‘Barang Publik’ di Masa Covid-19

Barang Publik di Masa Covid-19
©Public Goods Post

Dalam ilmu ekonomi, istilah “barang publik” (public good) adalah barang/jasa yang penggunaaan atau pemanfaatannya bersifat “non-excludable” dan “non-rivalrous.” Dengan “non-excludable” berarti siapa pun tidak boleh terhalangi untuk menggunakan atau memanfaatkan barang/jasa tersebut. Sedangkan “non-rivalrous” berarti penggunaan barang tersebut oleh seseorang tidak boleh membuat barang itu tidak lagi bisa digunakan oleh orang lain.

Suatu barang yang telah dijustifikasi sebagai barang publik dianggap sebagai milik publik atau milik bersama. Artinya, semua individu anggota masyarakat bertanggung jawab dalam menyediakan, memelihara, dan sekaligus memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan asas “non-excludable” dan “non-rivalrous.” Dalam praktiknya, pemerintah—atas nama publik—memegang kuasa dan tanggung jawab atas penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan, yang pembiayaannya ditanggung oleh seluruh anggota masyarakat melalui pajak.

Masalahnya kini, menentukan bagaimana suatu barang bersifat publik bukanlah hal yang mudah, terutama jika dibandingkan “barang privat”. Barang privat bersifat “excludable” dan “rivalrous” karena sejak awal jelas pemilik dan penanggung jawabnya. Ketika saya memiliki sebuah rumah, maka saya berhak membatasi siapa saja yang boleh masuk ke rumah saya (excludable) karena INI adalah rumah saya! Demikian juga, karena INI adalah rumah saya, maka INI bukanlah rumah orang lain (rivalrous).

Kerangka berpikir “barang privat” ini tidak bisa digunakan dalam konteks “barang publik” karena memang sejak awal siapa pemiliknya tidak terdefinisikan. Alhasil, suka atau tidak, jenis barang apa yang termasuk publik ditentukan secara politis. Dari sini, mana yang termasuk publik dan bukan publik harus ditentukan melalui proses deliberasi politik yang rasional, sebelum kemudian dia diputuskan dalam proses politik (lewat kesepakatan bersama parlemen dan eksekutif, misalnya, jika keputusan politik itu diambil dalam sebuah demokrasi).

Karena itu, kita tidak bisa mengatakan dengan menggampangkan bahwa “pertahanan dan keamanan” adalah barang publik, sebagaimana juga “infrastruktur”, “pendidikan”, “kesehatan”, dan sebagainya. Semua konsep yang dewasa ini sering diklaim sebagai yang publik tersebut, bagaimanapun, terlalu abstrak, sehingga rentan menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas jika tidak di-breakdown secara detail sebelum diputuskan secara politis sebagai barang publik.

Ambil contoh soal pendidikan. Kalangan awam umumnya akan menganggap pendidikan sebagai barang publik tanpa bertanya lebih jauh tentang apa dan bagaimananya. Sialnya, keawaman ini juga yang berlangsung dalam tata kelola negara, sehingga pemberlakuan pendidikan sebagai yang publik cenderung gebyah uyah, tanpa melihat detail komponen-komponen penyusunnya.

Konsekuensinya, semua komponen dalam istilah “pendidikan publik” akan dibebankan biayanya sebagai “tanggung jawab negara” (BACA: tanggung jawab semua individu warga negara dengan cara membayar pajak), termasuk di dalamnya hal-hal yang secara watak bersifat privat: misalnya, agama, hobi, minat, bakat, pakaian sekolah, dan sebagainya, terlepas ia setuju atau tidak setuju dengan hal-hal tertentu dari konsep pendidikan publik yang mahaluas dan mahaabstrak itu.

