Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan

Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan
May Day Workers of the World Unite, Melbourne, Australia, in 2012. (Johan Fantenberg/Flickr)

Ulasan PersDalam May Day 2018, Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama membangun kekuatan politik alternatif. Ini guna mewujudkan jalan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Seruan ini mendasarkan pada kondisi di mana selama ini kita melihat tidak ada harapan akan perubahan dari kekuatan politik elite yang ada saat ini. Baik yang berada di lingkar kekuasaan kubu Jokowi maupun kubu oposisi (Prabowo).

Tidak ada kesungguhan dari kedua kekuatan politik tersebut untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan para korban pelanggaran HAM. Ketika rakyat berjibaku dengan upah yang semakin murah, kerja yang semakin sulit digapai, para elite politik justru sering menyerang demi menaikkan posisi tawar satu sama lain.

Tidak ada dari mereka yang menggerakkan kekuatan untuk melawan penggusuran-penggusuran yang merampas ruang hidup rakyat. Tidak ada yang mau menghapus impunitas dan menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan, lingkungan, dan korupsi.

Selama 20 tahun reformasi, realitas politik yang berkembang di Indonesia kembali memasuki watak militeristik, watak represif. Watak tersebut mempersempit substansi hak asasi manusia dan ruang demokrasi.

Watak tersebut termanifestasi di dalam sikap antikritik, intoleran, kebal hukum (impunitas), anti-HAM, antidemokrasi, dan anti terhadap upaya-upaya penegakan hukum hak asasi manusia. itu diperliatkan oleh Presiden Jokowi, institusi militer, Polri, purnawirawan militer, elite-elite politik sipil maupun kelompok masyarakat, baik yang berkuasa maupun yang oposisi.

Praktik jahat ini bisa kita lihat dari meningkatnya tindakan kriminalisasi terhadap warga sipil yang kritis. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kriminalisasi dan kekerasan kerap terjadi dalam konflik agraria. TNI menjadi salah satu aktor kekerasan tersebut, di samping polisi dan preman.

Tercatat, sepanjang tahun 2017, 13 warga negara tewas, 6 orang tertembak dalam konflik agraria. Kemudian, sebanyak 612 warga negara menjadi korban kekerasan dalam peristiwa konflik agraria. Dari jumlah tersebut, sebanyak 369 di antaranya ditahan (kriminalisasi) dan 224 orang dianiaya.

Selain itu, persekusi dan pembubaran diskusi-diskusi publik dengan dalih “bangkitnya komunisme” dan penyebaran berita hoaks meningkat drastis.

Watak militeristik juga diperlihatkan dalam pembuatan UU MD3, UU Ormas, RKUHP, dan berbagai produk kebijakan lainnya yang membunuh kebebasan berekspresi warga negara. Watak tersebut telah menggagalkan agenda-agenda reformasi, substansi hak asasi manusia, dan demokrasi.

Lihat juga: DPR Kita, Makin Sakti Makin Sakit

Sehingga, instrumen-instrumen hukum dan hak asasi manusia yang telah dikeluarkan pada awal-awal reformasi dan institusi-institusi yang dibentuk untuk memberikan rasa keadilan bagi korban-korban pelanggaran hak asasi manusia tidak bisa berjalan secara efektif.

Hari ini, kita saksikan, ancaman militerisme semakin menjadi keseharian rakyat, baik yang dipraktikkan oleh institusi militer lewat berbagai bentuk dan bidangnya, termasuk dalam melakukan perjanjian atau MoU dengan polisi dan berbagai instansi pemerintah.

Catatan KontraS, ada 23 MoU TNI dengan berbagai instansi selama periode Jokowi. Melakukan manuver politik dan maju dalam politik elektoral, 5 jenderal aktif dari TNI dan polisi bahkan maju dalam Pilkada 2018. Belum lagi aktor-aktor militer yang bermain di belakang layar untuk memutuskan agenda-agenda militer.

Dalam konteks pertambangan, kita juga melihat ijon politik. Laporan Jaringan Advokasi Tambang menyebutkan, sepanjang 2017 dan 2018, terdapat 170 izin tambang dikeluarkan.

Partai-partai yang duduk dan tidak duduk di pemerintahan juga mengabaikan menguatnya patriarki. Partai-partai tidak memperdebatkan RKUHP yang berpotensi memenjarakan perempuan dan memperkuat diskriminasi.

RUU itu juga akan semakin memperlemah posisi perempuan dalam melawan kekerasan seksual. Alil-alih, perempuan malah rentan disalahkan meskipun menjadi korban.

Begitu juga dengan kasus korupsi. Gerakan rakyat tidak lagi percaya pada partai-partai yang ada saat ini. Tidak ada satu pun partai di parlemen yang bebas dari noda korupsi. Bahkan, partai-partai baru tidak lebih dari pengejawantahan partai lama.

Kedua kekuatan politik yang ada saat ini, baik oposisi maupun penguasa, juga terus memperdalam agenda-agenda neoliberalisme-kapitalisme ke bumi Indonesia.

Kesediaan Indonesia menggelontorkan SD untuk menjamu pertemuan 15 delegasi IMF dan Bank Dunia pada Oktober 2018 merupakan dukungan nyata. Rancangan World Development Report Bank Dunia sendiri, seperti diberitakan The Guardian pada 20 April 2018, malah merekomendasikan penurunan upah minimum dan mempermudah pemecatan buruh.

