Berebut Kontrol Atas Ruang dan Waktu

Berebut Kontrol Atas Ruang dan Waktu
©Tempo

Apa itu Indonesia Timur? Apakah itu konsep tentang etnisitas ataukah konsep tentang ruang dan waktu? Diciptakan dalam rangka melayani kepentingan apa?

Bagaimana kita mendefinisikan ruang dan waktu pada masa pandemi, hari ini?

Membongkar Konstruksi Ruang dan Waktu “Indonesia Timur”

Pada masa kolonialisme, Indonesia Timur merupakan konsep yang diciptakan berdasarkan letak garis lintang mencakup daerah-daerah yang secara geografis berada di timur Indonesia.

Pada kesempatan lain, hingga hari ini, Indonesia Timur juga tercakup dalam pembagian waktu. Gejala ini dimulai pada tahun 1908. Dalam rangka memperlancar moda transportasi (kereta api), pemerintah kolonial Belanda di Jawa Tengah menetapkan Gouvernements Besluit pada 6 Januari 1908. Aturan ini membagi Indonesia berdasarkan zona waktu yang mulai diterapkan pada 1 Mei 1908 dan hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura.

Memasuki tahun 1930-an, penerbangan internasional dari Hindia Belanda (sekarang Indonesia) ke Singapura dan Australia dibuka dan karena itu peraturan sebelumnya harus dirumuskan ulang. Hindia Belanda, untuk pertama kalinya, dibagi atas enam zona waktu sejak 11 November 1932 melalui peraturan Bij Gouvernment Besluit van 27 Juli 1932 nomor 26, Staatsblad Nomor 412.

Peraturan ini kemudian tidak berlaku ketika Belanda menyerahkan Hindia Belanda kepada Jepang pada 1942. Jepang menyesuaikan pembagian waktu di Hindia dengan kebutuhan militer dan progandanya sejak 20 Maret 1942 sampai dengan 16 September 1945. Akibatnya, waktu di tiap wilayah Hindia disamakan dengan waktu Tokyo (GMT +9) di mana salah satu konsekuensi logisnya yakni orang di Jawa harus maju satu setengah jam lebih dahulu dari biasanya.

Ketika Belanda kembali menduduki sebagian daerah Indonesia pada tahun 1947, zona waktu di Indonesia terbagi tiga namun tidak bertahan lama karena pada tahun 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia kembali ke pembagian enam zona waktu dengan selisih 30 menit tiap zona. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 152 tahun 1950 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1950. Hanya Irian yang masih menggunakan peraturan Belanda tahun 1947 karena masih diduduki Belanda.

Kepres ini hanya bertahan selama 13 tahun. Pada tahun 1963, Indonesia kembali dibagi atas tiga zona waktu dan dikukuhkan melalui Kepres Nomor 243 Tahun 1963 dan dimulai secara resmi sejak 1 Januari 1964 dengan beberapa pertimbangan antara lain segi sosial, agama, efisiensi ekonomi, dan penyederhanaan. Akibatnya, Irian Jaya yang telah kembali ke dalam wilayah NKRI masuk zona timur bersama dengan daerah tingkat I Maluku karena terletak pada 135 derajat bujur timur.

Meskipun demikian, muncul berbagai keberatan yang menilai bahwa pembagian waktu ini janggal. Orang-orang di Sabang dan Pontianak harus bangun lebih pagi karena jam terbit matahari menjadi lebih awal. Apalagi, kota Pontianak ternyata justru tidak masuk zona barat walaupun terletak dalam bujur yang sama dengan Tegal. Sementara itu, Bali justru masuk zona Barat meski terletak dalam bujur zona tengah.

Atas pertimbangan lain seperti pariwisata dan keberatan sebagian kalangan, pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai pembagian waktu melalui Keppres RI Nomor 41 Tahun 1987 yang digunakan hingga saat ini. Dengan demikian, zona waktu Indonesia Timur hanya mencakup wilayah Maluku dan Papua, sedangkan wilayah lain seperti Bali, Kalimantan bagian utara, timur, dan selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur berada dalam zona waktu Indonesia tengah.

Menariknya, di lain kesempatan, Indonesia Timur juga dimengerti sebagai konsep politik yang diasosiasikan dengan pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT). Atau, atas nama pembangunan, dibentuklah dewan pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada masa pemerintahan Megawati berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2002.

Penetapan KTI tersebut dibuat guna menindaklanjuti prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dan dengan demikian, konstruksi mengenai Indonesia Timur berdasarkan elemen waktu diperbarui dengan perspektif kebijakan pembangunan. Disebut demikian karena KTI tersebut meliputi, baik itu daerah-daerah di zona WIT maupun di zona WITA.

Dengan ditetapkannya KTI, kebijakan pembangunan selanjutnya mengambil model yang diwariskan oleh Megawati. Presiden selanjutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) melanjutkan KTI dengan menempatkan dua elemen penting yakni keamanan nasional dan pertumbuhan sosial ekonomi.

Pemerintahan presiden berikutnya, Joko Widodo (2014-2019) menjadikan problem ketimpangan di KTI tersebut sebagai program prioritas pembangunan dalam kerangka 3T yang mengerucut pada beberapa sektor antara lain: sektor energi (BBM Satu Harga), sektor birokrasi (Layanan Terpadu Satu Atap dan Satu Pintu), dan elemen konektivitas atau aksesibilitas (Infrastruktur).

