BEM UI Memang Pandir, Kritiknya Dangkal

BEM UI Memang Pandir, Kritiknya Dangkal
©BEM UI

Seutas kicauan BEM UI yang melabeli Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service” (Raja Omdo) memang dangkal. Kritikan-kritikannya salah alamat. Itu justru membenarkan sendiri pernyataan Ade Armando bahwa mereka pandir (bodoh).

Berani, sih, berani. Tapi keberanian menyimpulkan berdasar narasi-narasi cetek, apalagi datang dari elemen (yang mestinya) terdidik, tidak patut diacungi jempol. Nyaris tidak ada pendalaman atas fakta-fakta yang diumbar dengan pernyataan-pernyataan Jokowi di masa silam. Gak nyambung blas.

Jelas terlihat, BEM UI mengandaikan seorang presiden di negeri ini harus selalu bertanggung jawab atas segala hal. Apa-apa salah presiden. Sedikit-sedikit “turunkan Jokowi”. Pantas saja jika dosennya itu sampai berseloroh begini, “Dulu masuk UI, nyogok ya?”

Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi memang pernah bilang kalau dirinya kangen didemo. Ia bahkan menilai keliru jika demo untuknya tidak ada, hingga berjanji akan secara langsung memberi penyambutan selayaknya tuan rumah bagi tamu.

Namun, saat demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja berlangsung di depan Istana Negara, BEM UI mendapati Jokowi tidak di lokasi. Alih-alih mengajak masuk, berdialog, serta menerima jamuan-jamuan sederhana seperti janji Jokowi, yang mewarnai justru penangkapan hingga kekerasan terhadap sejumlah aktivis penggeraknya. Kejadian inilah yang diambil BEM UI sebagai salah satu dasar ke-lip service-an.

Tentu saja, selain Jokowi, tidak ada yang tahu pasti apakah bepergian ke luar daerah itu adalah tindakan menghindari demo secara sengaja. Yang pasti adalah bahwa kunjungan tersebut, sebelum demo berkobar, untuk meninjau kawasan lumbung pangan yang sedang berkembang. Atas nama kesejahteraan anak negeri, agenda ini jauh lebih berguna dari sekadar menjamu tamu-tamu yang tidak jelas. Sepakat?

Ini kita belum bicara mengenai betapa berharganya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja bagi kemajuan Indonesia di masa mendatang. Baru sebatas penolakan sepihak atas undang-undang yang malah dinilai tepat oleh mayoritas warga yang umumnya generasi muda. Tapi sudahlah. Kebencian memang membutakan, Mamen.

Narasi dangkal lainnya dari BEM UI adalah soal UU ITE. Betul bahwa Jokowi pernah mendorong DPR untuk bersama-sama merevisi pasal-pasal karet di dalamnya. Tapi, sebagai eksekutif, seorang presiden saja bisa apa?

Seperti halnya terkait KPK, mestinya kritik semacam itu lebih mengarah juga ke badan legislasi. Justru akan tampak otoriter jika Jokowi langsung memutuskan perkara yang sarat kepentingan publik. Mau dipaksakan bagaimana pun, kalau yang lain menolak, termasuk partai politik dan civil society yang terpecah belah, bisa apa? Pandir betul.

Lagi pula, khusus untuk perkara KPK itu, memperkuatnya tidak melulu harus mempertahankan sistem yang lama. Jika dirasa telah melenceng atau bertindak di luar kewajaran, maka upaya memperkuat KPK juga bisa dengan merombak sistem. Ya, termasuk menendang siapa saja yang terbukti menyalahgunakan wewenang, yang seolah cuma tajam tergantung pesanan.

Baca juga:

Hal terakhir, yakni permintaan Jokowi (pemerintah) ke Mahkamah Konstitusi untuk menolak semua gugatan seputar UU Cipta Kerja.

Tidak ada yang menyangkal bahwa Jokowi juga pernah bilang kalau dirinya akan membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang belum atau tidak puas dengan UU yang berpotensi menyejahterakan itu. Uji materi atau judicial review ke MK tidak dilarang. Oleh Jokowi, pemerintah, dan atas nama demokrasi, siapa pun berhak menggugat.

Tapi apa jadinya jika para penggugat datang hanya dengan seabrek alasan yang tidak karu-karuan? Penilaian bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi dan prosedur pembentukan perundang-undangan tidak mampu dibuktikan. Demikian halnya soal anggapan tidak adanya pelibatan partisipasi publik dan para pemangku kepentingan yang ternyata tidak benar.

Hal itu berbanding terbalik dengan permohonan pemerintah sebagai penolak. Dengan 148 alat bukti, diperkuat dengan penjelasan dan argumentasi, para penggugat lantas menjelma sebagai macan ompong. Mereka tidak memiliki legal standing. Karena ompong inilah maka MK layak memberi keputusan menolak permohonan para penggugat untuk seluruhnya. Kan, begitu, kan?

    Latest posts by Maman Suratman (see all)