Antitesis Pendidikan ala Kemendikbudristek

Antitesis Pendidikan ala Kemendikbudristek
©Kumparan

Kita butuh sebuah antitesis demi memastikan pendidikan nasional mampu melompat dan mengatasi ketertinggalan.

Nalar Politik – Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril, menyebut pandemi Covid-19 sebagai salah satu bukti sahih atas berbagai ketimpangan dan persoalan yang terjadi di dunia pendidikan nasional. Menjamurnya wabah ini dipandang membuka mata semua orang tentang betapa pendidikan nasional masih berada jauh di bawah negara-negara lain.

Ia mencontohkan bagaimana seluruh elemen pendidikan tergagap saat mendadak harus melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) lantaran tatap muka tidak mungkin dilakukan. Bukan semata infrastruktur digital yang timpang, para guru dan murid juga dilihat banyak yang gagap teknologi di awal masa pandemi.

“Tengok juga guru-guru honorer yang puluhan tahun menjerit lantaran kesejahteraan mereka tak memadai. Selama itu pula, belum ada solusi konkret dari pemerintah akan persoalan ini,” kata Iwan dalam Antitesis Pendidikan (Kompas, 21/12).

Iwan turut menyorot kualitas lulusan perguruan tinggi yang sulit bersaing di dunia kerja. Sampai-sampai pengangguran dari kalangan anak muda sangat tinggi.

Hal tersebut seturut data Badan Pusat Statistik yang mencatat hampir 1 juta sarjana menganggur, belum termasuk lulusan sekolah menengah yang jumlahnya lebih banyak lagi. Tak heran bila hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang terbit pada Maret 2019 menempatkan kemampuan membaca, sains, dan matematika Indonesia di urutan ke-74 dari 79 negara.

“Dalam 20 tahun terakhir sampai 2018, kualitas pendidikan Indonesia tidak menunjukkan peningkatan signifikan.”

Persoalan Kebijakan

Berkaca dari kondisi tersebut, Iwan menyebut salah satu persoalan utama yang membelenggu pendidikan nasional adalah kebijakan dan keberpihakan. Menurutnya, banyak kebijakan pendidikan selama ini yang tidak berani keluar dari pakem dan kebiasaan lama.

Akibatnya, hasil yang diperoleh sudah bisa ditebak dan seolah jalan di tempat. Kebijakan pendidikan, katanya, cenderung mempertahankan status quo yang puluhan tahun berlangsung dan terbukti gagal mendongkrak kualitas pendidikan nasional.

Baca juga:

“Dunia sudah berubah. Dunia kini penuh sesak dengan ketidakpastian dan tantangan besar, termasuk salah satunya disrupsi digital yang tak bisa dihindari. Tentu sangat aneh manakala ada pakar yang menilai seolah kebijakan pendidikan yang mengundang kontroversi sebagai sebuah langkah keliru.”

Padahal, jelas Iwan, beberapa kebijakan pendidikan, meski kontroversial, justru mampu menggugah gerakan masif dari publik yang selama ini apatis. Ia mencontohkan saat Menteri Pendidikan Nadiem Makarim melonggarkan peraturan tentang dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Dana BOS kini langsung ditransfer ke rekening sekolah dan penggunaannya lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan program prioritas sekolah. Padahal awalnya perubahan mekanisme dana BOS ini sarat kontroversi.”

Halaman selanjutnya >>>