Sama seperti seseorang dapat bertanya haruskah saya ikut membiayai pendidikan kesenian, olahraga, dan agama, sementara saya tidak berkepentingan sama sekali dengan pengajaran itu semua, maka seseorang juga bisa mengajukan pertanyaan yang sama untuk konsep barang publik dalam bidang-bidang abstrak yang lain, seperti kesehatan. Apakah seluruh aspek dalam kesehatan harus dianggap sebagai yang publik yang didanai lewat pajak dan bersifat non-excludable dan non-rivalrous? Atau, sebaliknya, sifat publik aspek-aspek kesehatan juga dipengaruhi oleh jenis barang dan layanan serta situasi kesehatan yang berkembang?

Dari sini, kita bisa memulai diskusi tentang apa yang publik—dan bukan publik—dari konsep kesehatan dalam situasi Covid-19, misalnya.

Baca juga:

Bagi libertarian, ketika suatu tindakan sah secara moral jika seseorang melakukannya secara cuma-cuma, maka tindakan itu mestinya sah juga secara moral jika seseorang melakukannya demi sebuah imbalan atau keuntungan ekonomis.

Tidak ada yang salah secara moral apakah Anda menyanyikan sebuah lagu secara cuma-cuma atau karena seseorang membayar Anda untuk bernyanyi. Bukan pula hal yang tidak bermoral ketika Anda berhubungan seksual dengan seseorang secara sukarela, terlepas apakah alasannya cinta atau keuntungan ekonomis. Hal yang sama berlaku bagi orang yang melantangkan sebuah opini di ruang publik. Melantangkan sebuah opini tetap sah secara moral baik dengan maupun tanpa imbalan.

Poinnya, bagi libertarian, moralitas suatu tindakan bukan soal ada atau tidaknya keuntungan ekonomis yang diperoleh seseorang dari tindakan yang dilakukannya, tetapi apakah tindakan tersebut mengakibatkan tercederanya kepemilikan diri dan kepemilikan properti pihak lain.

Polemik seputar influencer yang terlibat dalam sosialisasi kebijakan pemerintah, dalam tinjauan libertarian, tidak bersangkutan dengan imbalan yang diterima influencer, siapa pun dia dan berapa pun nilainya. Akar masalahnya terletak pada “seberapa publik” suatu kebijakan, sehingga sosialisasinya sah secara moral untuk menggunakan dana publik yang berasal dari pembayar pajak. Dan karena ini akar masalahnya, maka suatu kebijakan yang bermasalah “kepublikannya” bermasalah pula sosialisasinya, terlepas yang melakukannya adalah seorang influencer atau media mainstream.

Kritisisme yang sama juga bisa digunakan untuk meninjau kembali segala hal yang selama ini secara “common sense” telanjur dianggap sebagai barang publik yang dibiayai oleh dana publik, tetapi, ketika dikaji lebih mendalam, sangat bisa dipersoalkan kepublikannya. Apakah pendidikan agama termasuk, misalnya? Bagaimana dengan pendidikan kesenian atau olahraga? Apakah tes PCR juga termasuk? Bagaimana dengan vaksin Covid?

Ujungnya: apakah menggunakan dana publik untuk membiayai hal-hal tersebut sah secara moral? Apakah publik secara keseluruhan harus membiayainya atau hanya mereka yang menginginkannya yang seharusnya membiayainya?

Sejak jauh hari, libertarian sadar betul problem politis dari istilah “barang publik” karena setiap orang memiliki preferensi yang berbeda apakah sesuatu layak disebut sebagai barang publik yang non-excludable dan non-rivalrous, sehingga layak menjadi kebijakan publik dan didanai oleh dana publik.

Pada versi hard core-nya, libertarian akan memilih tidak menggunakan sama sekali dana publik yang dihimpun oleh pemerintah dari pembayar pajak karena tidak jelasnya sifat publik suatu barang. Pada versi yang lebih moderat dan pragmatis, libertarian akan menuntut deliberasi rasional dan proses politik yang akuntabel sebelum sesuatu diputuskan sebagai barang publik, diprogramkan dalam kebijakan publik, dan didanai oleh dana publik.

Nanang Sunandar
Latest posts by Nanang Sunandar (see all)