Salah satu daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2021 adalah revisi undang-undang pemilihan umum (revisi UU Pemilu), dengan menggabungkan dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Nomor 7 […]
Salah satu semangat gerakan reformasi adalah semangat demokrasi dan kebebasan informasi. Kehadiran media telah memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi. Namun di […]
Baru-baru ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Setidaknya ada dua alasan pemerintah menerbitkan Perpu tersebut. Pertama, […]
Awal Febuari 2021 lalu, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi di dunia. Dari 167 negara di dunia yang dirilis oleh EIU, Indonesia menempati […]
Perkembangan teknologi dan informasi mendorong lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lahirnya UU ITE sesungguhnya hendak mengatur aktivitas manusia di media sosial agar […]
Beberapa dasawarsa terakhir, politik Indonesia diwarnai dengan politik identitas, politik yang ditandai dengan munculnya identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di ruang publik. Ruang publik […]
Presidential threshold merupakan produk hukum yang sering kali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh berbagai pihak, baik itu sebagai personal (warga negara) maupun itu sebagai […]
Belum usai soal gonggongan “anjing”, kini muncul lagi soal wacana penundaan Pemilu. Sepertinya publik tidak pernah sepi dari isu politik dan agama. Elite-elite politik di […]
Presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang. Setidaknya begitu menurut MK dalam memutuskan berbagai perkara uji materi atau judicial review […]
Percakapan publik kita tidak terbangun dengan percakapan intelektual. Kapan selesai kuliah? Kapan nikah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kita jumpai saat bertemu dengan teman-teman atau saat […]
© 2023 | Nalar Politik Indonesia