Bayang-Bayang Kolonialisme Postmodern

Bayang-Bayang Kolonialisme Postmodern
©Blog Elevenia

Indonesia kini memasuki usianya yang menginjak 77 tahun. Begitu tampak antusiasme masyarakat, hingga banyak kajian para intelektual mengenai kerangka kerja (framework) yang harus diwujudkan saat Indonesia berusia satu abad kelak.

Dari segi ekonomi, tentu kita menikmati suasana yang lebih baik dibanding orang tua kita yang hidup pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Pernah suatu hari almarhum kakek saya bercerita, jangankan mencukupi gizi seperti susu misalnya, kita hanya mampu memberikan tajin untuk anak-anak dahulu.

Kemerdekaan Semu

Namun benarkah kita telah benar-benar merdeka? Pertanyaan ini sangat klasik, namun jawaban dari pertanyaan tersebut (setidaknya hingga saat ini) masih belum memuaskan nan menggembirakan.

Meskipun kondisi perekonomian kita lebih baik dibandingkan dengan masa-masa awal pasca kemerdekaan republik ini, masih banyak kondisi masyarakat yang mengalami kelaparan, akses pendidikan yang belum sesuai ekspektasi, dan problem mendasar lainnya di sekitar kita. Hari demi hari dilewati masyarakat dengan momok yang masih mengerikan.

Bagaimana tidak, banyak orang yang dihantui dengan urusan perut yang tak pernah mampu menutupi rasa lapar keluarganya, alih-alih pemenuhan gizi seimbang. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi pokok persoalan, ditambah lagi kenaikan harga bahan-bahan pokok yang makin mencekik rakyat kelas menengah ke bawah.

Di sisi lain, rakyat kelas atas makin menikmati kehidupannya, karena aset dan kekayaannya terus bertumbuh kian hari. Tak ayal apabila gini rasio nasional maupun daerah tak kunjung baik.

Kemiskinan di Indonesia didominasi oleh orang miskin yang sulit bangkit dari kemiskinannya. Lebih lanjut, ada jutaan orang yang bahkan mengalami kemiskinan ekstrem (extreme poverty), karena sebegitu terperangkapnya dalam kemiskinan hingga diprediksi dalam waktu panjang bahkan permanen.

Di sisi lain, kemiskinan tak sedikit disumbang oleh para generasi milenial dan generasi Z, yang digadang-gadang sebagai sumber daya manusia unggul dalam bonus demografi Indonesia.

Baca juga:

Masalah finansial menjadi pintu masuk bagi efek domino problem sosial lainnya, seperti tingginya angka perceraian, stunting, serta akses pendidikan dan hukum yang tidak egaliter. Tidaklah mengagetkan apabila berita-berita di media selalu menampilkan adegan kriminalitas seperti kasus pencurian, intoleransi, maupun kasus kesenjangan lain yang terus saja bertumbuh.

Memang juga secara psikologis, manusia dalam kondisi lapar sering mengalami kecenderungan bertindak irasional demi mencukupi kebutuhan dasarnya.

Singkat kata, semua variabel ini dapat dikategorikan menjadi ciri dari periode kolonial, yakni kebodohan dan penderitaan. Betapa seluruh masyarakat Indonesia tahu persis bagaimana ciri kolonialisme tersebut sebab kesamaan pengalaman historis bercengkerama dengan kolonialisme Belanda dahulu.

Nasionalisme Masa Kini

Dengan bunyi sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial menandakan bahwa Indonesia merupakan negara welfare state. Di dalam kemajemukan Indonesia yang berlatar ribuan etnis, budaya dan kepercayaan, salah satu perekat integrasi nasional kita adalah rasa keadilan sosial yang kita semua miliki.

Memang tidak dinafikan bahwa Pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah untuk menjaga jaring pengaman sosialnya (social safety net). Namun jika fakta sosial menunjukkan problem sosial material yang masih kuat, sebagai sesama anggota organisasi negara ini, suatu imperatif bagi kita mempunyai kepedulian.

Dalam konsep welfare state, ada hak kewarganegaraan (the right of citizenship) bagi setiap warga dalam meningkatkan kesejahteraannya sebagai implementasi dari visi “keadilan sosial”.

Bagi kita yang mendapat kelebihan akses pendidikan, kita bantu saudara kita yang belum mempunyai akses pendidikan yang layak. Kita tahu, pendidikan merupakan proses pengembangan semua modal (capital), baik modal intelektual, modal sosial, modal kultural maupun modal spiritual (Zamroni, 2008: 22).

Begitu pula dengan kita yang mempunyai kelebihan akses hukum maupun ekonomi, harus kita distribusikan kepada masyarakat yang kekurangan akses tersebut sesuai dengan kapasitas dan peran kita masing-masing (dalam bahawa Jawa disebut lakon) dalam organisasi negara ini.

Halaman selanjutnya >>>
Riemas Ginong Pratidina
Latest posts by Riemas Ginong Pratidina (see all)