Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kian Pertegas Pesangon bagi Korban PHK

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kian Pertegas Pesangon bagi Korban PHK
©Economy Okezone

Nalar Politik – Aturan turunan UU Cipta Kerja kian mempertegas soal pesangon bagi pekerja kontrak yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketentuan ini diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi membenarkan itu. Menurutnya, kebijakan berupa aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut merupakan hal baru. Kebijakan ini tidak diatur sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dalam draf RPP, PKWT yang di-PHK di tengah jalan tetap akan mendapatkan uang kompensasi sesuai dengan masa dia bekerja,” kata Anwar seperti dilansir Kumparan, Minggu (13/12).

Lebih lanjut mengenai uang ganti rugi ini dijelaskan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Siti Junaedah. Ia menjelaskan pemberian jaminan tersebut dibagi ke dalam dua bentuk, yakni uang pesangon untuk PKWTT dan kompensasi untuk PKWT.

“Untuk PKWT, setelah selesai bekerja, maka akan mendapatkan uang kompensasi sesuai masa kerja. Kalau PKWTT, mendapatkan uang pesangon,” jelas Siti.

Diketahui, dalam bagian kedua draf RPP tersebut, tertulis aturan mengenai Hak Akibat PHK. Dalam pasal 36, pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan/atau penggantian hak bagi pekerja berstatus kontrak yang kena PHK.

Besaran uang pesangon yang wajib pengusaha keluarkan menyesuaikan lama masa kerja yang telah dijalani oleh yang bersangkutan. Dimulai dari 1 bulan upah untuk pekerja yang bekerja kurang dari setahun, hingga maksimal 9 bulan upah untuk mereka yang telah bekerja paling tidak 8 tahun. [ku]