Belum Puas, Tim Prabowo-Sandi Kembali Ajukan Kasasi ke MA

Belum Puas, Tim Prabowo-Sandi Kembali Ajukan Kasasi ke MA
Foto: Prabowo-Sandi

Seolah belum puas, Mahkamah Agung kembali menjadi tempat peraduan Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Lembaga yudisial ini didatangi untuk kali kedua setelah permohonan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan sebelumnya ditolak.

“Setelah legal standing pemohon dilengkapi dan atau diubah dengan surat kuasa dari principal secara langsung dalam hal ini capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, maka permohonan dapat diajukan kembali,” kata Nicholay Aprilindo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/7).

Sebelumnya, sepekan setelah MK membacakan putusan terkait permohonan hasil sengketa Pilpres 2019, Prabowo meminta MA menganulir Keputusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/AMD.TSM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019.  

Dalam keputusannya, Bawaslu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat diterima.

Terhadap keputusan Bawaslu tersebut, pihak Prabowo-Sandi melayangkan gugatan soal Pemilu TSM ke MA. Namun pada tanggal 26 Juni 2019 lalu, gugatan tersebut tidak diterima. Alasannya, yang mengajukan gugatan bukan Prabowo-Sandi, melainkan Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso yang tidak memiliki legal standing dalam perkara tersebut.

Lebih lanjut, dalam pokok perkara, MA menyatakan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4/2017, objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum adalah keputusan KPU.

Artinya, keputusan Bawaslu tidak dapat menjadi objek permohonan mengingat tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini, pihak Prabowo-Sandi kembali mengajukan perkara serupa kepada lembaga yudisial yang sama, MA. Hasil penelusuran di website Mahkamah Agung, gugatan melawan Bawaslu itu bernomor 2 P/PAP/2019.

Merespons gugatan tersebut, MA menurunkan lima hakim agung untuk menangani perkara tersebut dengan diketuai hakim agung Supandi dan beranggotakan Yudi Martono Wahyunadi, Yosran, Is Sudaryono, dan Ifan Gachruddin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa pendaftaran gugatan ke MA kali kedua ini dilakukan di luar sepengetahuan Prabowo-Sandi. Kuasa hukum tidak melakukan koordinasi dan tidak meminta izin dalam mengajukan gugatan tersebut.

“Ini pakai kuasa hukum yang lama,” tuturnya.

Langkah yang diambil kuasa hukum Prabowo-Sandi tersebut juga turut ditanggapi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Aziz. Dirinya mempersilakan upaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa putusan MK bersifat final.

Di waktu yang bersamaan, kuasa hukum presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, meyakini bahwa langkah yang ditempuh, yang didasari sikap belum puas tersebut, akan kandas.

Menurutnya, ketika MA menyatakan perkara tersebut adalah niet ontvanklijk verklaard (N.O) atau “tidak dapat diterima”, artinya pemohonnya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. [ab/si]

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi
    Share!