Babak Baru Polemik UU Cipta Kerja

Babak Baru Polemik UU Cipta Kerja
©Alinea

Nalar Politik – Polemik UU Cipta Kerja memasuki babak baru. Mahkamah Konsitusi (MK) menyatakan undang-undang yang dikenal sebagai omnibus law cipta kerja itu bertentangan dengan UUD 1945.

Meski demikian, MK tetap memberikan ruang bagi pemerintah, DPR, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan dalam rentang waktu 2 tahun.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua Mahkamah sekaligus Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/11).

Putusan MK juga berbunyi agar pemerintah tidak mengeluarkan aturan teknis tentang UU Cipta Kerja setelah putusan MK dibacakan.

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

Dalam pertimbangan putusan perkara 91/PUU-XVIII/2020 itu, Mahkamah menilai alasan pemerintah untuk melakukan revisi sejumlah undang-undang demi memangkas waktu tidak dapat dibenarkan. Pemerintah tidak boleh mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang merupakan turunan UUD 1945.

MK juga menganulir dalih pemerintah bahwa UU Cipta Kerja sama dengan UU No. 7 Tahun 2017 maupun UU 32 tahun 2004.

Majelis Hakim pun menemukan perubahan materi muatan RUU Cipta Kerja secara substansial. Mereka mencontohkan halaman 151-152 RUU Cipta Kerja hasil pengesahan antara DPR dengan pemerintah yang membahas tentang perubahan Pasal 46 pada UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Akan tetapi, Pasal 46 tidak termuat dalam UU No. 11 tahun 2020 di halaman 227-228.

Selain itu, ada perubahan substansi di halaman 388 RUU Ciptaker yang disetujui DPR dan presiden mengubah UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan tersebut mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 8 yang semula berbunyi “Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Namun pada halaman 610 UU 11/2020 (setelah disahkan/diundangkan) ketentuan Pasal 7 ayat (8) diubah menjadi “Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Perubahan tersebut menghilangkan kata “menengah”.

Mahkamah juga menemukan kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal, yakni Pasal 6 UU 11/2020 yang mengacu pada Pasal 5 ayat 1 huruf a, sementara muatan materi Pasal 5 mengarah ke Pasal 4. Berdasarkan dari temuan tersebut, Mahkamah menyatakan ada cacat formil yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 UU 12/2011.

Dalam pertimbangan Mahkamah juga memerintahkan pembuat undang-undang untuk membentuk landasan hukum baku dengan metode omnibus law. Hal tersebut demi memenuhi amanat UU No. 12 tahun 2011 sesuai Pasal 22A UUD 1945. [ti]

Baca juga: