Aturan Turunan Diharapkan Tidak Mereduksi Semangat UU Cipta Kerja

Aturan Turunan Diharapkan Tidak Mereduksi Semangat UU Cipta Kerja
©Hukum Online

Perlu untuk terus menjaga agar berbagai aturan turunan yang dibuat tidak mereduksi semangat UU Cipta Kerja sebagai sumber utamanya.

Nalar Politik – Tim Serap Aspirasi (TSA) terus aktif melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi publik terkait RPP dan Rperpres dengan berbagai kalangan. Hal itu dilakukan sejak sebulan terakhir dan sudah mendapatkan sejumlah masukan.

Seperti dijelaskan Ketua TSA Franky Sibarani, berbagai masukan dan tanggapan yang diberikan melalui TSA sangat penting dalam menjaga semangat awal UU Cipta Kerja. Langkah tersebut juga perlu untuk menjaga agar berbagai aturan turunan yang dibuat tidak mereduksi UU Cipta Kerja itu sendiri.

“Aturan turunan jangan sampai mereduksi semangat UU Cipta Kerja dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Franky dilansir Beritasatu.com, Minggu (3/1).

Diketahui, setelah UU Cipta Kerja diundangkan pada 2 November 2020, sesuai aturan yang berlaku, maka aturan turunan dari omnibus law yang berjumlah 40 RPP dan empat Rperpres itu harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan atau awal Februari 2021.

Adapun RPP yang banyak mendapatkan respons, yakni terkait dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kemudian yang berikutnya adalah terkait Lembaga Pengelola Investasi dan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah beberapa tahap, TSA masih membuka berbagai tanggapan dan masukan terkait dengan berbagai aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut.

“TSA masih membuka masukan dari masyarakat pada tahap ketiga yang menjadi tahap terakhir hingga 15 Januari 2021.”

Sebelumnya, TSA sudah menyampaikan laporan tahap pertama kepada pemerintah yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang disampaikan pada 28 Desember 2020. Untuk laporan tahap kedua, TSA membuka masukan hingga 31 Desember 2020 dan rekomendasi disampaikan kepada pemerintah pada minggu pertama Januari 2021 ini.

Hingga pekan lalu, sudah ada 28 RPP yang sudah diunggah di portal UU Cipta Kerja yang dapat diakses masyarakat dan sisanya akan diunggah bertahap oleh pemerintah hingga awal Januari 2021.

Dia berharap berbagai pihak dan kelompok masyarakat untuk terus memberikan masukan. Adapun masukan atau aspirasi masyarakat untuk RPP atau RPerpres masih dapat dilakukan melalui laman https://uu-ciptakerja.go.id, kemudian melalui bit.ly/tsakirimaspirasi, melalui surat elektronik di timserapaspirasi@ekon.go.id atau ke kantor TSA di Gedung Kantor Pos Besar Lantai 6, Pasar Baru, Jakarta Pusat.

TSA merupakan tim independen yang bertugas menyerap aspirasi publik terkait substansi dan muatan dari RPP dan RPerpres sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. [bs]