Antitesis Pendidikan ala Kemendikbudristek

Demikian pula dengan program kolaborasi kampus dengan swasta bernama Kampus Merdeka. Bagi Iwan, Kemendikbudristek terbukti mampu menjadi jembatan kampus dengan industri yang selama ini seolah tidak nyambung.

“Mahasiswa juga diajak belajar langsung di dunia kerja nyata yang adakalanya tak seindah bayangan mereka di kampus.”

Belum lagi perekrutan sejuta guru honorer melalui Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Menurutnya, andai kontroversi belaka yang menjadi pertimbangan, mungkin perekrutan terbesar sepanjang sejarah untuk mengangkat nasib guru honorer ini tidak akan pernah terjadi.

“Logika berpikir yang menyatakan bahwa berbagai episode Merdeka Belajar hanya bersifat elitis sejatinya kurang berdasar. Apalagi saat dihubungkan dengan tesis bahwa pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang yang hasilnya tak mungkin dinikmati dalam hitungan hari.”

Ia mengakui hasil Program Penggerak yang digagas Kemendikbudristek memang tidak bisa dinikmati dalam sekejap. Contohnya Program Guru Penggerak, sebuah program kepemimpinan pendidikan, yang sudah empat angkatan dengan jumlah guru yang terlibat dari 16.000 guru dari 290 kabupaten/kota dan 33 provinsi.

Jumlahnya memang masih kecil dibandingkan dengan tiga juta guru di Indonesia, namun gelombang perubahan, nilai Iwan, sudah makin terasa.

“Tingginya animo guru-guru ikut program untuk calon pemimpin pendidikan ini adalah salah satu buktinya. Berbagai inovasi oleh mereka terus bermunculan dan membawa harapan kuat akan transformasi paradigma kepemimpinan pendidikan kita.”

Iwan juga menilai anggapan Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemendikbudristek adalah bagian upaya memanipulasi filosofi Ki Hadjar Dewantara sangat berlebihan. Padahal banyak kalangan pendidik, termasuk anak-anak muda, yang selama ini kurang mengenal filosofi Bapak Pendidikan Indonesia itu, kini mulai mendalaminya dan terinspirasi dengan berbagai gagasan progresifnya.

Baca juga:

“Sebuah gerakan yang justru positif di tengah minimnya minat kaum muda terlibat langsung di bidang pendidikan.”

Terkait penilaian bahwa Kemendikbudristek semestinya bebas dari gerakan politik pun, menurutnya, terasa naif. Karena bagaimanapun, sebuah kementerian dan pejabatnya tak akan pernah lepas dari urusan politik, sekecil apa pun.

“Kesuksesan sebuah kebijakan juga tak lepas dari komunikasi politik yang baik, terlebih di tengah kebutuhan kolaborasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.”

Halaman selanjutnya >>>