Apa Jadinya Dunia Usaha di Tengah Pandemi Tanpa Kehadiran UU Cipta Kerja?

Apa Jadinya Dunia Usaha di Tengah Pandemi Tanpa Kehadiran UU Cipta Kerja?
©Akseleran

Nalar Politik – Pandemi Covid-19 ternyata memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Wabah global ini menuntut perbaikan berbagai sektor dunia usaha, sehingga dapat menarik beberapa jenis investasi untuk masuk ke Indonesia.

Seperti disampaikan Staf Khusus Menko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan, kehadiran UU Cipta Kerja sangat tepat. Tak terbayangkan bagaimana jadinya dunia usaha di tengah pandemi tanpa kehadiran kebijakan untuk pemulihan ekonomi ini.

“UU Cipta Kerja menjadi titik tengah, yang merupakan kompromi di antara pasar kerja kaku dan pasar kerja lentur. Sehingga diharapkan ke depan dapat terciptanya ruang bagi perusahaan dan individu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan investasi yang berujung pada penyerapan tenaga kerja,” kata I Gusti dalam safari diskusi Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional bertajuk Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Universitas Lampung.

Pandemi, menurutnya, turut mendorong fleksibilitas pada pasar tenaga kerja, di mana pemerintah bersama dengan dunia usaha perlu melakukan pelatihan, perbaikan keterampilan tenaga kerja yang ada, dan pada saat yang sama menyiapkan tenaga kerja yang baru dengan kemampuan dan kapasitas yang lebih unggul.

“Meski lebih fleksibel, namun pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaringan pengamanan sosial dan terus memperbaikinya, seperti BPJS, PKH, dan lainnya.”

Dan yang terpenting dari itu adalah pemerintah akan membekali pekerja dengan berbagai kebijakan kerja aktif, seperti pemberian kartu prakerja, pelatihan, pemagangan, vokasi, dan penyediaan informasi yang memfasilitasi terpenuhinya permintaan pekerja dan pemberi kerja. Ini diharapkan agar mampu lebih meningkatkan skill pekerja dan siap bersaing.

Ia pun kembali mengingatkan, jika penyusunan UU Cipta Kerja tidak lakukan sekarang, maka lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Di saat bersamaan, daya saing pencari kerja pun akan relatif rendah dan penduduk yang tidak atau belum bekerja makin meningkat.

“Indonesia akan terjebak dalam middle income trap jika tidak bisa menjadi high income country dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga hal ini harus segera diatasi dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing.”

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Sriwijaya Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Taufiq Marwa berharap masyarakat dapat melihat peluang dengan adanya pandemi saat ini.

“Diharapkan masyarakat dapat kreatif dan inovatif untuk membuka usaha di bidang kesehatan dalam penjualan masker dan hand sanitizer, usaha di bidang digital marketing, usaha jasa penjualan online, usaha di bidang teknologi dan informasi berbasis internet, serta usaha kuliner,” ujar Taufik.

Selain itu, pemerintah diharapkan melanjutkan kebijakan untuk mengatasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan, yakni alokasi dana untuk stimulus ekonomi bagi para usaha, kebijakan relaksasi dan menyediakan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja sektor formal dan informal.

Selain itu adalah insentif pelatihan melalui program prakerja yang terkena PHK, program perluasan kesempatan kerja melalui padat karya, mendorong pembangunan infrastuktur maupun investasi dengan opimalisasi dana desa, serta penyediaan layanan pelatihan vokasi yang bermutu dan merata dengan skill development center. [jp]