Ayo, Melek Hukum!

Di bawah ini, ada 2 (dua) macam ilustrasi yang menggambarkan 2 kasus mengapa kita harus melek hukum. Disadari atau tidak, kasus tersebut memang kerap terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita, yakni soal kumpul kebo dan abortus.

Sayangnya, masyarakat terkesan sering memberi dengan tanpa dalil hukum yang memadai. Alhasil, hal itu pun berujung pada konflik lantaran tindakan main hakim sendiri yang kerap dikedepankan.

Guna meredam hal tersebut terus terjadi, tulisan ini ingin membagi bagaimana sebaiknya kita menilik suatu kasus dari perspektif hukum yang berlaku, bagaimana kita harusnya melek hukum sejak dini. Bahwa hukum (UU) adalah aturan main di negeri ini yang tak seorang pun boleh melanggarnya. Kalaupun iya, ada sanksi yang menyertainya.

Ilustrasi I

Roman dan Keket (nama samaran) merupakan perjaka dan perawan. Keduanya hidup dalam suatu kontrakan. Mereka sering dicibir tetangga lantaran belum menikah, tetapi sudah tinggal bersama—sering disebut dengan istilah kumpul kebo.

Meski demikian, keduanya tetap tampak cuek. Mereka tak menggubris cibiran tetangganya. Sebab, bagi mereka, pihak berwajib saja belum mengambil tindakan hukum.

Pertanyaannya, apakah perbuatan Roman dan Keket itu bisa kita golongkan sebagai pelanggaran hukum? Apakah tindakan kumpul kebo mereka bisa kita sebut melanggar aturan norma yang ada?

Memang, hidup bersama sebelum menikah tidak diatur secara khusus dalam hukum konstitusional. Karenanya, kumpul kebo tidak dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum.

Pengecualiannya adalah, jika dalam kumpul kebo itu salah satunya sudah menikah dan melakukan hubungan badan, maka itu bisa dikategorikan melanggar hukum, yakni hukum perzinahan yang sudah diatur dalam pasal 284 KUHP.

Karenanya, pelaku kumpul kebo bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan. Entah itu suami/istri yang sah. Adapun sanksi yang dikenakan adalah sanksi yang memang telah diatur di dalam pasal 284 KUHP tersebut—setidaknya 9 (sembilan) tahun penjara.

Meskipun tidak melanggar hukum, perbuatan Roman dan Keket tidak dibenarkan secara kesusilaan dan dianggap tidak menggambarkan adat ketimuran. Jadi, perbuatan tersebut hanya dapat dikategorikan melanggar norma kesusilaan.

Sementara untuk sanksi, umumnya, perbuatan demikian hanya akan mendapat sanksi sosial, misalnya berupa dicibir orang.

Ilustrasi II

Keket (nama samaran) akhirnya menyesal setelah mengetahui bahwa dirinya berbadan dua lantaran telah melakukan making love dengan Vino (nama samaran), pacarnya. Ya, kebablasan deh!

Karena tidak mau menanggung malu dan membawa aib bagi keluarganya, ia memutuskan menggugurkan kandungannya. Tambahan pula, Vino kabur dan tidak mau bertanggung jawab.

Benarkah perbuatan Keket ini menurut hukum? Apa kriteria pelanggaran hukum yang dilakukan Keket?

Sebuah upaya menghilangkan nyawa merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana (Pasal 346-349 KUHP). Menggugurkan kandungan merupakan bagian dari menghilangkan nyawa manusia meski masih dalan rahim.

Karena itu, seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya dapat dituntut dengan pidana penjara 4 tahun (Pasal 346).

Lebih lanjut, dalam Pasal 346-347, dijabarkan bahwa abortus (atau keguguran) adalah bentuk aksi pembunuhan/penghilangan nyawa janin. Dalam ketentuan pidana, abortus dilihat sebagai suatu tindakan yang menghentikan hidup bayi yang masih berada dalam kandungan sebelum konsepsi kelahiran.

Umur bayi tidak menjadi pengecualian. Keadaan bayi juga bukanlah pengecualian, baik dalam keadaan mati maupun hidup.

***

Dua ilustrasi di atas setidaknya memberi kita gambaran bagaimana harusnya memandang suatu kasus dari perspektif hukum. Bahwa dalam merespons suatu kasus, syaratnya hanya satu, yakni melek hukum sebelum mengambil tindakan brutal seperti main hakim sendiri.

*Vincent Kartono adalah Freelance Writer. Bisa dihubungi via Facebook

___________________

Artikel Terkait: