bulan sejak didirikan pada 25 Desember 1912, partai ini dinyatakan terlarang pada 4 Maret 1913. Para aktivisnya pun diasingkan.” [fb]