Anggota Dewan, UU MD3, dan Silogisme Filsafat

Anggota Dewan, UU MD3, dan Silogisme Filsafat
Ilustrasi: Uji materi UU MD3 (kbr.id)

Mari kita mempermasalahkan dari perspektif silogisme soal Revisi UU MD3 yang tanggal 12 Februari kemarin disahkan, tapi sampai sekarang presiden enggan menandatangani. Dan, menurutku, jangan sampai ditandatangani agar kekuatan hukumnya lemah.

Kali ini saya menggunakan silogisme filsafat untuk menguji kadar logis atau tidaknya pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 tersebut.

Pertama kali yang mengenalkan silogisme adalah Aristoteles dalam bentuk silogisme kategoris. Nah, di tulisan ini saya menggunakan silogisme kategoris dan silogisme modus ponens. Silogisme kategoris bertitik tolak dari keterkaitan 4 macam kalimat atau proposisi, yaitu:

  • Universal dan afirmatif; contoh: semua manusia akan mati
  • Universal dan negatif; contoh: tidak ada manusia yang tidak mati
  • Partikular dan afirmatif; contoh: beberapa manusia adalah orang Indonesia
  • Partikular dan negatif; contoh: beberapa manusia bukan orang Indonesia

Nah, di sini saya akan menguji satu pasal kontroversial, yaitu Pasal 122 huruf K: Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

DPR, DPD, MPR adalah dewan perwakilan. Mereka cuma wakil dan yang berkuasa penuh sebenarnya adalah yg diwakili, yaitu rakyat. Jelas yang lebih tinggi kedudukannya adalah rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Di sini dewan perwakilan harus mendengarkan rakyat. Kalau tidak mendengarkan rakyat, berarti bukan wakilnya rakyat. Mari kita uji di silogisme kategoris.

  • Premis mayor: semua wakil kedudukannya lebih rendah dari yang diwakili
  • Premis minor: anggota dewan adalah wakil rakyat
  • Kesimpulan: anggota dewan kedudukannya di bawah rakyat

Lha, kalau di pasal di atas ada kata “merendahkan”, ya menurutku kata itu kurang pas. Kalau yang mengkritik adalah rakyat, ya lumrah, itu bukan merendahkan, tapi kedudukan Dewan memang di bawah rakyat. Pasal ini ditinjau dari sisi silogisme kurang logis. Mari ke pasal lainnya.

Pasal 245: Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Di pasal ini ada yang membuat bertanya-tanya. Dalam sistem tatanegara Indonesia modern, kedudukan legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu setara dan tidak ada yang lebih rendah. Lha, pasal di atas kok ada kata “persetujuan”? Kata ini menunjukkan bahwa kedudukan presiden lebih tinggi dari Dewan, dong.

Mari kita uji dengan silogisme hipotetis modus ponens.

  • Premis mayor: jika yudikatif, eksekutif, dan legislatif kedudukannya sama, maka tidak bisa satu menguasai lainnya
  • Premis minor: dan eksekutif legislatif berkedudukan sama
  • Kesimpulan: maka tidak ada yang lebih berkuasa

Nah, dari premis di atas sudah jelas, kata “persetujuan” dalam pasal di atas terkesan kurang logis, seolah-olah presiden lebih berkuasa. Di pasal itu juga menjadikan presiden merasa terjebak, karena ketika terjadi tindak pidana terhadap anggota dewan yang tidak ada sangkut pautnya dengan presiden, di sini presiden menjadi diajak ikut campur.

Kalau menurut UUD 45 yang saya sebut di atas, kalau anggota dewan punya hak minta persetujuan presiden, seharusnya rakyat lebih berhak, karena rakyat kekuasaan tertinggi. Ini terkesan membeda-bedakan. Coba kita menggunakan silogisme kategoris lagi.

  • Premis mayor: semua rakyat Indonesia sama di hadapan hukum
  • Premis minor: anggota dewan adalah bagian dari rakyat
  • Kesimpulan: jadi anggota dewan dan rakyat umum sama di depan hukum

Lho, kenapa mesti ada yang tidak sama di hadapan hukum? Dari semua tulisan di atas, maka bisa diambil kesimpulan satu kalimat “TIDAK MASUK AKAL” silakan ajukan ke mahkamah konstitusi.

___________________

Artikel Terkait:
Aly Mahmudi
Latest posts by Aly Mahmudi (see all)