Anomali Demokrasi Digital

Akan tetapi, sebagai salah satu upaya yang terus-menerus dikontruksi, demokrasi tak bisa dijadikan parameter kesejahteraan suatu negara. Demokrasi adalah pekerjaan bersama karena membutuhkan pengakuan, empati, rasa hormat, dan kolaborasi. Kalaborasi ini harus bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta untuk memelihara peradaban demokrasi.

Sebab, ketika terdapat elite-elite pemerintah dalam sebuah negara yang demokrasinya lebih terkonsolidasi melakukan praktik eksklusifitas, dengan mempraktikkan disinformasi, ujaran kebencian, dan stereotip. Hal itu akan jadi preseden buruk dalam transisi demokrasi, karena kontraproduktif dengan gagasan partisipasi dan kebebasan berekspresi.

Negara seperti Indonesia, yang demokrasinya relatif baru, memiliki demokrasi yang lebih hidup daripada Singapura, misalnya, meski pengalaman Singapura dengan demokrasi sudah lebih lama dan lebih berakar. Masalahnya di Singapura tidak cukup jalan untuk ekspresi demokratis. Di Indonesia, masalahnya adalah bagaimana mengatasi ekspresi demokratis yang semakin terpolarisasi (Syahredzan Johan, 2019).

Terlepas dari konteks berbeda yang berlaku anatara Indonesia dan Singapura, namun keyakinan terhadap demokrasi tidak dapat dirawat jika tak ada keyakinan terhadap lembaga-lembaga publik. Dan juga, media sosial pun harus dikembalikan fungsinya sebagai penyetara demokratis, sebagaimana pada masa awal munculnya revolusi media sosial lebih dari satu dekade lalu.

Yang artinya publik menyeimbangkan kekuasaan yang kuat terhadap kekuasaan negara dalam ranah demokrasi. Dan memastikan, jika negara tidak lagi memegang monopoli atas “kebenaran” atau “kepalsuan”, di arus “multikulralisme virtual”.

Baca juga:
Bapthista Mario Y. Sara
Latest posts by Bapthista Mario Y. Sara (see all)