Dalam kondisi demikian, maka dapat disimpukan, politik elektoral dalam Pilkada serentak di 171 pada Juni 2018 dan Pemilu 2019 tidak akan mewakili kepentingan rakyat. Siapa pun pemenangnya, tetap akan memperkuat militerisme, fundamentalisme agama, patriarki, korupsi, perusakan lingkungan, dan kapitalisme-neoliberalisme.

Hal-hal tersebut berarti memiskinkan, memecah belah, dan menyempitkan ruang demokrasi dan gerak rakyat.

Perkuat Konsolidasi Kekuatan Politik Alternatif

Setelah menggelar Konferensi Gerakan Rakyat Indonesia dan May Day ini, GEBRAK akan memperingati 25 tahun kasus Marsinah yang tak kunjung tuntas.

Marsinah tewas di tangan militer pada 8 Mei 1993 ketika memperjuangkan kenaikan upah. GEBRAK akan menyerukan kembali cita-cita reformasi yang agenda-agendanya tak kunjung tuntas hingga saat ini.

GEBRAK akan terus mengorganisasi sebuah kekuatan Gerakan Rakyat Indonesia dalam sebuah wadah yang permanen. Melibatkan seluas-luasnya masyarakat sipil. Ini sebagai langkah memantapkan pembangunan kekuatan politik alternatif rakyat sebagai tandingan dari semua kekuatan politik elite.

Tujuan konsolidasi tersebut adalah untuk menghasilkan gagasan-gagasan dan perjuangan-perjuangan tentang kekuatan politik alternatif dan Indonesia berkeadilan. Non-kapitalistik. Berdaulat-merdeka. Memidakan kejahatan HAM di masa lalu.

Mengembangkan kapasitas berdasar kemampuan rakyat dan potensi alamnya dalam kerja sama internasional yang setara. Mengambil peran dalam mendorong perdamaian dunia dan penghargaan sepenuhnya atas kedaulatan tiap negara.

Indonesia berkeadilan yang sepenuhnya terbuka bagi partisipasi rakyat luas dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan keputusan-keputusan negara, hingga penyusunan konstitusinya. Indonesia berkeadilan yang menghargai kemajemukan, tanpa diskriminasi, yang memberi ruang yang sama bagi kelompok perempuan dalam politik-hukum-ekonomi dan lain sebagainya.

Sebuah Indonesia yang tidak boleh lagi ada anak yang tidak bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Tidak ada lagi orang yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan untuk segala jenis penyakit.

Indonesia yang kagum buruh-para pekerja, mempunyai ruang yang sangat luas untuk menentukan kebijakan politik-ekonomi-hukum dan segala kebijakan lainnya dari tingkat nasional sampai level pabrik.

Indonesia yang memberi kesempatan sekolah inklusif hingga perguruan tinggi dan layanan kesehatan gratis universal. Bukan lagi berdasar asuransi sosial seperti BPJS. Juga perlindungan pada kaum buruh, nelayan, pengusaha kecil, dan tani dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi.

GEBRAK menyerukan gerakan-gerakan rakyat untuk bangkit membangun kekuatan politik alternatif untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan. Unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional akan menjadi momentum bagi gabungan kekuatan gerakan rakyat menyerukan pembangunan kekuatan politik alternatif tersebut.

Dalam May Day 2018, GEBRAK Menyatakan Sikap

  1. Menuntut negara menjalankan upah layak nasional. Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan. Hapuskan kontrak, outsourcing, serta pemagangan.
  2. Pemberantasan korupsi dengan memperkuat KPK. Sita harta para koruptor, adili dan penjarakan.
  3. Perbesar subsidi untuk rakyat (pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi).
  4. Jalankan Reforma Agraria sejati. Ciptakan sistem yang menyejahterakan petani dan memberi kepastian ruang hidup, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat tanah.
  5. Tuntaskan pelanggaran HAM berat. Ungkap tuntas kejahatan di masa lalu. Hapus impunitas. Adili para jenderal. Penuhi hak-hak korban sebagai landasan untuk Indonesia berkeadilan.
  6. Tolak pertemuan IMF dan Bank Dunia di Indonesia. Pertemuan itu hanya akan memperdalam neoliberalisme.
  7. Hentikan kriminalisasi terhadap rakyat (buruh, tani, miskin kota, mahasiswa, dll).
  8. Perlindungan pelaut Indonesia, buruh migran, dan PRT. Hentikan dan hapuskan birokrasi yang mempersulit pekerja Indonesia untuk mendapat perlindungan dan akses pekerjaan di luar negeri. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan akui PRT sebagai buruh!
  9. Perlindungan hak-hak perempuan. Negara wajib menjamin perusahaan agar memberikan hak-hak maternitas.

GEBRAK merupakan gabungan 36 organisasi berbagai elemen yang tidak menyampaikan dukungan politik pada kandidat dari partai mana pun. Koalisi ini terdiri dari organisasi gerakan buruh, mahasiswa, non-government organization, tani, dan kelompok perempuan.

*Pernyataan Sikap GEBRAK via @KontraS

___________________

Artikel Terkait: