Dalam ilmu ekonomi, istilah “barang publik” (public good) adalah barang/jasa yang penggunaaan atau pemanfaatannya bersifat “non-excludable” dan “non-rivalrous.” Dengan “non-excludable” berarti siapa pun tidak boleh […]
Lebih dari 50,8 juta individu di antara masyarakat Indonesia adalah usahawan, nyaris 39% dari total angkatan kerja yang bekerja (Sakernas, Februari 2020). Mereka adalah orang-orang […]
Ada alasan “ideologis” yang lebih dari cukup bagi saya untuk mendukung RUU Cipta Kerja. Teman-teman yang sering berinteraksi dengan saya, baik secara offline maupun online, […]
“Kalau ada UU (legislasi) yang dianggap salah, kenapa tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi (ketimbang demonstrasi)?” Betul. Tapi mekanisme itu hanya bagus diterapkan untuk UU lama […]
Demokrasi tidak cocok untuk masyarakat bodoh. Saya terima pernyataan yang sering diajukan sebagian masyarakat Indonesia ini sebagai sebuah hipotesis; dan karena itu, beberapa pertanyaan ini […]
Banyak (atau semua?) bisnis yang sekarang diselenggarakan oleh pemerintah—penyediaan barang/jasa—lahir dari aktivitas ekonomi berbasis masyarakat (swasta), termasuk asuransi kesehatan. Bisnis ini terus berkembang di kalangan […]
Bahan bacaan untuk Diskusi Forum Libertarian Yogyakarta: “Manifesto Kebebasan, Penguatan Demokrasi & Kesejahteraan Masyarakat” Kebebasan mungkin konsep yang kerap disikapi secara mendua di banyak masyarakat, […]
© 2020 | Nalar Politik Indonesia