Nalar Politik – Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Montty Girianna membeberkan amanat UU Cipta Kerja terkait analisis mengenai dampak […]
Nalar Politik – Rabu, 2 Desember 2020, pemerintah menggelar kegiatan Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, pemerintah berusaha menampung […]
Nalar Politik – Dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional, UU Cipta Kerja hadir dengan mengubah konsepsi perizinan berusaha, yakni dari berbasis izin […]
Nalar Politik – Kehadiran UU Cipta Kerja adalah juga bentuk perlindungan besar negara bagi pekerja/buruh. Hal itu salah satunya terlihat dari adanya aturan kompensasi korban […]
Nalar Politik – Pemerintah dan DPR mengubah skema kontrak kerja dalam UU Cipta Kerja. Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur soal batasan […]
Nalar Politik – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berada di bawah Kemenko Perekonomian telah menetapkan 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 […]
Nalar Politik – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah akan berlaku pada […]
Nalar Politik – 15 November 2020, 15 negara menandatangani The Regional Comprehensive Economic Parthership (RCEP). Ini adalah perjanjian kerja sama ekonomi terbesar dunia. Melibatkan negara-negara […]
Nalar Politik – Adalah tidak benar jika proses pembahasan terkait UU Cipta Kerja dilakukan secara tertutup. Sesuai mekanisme, pembahasannya tetap dilakukan secara transparan. Hal tersebut […]
Nalar Politik – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengategorikan tenaga kerja yang belum bekerja, pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, dan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan […]
© 2020 | Nalar Politik Indonesia