Pendasaran Teoritik dan Implikasinya

Ilustrasi sederhana di atas mau menjelaskan bahwa ruang dan waktu merupakan hasil konstruksi demi melanggengkan proyek tertentu. Ini perdebatan lama antara Newton dan Leibniz. Newton percaya bahwa waktu itu abstrak dan netral, berada di luar intervensi manusia seperti arloji yang kita kenakan. Sementara itu Lebniz justru sebaliknya. Bagi dia, signifikansi waktu sangat ditentukan oleh persepsi kita.

Bertolak dari debat dua orang di atas, status ini coba merangkum beberapa hal penting yang sangat menentukan bagaimana cara kita memaknai ruang dan waktu pada hari ini.

Pertama, berdasarkan ilustrasi pembentukan konsep Indonesia Timur di atas, kita mengetahui secara jelas bagaimana setiap rezim memiliki kemampuan untuk meringkas waktu dan ruang, membentuk dan menggunakannya sebagai sumber kekuasaan, kontrol, dan perlawanan. Itu dimulai dengan cara memberi ruang dan waktu itu makna secara simbolis dan ideologis, serta mengubah mereka secara historis dan geografis.

Padahal, sebagaimana yang kita pahami, setiap masyarakat mengembangkan cara-cara berbeda berhubungan dengan ruang dan waktu. Contohnya, ada banyak istilah yang muncul hari ini antara lain: kita menemukan waktu, kehilangan waktu, membuat waktu, menyimpan waktu, membunuh waktu, meminjam waktu, membuang waktu, dan kehabisan waktu.

Dengan kata lain, persepsi kita tentang ruang dan waktu berkaitan secara intim dengan relasi kekuasaan. Ketika kita mengukur waktu, itu selalu berarti kita membuat kontrol atas ruang dan waktu sekaligus menunjukkan bahwa ruang dan waktu merupakan instrumen paling esensial dari politik kontrol.

Tidak seperti ruang, waktu dicirikan oleh arah yang tunggal, seperti panah yang melesat dari masa lampau ke masa depan, seperti kata Hawking (1988) dengan nada bertanya, mengapa kita dapat mengingat masa lampau tapi tidak mampu memprediksi masa depan?

Kedua, mengalami ruang dan waktu

Tanpa kita sadari, tempat (place) adalah waktu yang dibuat menjadi konkret. Dengan kata lain, waktulah yang memberikan bentuk dan makna kepada sebuah tempat melalui orang yang hidup di dalam tempat itu. Itulah mengapa sangat mustahil kita mengingat sebuah tempat terlepas dari sentuhan kita terhadap ruang dan relasi kita dengan orang-orang yang ada dalam tempat tersebut termasuk diri sendiri.

Argumen di atas mau menegaskan bahwa bagaimana kita mengalami waktu dan ruang sangat bergantung pada interpretasi sosial yang kita peroleh sejak lahir: mereka ditenun ke dalam ritme kehidupan kita sehari-hari, diinternalisasi sebagai “alami” dalam memori dan ketidaksadaran, terstruktur, dan diberi makna oleh sistem yang didikte menurut pengukuran sosial, terorganisasi di sekitar siklus produksi dan reproduksi, dan terus-menerus diperkuat oleh pola kerja, gerakan, ideologi, kehidupan keluarga, pemerintahan, dan setiap lembaga lain yang membutuhkan waktu dan koordinasi spasial.

Ketiga, ruang dan waktu menjelaskan siapa Anda

Interpretasi kita akan ruang dan waktu mencerminkan eksistensi kita sebagai manusia antara lain identitas tentang siapa kita, di mana kita berada, dan apa yang diharapkan dari kita. Ini juga menentukan signifikansi lokasi kita dalam jaringan komunitas yang lebih luas, jenis dan jumlah orang yang berhubungan dengan kita.

Ruang dan waktu juga mencerminkan tingkat pendidikan, latar belakang agama, akses ke teknologi tertentu, harapan, ketakutan, dan harapan masa depan. Ruang dan waktu juga menentukan pengertian kita tentang masa lalu dan signifikansinya, keterpaparan kita pada yang lain, baik dalam masyarakat kita sendiri atau masyarakat lain.

Keempat, perbedaan mengalami ruang dan waktu

Pengalaman ruang dan waktu juga sangat bergantung pada skala: bagaimana kita memberi makna pada ruang pribadi dan ruang tamu kita cukup berbeda dari apa yang kita tetapkan ke ruang publik kota atau ekonomi global; bagaimana kita menafsirkan sepuluh menit terakhir akan sangat berbeda dari cara kita melihat dua abad terakhir.

Ini berbeda dengan para sejarahwan yang meneliti waktu historis atau fisikawan yang mengukur waktu dalam nanodetik, atau ahli geologi yang mengukur waktu dalam jutaan atau bahkan miliaran tahun.

Kelima, ruang dan waktu pada masa pandemi

Pada masa pandemi selama dua tahun ini, ruang dan waktu dimengerti secara berbeda. Ruang diringkus menjadi sekadar jaga jarak, di mana signifikansinya terletak pada jarak keterpaparan. Jarak inilah yang menyebabkan orang lain dilihat sebagai patogen yang potensial.

Sementara itu, di mana-mana, waktu diringkus menjadi sekadar 14 hari waktu penularan atau infeksi virus. Di mana-mana, pengalaman orang terhadap waktu difokuskan semata-mata pada isolasi mandiri atau waktu menghadapi kematian.

Lalu, bagaimana kita memahami ruang dan waktu dalam proses digitalisasi hari ini? Apa yang akan terjadi jika kita kehilangan intimasi terhadap ruang dan waktu karena maknanya (telah, sedang, dan akan) dimonopoli oleh kapitalisme finansial?

*Tulisan ini terinspirasi dari buku karya Barney Warf. 2008. Time-Space Compression: Historical Geographies. London and New York: Routledge.

Hans Hayon