Bebaskan Tapol Papua Tanpa Syarat!

Bebaskan Tapol Papua Tanpa Syarat!
©Sejuk/FB

Nalar Politik – Terserulah pembebasan tapol (tahanan politik) Papua tanpa syarat. Oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, para pengurus negara diimbau harus melindungi hak-hak sipil dan politik rakyat, dari kelompok dan golongan mana pun.

Seruan tersebut terangkum dalam Pernyataan Sikap. Mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan, sejak kelahirannya pada 1945, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Itu sebagaimana bunyi kalimat pertama bagian pertimbangan kenapa Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR – Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

“Dengan berbagai alasan alasan normatif lainnya, pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi kovenan tersebut menjadi undang-undang (lihat UU No. 12 Tahun 2005),” jelasnya dari Medan Juang (2/12).

Dengan ratifikasi tersebut, berarti bahwa Indonesia mengakui kewajibannya menghormati dan melindungi hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi itu adalah kebebasan berpendapat, berpikir, berekspresi, dan berkeyakinan/beragama. Juga perkara pengadilan yang adil dan tidak memihak.

“Namun, pada praktiknya, pemerintah sering kali menerabas dan memberangus hak-hak sipil politik rakyatnya sendiri. Pembubaran diskusi dan demonstrasi, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan terhadap tahanan (termasuk tapol), intimidasi terhadap pemeluk agama minoritas, dan lain sebagainya, masih terjadi di banyak tempat.”

Maka tidak aneh jika indeks kebebasan sipil di Indonesia terus menurun sejak 2017. Seperti terlihat dari indeks kebebasan sipil di Indonesia tahun 2008 versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan versi Freedom House tahun 2019. Laporan kedua lembaga itu menyatakan hal yang kurang lebih sama.

Buruknya Kualitas Kebebasan Sipil dan Politik

Ada kemungkinan besar memburuknya kualitas kebebasan sipil dan politik di Indonesia. Hal itu, terutama, diakibatkan oleh maraknya penggunaan sangkaan makar untuk menangkap dan menahan aktivis politik Papua maupun aktivis pembela HAM oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Hingga hari ini, tercatat ada 22 aktivis politik Papua yang ditahan berdasar pasal “makar” (Pasal 106 dan 110 KUHP).

“Umumnya, mereka ditahan karena mengorganisasi dan/atau terlibat aksi-aksi demonstrasi yang memprotes ujaran dan tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Kejadian yang dalang dan pelakunya tidak diusut secara serius oleh kepolisian Indonesia—pertengahan Agustus lalu.”

[Lebih lengkap terkait kronologisnya bisa dibaca di sini]

Penangkapan dan penahanan para aktivis Papua tersebut diyakini merupakan gejala penurunan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya pada aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada upaya polisi mempersulit proses pendampingan pengacara yang bersangkutan.

“Banyak ahli hukum menyebut bahwa penerapan Pasal 106 KUHP yang disangkakan harus memuat unsur aanslag (serangan fisik). Sedangkan para aktivis (tapol) tersebut mengekspresikan aspirasi politiknya secara damai tanpa kekerasan.”

Sekalipun aspirasi yang mereka suarakan adalah kemerdekaan Papua, selama disampaikan secara damai, terangnya, tidak bisa dikenai pasal tersebut. Maka kenapa Amnesty Internasional Indonesia turut menyebut para tapol sebagai “tahanan hati nurani yang dipenjara hanya karena mengungkapkan pendapat mereka dengan damai”, dan meminta Presiden Jokowi segera membebaskan para tapol tersebut tanpa syarat.

Sikap

Kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan berserikat dijamin oleh Pasal 18, 19, dan 21 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi pemerintah dalam undang-undang. Kebebasan jenis ini adalah hak setiap warga negara.

“Anda bebas untuk menyatakan pendapat selama pendapat itu disampaikan secara damai dan tanpa hasutan untuk bertindak diskriminatif serta tanpa tindak kekerasan. Namun polisi telah salah kaprah dengan mentersangkakan dan menahan para aktivis politik Papua.”

Berangkat dari fakta-fakta di atas itu, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi kemudian menyampaikan pernyataan sikapnya sebagai berikut:

  1. Bebaskan 22 tapol Papua—termasuk Surya Anta—tanpa syarat.
  2. Usut dan adili pelaku ujaran dan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.
  3. Hentikan kriminalisasi aktivis pembela hak asasi manusia (human rights defenders) yang mengadvokasi berbagai kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus mencabut pasal-pasal makar karena rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan bereskpresi.
  5. Tarik pasukan TNI-Polri dari tanah Papua segera.

“Kami mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu dan berpartisipasi memperjuangkan perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Tak ada perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tanpa terwujudnya demokrasi yang sejati. Panjang umur perjuangan rakyat Indonesia!”

Baca juga: