Berbicaralah tentang Libido

Spinoza, Freud hingga Deleuze berbicara tentang libido (berahi, energi dari hasrat) di abad modern. Ternyata, libido termasuk energi tua dari manusia.

Mereka sebagian belum berhadapan atau tidak tergoda dengan pemikiran ideologis. Dari sosok terakhir yang hidup di era pasca Perang Kedua bergumul dengan citra pemikiran dan bagaimana cara melepaskan dirinya dari kungkungan ideologi dunia melalui penafsiran betul-betul berbeda terhadap realitas baru, yang juga berbeda dari sebelumnya.

Kata Slavoj Zizek (2009), It’s Ideology, Stupid! (ideologi, pandir!). Roland Barthes (1993) menempatkan ideologi, di antaranya komunisme sebagai mitos: “mitos tentang aliran kiri” dan “mitos tentang aliran kanan.” Manakah yang Anda pilih sebagai kesenangan, ideologi, pandir, kedua mitos tersebut atau “kiri-kanan” oke?

Paling penting di sini bagaimana kita mengetahui suatu ide yang tersubjektivikasi melalui penulisan peristiwa sejarah kelam tidak terombang-ambingkan oleh permainan antara prosedur kebenaran yang ‘terpusat’ dan analisis sejarah yang ditulis oleh kuasa negara. Kedua hal tersebut semestinya menjadi legitimasi pengetahuan yang berbeda dan kebenaran yang ‘menyebar’ tidak lagi bertopeng.

Jean Francois Lyotard dalam The Postmodern Condition mengisyaratkan bahwa keberadaan ideologi dunia seperti komunisme bersama kapitalisme hanyalah sebuah “Narasi Besar” (Grand Narrative) telah kehilangan kepercayaan karena kegagalannya untuk mengatasi permasalahan manusia modern. Gambaran kemajuan teknik dan perkembangan teknologi yang mencengangkan tidak lebih dari kelahiran delegitimasi pengetahuan.

Frasa ‘Partai Komunis’ digiring dalam prosedur kebenaran dan fakta sejarah. Karena itu, Indonesia berada dalam relasi antara peristiwa tragis dan negara sebagai instrumen politik kuasa.

Pelacakan ideologi yang ketat menyangkut individu terindikasi atau tidak dengan ideologi terlarang. Salah satu bentuk pelacakan ideologi sebagai instrumen politik kuasa negara melalui tes masuk calon prajurit TNI. Pengawasan dan kontrol kuasa bukan hanya pada tubuh, tetapi juga ide, pikiran atau konsep kehidupan.

Sejarah kehidupan tragis bukan keterlibatan pengetahuan, tetapi prosedur kebenaran yang kehilangan legitimasi masa kekinian dengan cara berpikir, menata ulang, dan menganalisis rangkaian peristiwa, yang terputus dan terhubung yang dituangkan dalam penulisan paling baru tanpa cacat metodologis.

Baca juga:

Secara epistemologis, bentuk penulisan paling baru tentang individu sebagai keturunan PKI ideologis, bukan keturunan ‘biologis’ tidak dipengaruhi oleh kebenaran yang dibangun di atas subjektivikasi politik kuasa. Jejak dan tanda yang terlacak menerobos peristiwa sejarah ideologis saat mereka mencapai tingkatan ‘jelas’ setelah dipisahkan dari penulisan yang ‘tersembunyi’ dalam sejarah ide komunisme di Indonesia.

Menjadi permasalahan bukanlah terletak pada relasi antara ideologi dan negara. Selama ini, kebenaran ilmiah melalui tahapan kesahihan sejarah ideologi “kiri”, seperti penulisan tentang PKI sebagai ingatan atau jejak, dan tanda belum terlacak secara jelas karena tertimbun oleh subjektivikasi ideologi itu sendiri.

Tidak mengherankan, di kemudian hari muncullah berbagai penemuan baru tentang sejarah PKI. Terdapat alasan karena korban dari pengaburan sejarah, ketidaktahuan atas realitas lain atau keluguan politik. Bisa saja, seseorang terpikat pada objek pemujaan berupa ideologi komunisme dianggap sebagai penyelamat kehidupan, yang pada akhirnya berubah menjadi fantasi kosong.

Berlanjut pada identifikasi keturunan PKI ditempatkan sebagai “sang Lain” merupakan akibat dari ketidakhadiran rujukan sejati, pengalihan pada pinggiran pengetahuan sejarah atau ketidaksadaran teks hukum. Terbukti, masih banyak orang juga yang belum mengetahui bahwa pelarangan atas warga negara yang mendaftar sebagai calon prajurit TNI tidak memiliki dasar hukum.

Komnas HAM telah memberi “lampu hijau” mengenai kemustahilan pelarangan atas orang-orang yang ingin mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Kuasa negara melalui konstitusi atau regulasi tidak membatasi bahkan melarang, malahan menjamin setiap warga negara keturunan PKI untuk berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. (Kompas, 2022/05/04)

Demikian halnya pernyataan dari Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia tertuju pada ketidakhadiran persyaratan atau rujukan hukum mengenai larangan bagi keturunan komunis. (Kompas.tv, 4/4/2022)

Lantas, sampai kapan kita bisa mengakhiri bayang-bayang PKI yang menghantui masa depan generasi bangsa?

Baca juga:

Lantaran trauma sejarah menghantui ‘teks hukum’, maka masih ada pengetahuan yang layak dilacak jejak, tanda, dan pinggiran sejarah kelam yang belum terungkap secara keseluruhan. Bukan berarti gelombang perubahan atau terobosan baru tidak ingin belajar pada sejarah, di antaranya peristiwa kelam di masa lalu.

Tragedi kemanusiaan tetap masih tragedi, kuasa legal tetap kuasa negara. Tetapi, tidak lantas ketenteraman dan keselarasan, pengetahuan dan kebenaran terlantarkan dalam kehidupan.

Begitu pula, peraturan atau persyaratan menjadi calon prajurit, perlu diperlakukan secara adil di hadapan mahkamah sejarah. Dalam masa mendatang, kecerdasan artifisial menjadi ‘libido baru’, yang bisa mengatasi seseorang yang mendaftar sebagai calon aparatur negara melampaui penciptanya sendiri, yaitu manusia super, tetapi naif dan absurd.

Ermansyah R. Hindi