Anomali Politik dan Masyarakat

Anomali Politik dan Masyarakat
┬ęKompas

Politik modern mengalami anomali dalam memahami esensi politik akibat representasi politik yang ambigu (amoral).

Politik adalah proses atau langkah yang signifikan dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam politik juga, tentu saja memiliki manfaat bagi kehidupan seluruh elemen masyarakat. Di antaranya adalah pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi, sosial, keamanan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan setiap orang.

Dalam politik itu sendiri, aktor politik adalah bagian terpenting di pengambilan dan pembuatan kebijakan dari seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat. Adapun yang menjadi aktor pengambilan keputusan itu adalah partai politik, politisi dan kelompok kepentingan (organisasi).

Kita sebagai masyarakat penduduk bumi Indonesia, harus mampu memahami betapa pentingnya politik. Berdasarkan konstitusi yang ada, pemilihan Wakil Rakyat (DPR), Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan (Presiden) yang dilaksanakan sekali dalam kurun waktu lima tahun adalah merupakan produk politik.

Pada zaman dulu cara-cara pejuang kekuasaan selalu menganggap politik itu baik. Walaupun berbeda pandangan akan tetapi tetap satu tujuan yaitu, demi kebaikan bersama. Namun dalam masyarakat, politik modern mengalami anomali dalam memahami esensi politik akibat representasi politik yang ambigu (amoral).

Pada abad ke-16, seorang filsuf politik dari Italia yang bernama Niccolo Machiavelli mengatakan, politik itu buruk karena praktik-praktik politik pada saat itu tidak etis dan tidak bermoral.

Hampir serupa dengan kritik Hannah Arendt, yang mengatakan bahwa dalam proses berpolitik kadangkala terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Baca juga:

Padahal jika kita lihat dari sudut pandang lain, politik sebenarnya mengandung nilai positif dalam kehidupan sosial bukan sebaliknya politik itu buruk (busuk). Karena dari awal peradaban tujuan politik selalu bermuara pada kepentingan demi kemaslahatan bersama secara keseluruhan.

Jika ada kebusukan dalam politik, itu sebenarnya bukan kebusukan politik itu sendiri, tetapi para oknum politisi yang berperilaku busuk dengan menunggangi keagungan politik itu sendiri (Yasonna H. Laoly, 2022).

Dari pendapat di atas, dapat kita ketahui dengan cukup jelas bahwa politik tidak buruk dan tidak busuk sebenarnya. Sebab politik dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kita sebagai warga negara. Lantas kenapa masyarakat menempatkan politik pada ruang yang tidak etis dan menganggapnya buruk?

Dalam negara demokratis, politik merupakan sarana dalam mengorkestrasi strategi untuk mencapai puncak kekuasaan politik itu sendiri. Dalam strategi politik, peran dapat kita lakukan dengan beragam cara, termasuk cara-cara buruk demi kepentingan diri sendiri, kelompok, maupun golongan. Walaupun pada umumnya itu sangat bertentangan dalam nilai-nilai politik dan perpolitikan.

Politik busuk selalu merujuk pada kegiatan-kegiatan politisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga praktik politiknya tidak etis, manipulatif, dan tidak bermoral dalam geopolitik. Sehingga dalam praktiknya dapat menciptakan ketidakadilan, ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan politik itu sendiri.

Ada fenomena-fenomena politik yang pernah terjadi yang mungkin tidak etis menurut saya dan kita semua. Sebagian politisi (kontestan pemilu) melakukannya; seperti kurangnya transparansi dalam berkampanye, menyalahgunakan kekuasaan, konflik politik, dan masih banyak hal lain sehingga politik dapat ternilai buruk di mata masyarakat.

Selain fenomena-fenomena di atas, menurut saya, terjadi hal buruk dalam perpolitikan bisa saja karena adanya dendam politik antara satu dengan yang lain. Kebusukan politik juga dapat terjadi karena perbedaan politik.

Baca juga:

Karena kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang politik di kalangan elemen masyarakat, sehingga masyarakat mudah terbawa arus dengan mengikuti cara dan praktik mereka sebagai aktor politik. Maka dengan hadirnya pendidikan politik sangat penting untuk memahami politik secara utuh. Supaya kita mampu memilih dan memilah cara dan langkah-langkah perpolitikan yang baik dan benar.

Jika kita kurang memahami praktik-praktik politik yang aktor politik hidangkan, maka yang terjadi adalah narasi politik kotor akan terus menjadi anggapan subjektif di mata masyarakat.

Pemahaman tentang pendidikan politik biasanya adalah tugas dari partai politik dan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sehingga, langkah ini dapat mengurangi pandangan negatif masyarakat terhadap politik.

Afe Erma Telaumbanua