Berkat UU Cipta Kerja, Perhutanan Sosial Akhirnya Diakui

Berkat UU Cipta Kerja, Perhutanan Sosial Akhirnya Diakui
©Voi

Nalar Politik – Dalam sejarah pembentukan perundangan-undangan di Indonesia, untuk pertama kalinya Perhutanan Sosial akhirnya diakui. Napasnya adalah melindungi dan memberikan akses kepada rakyat untuk mengelola dan sejahtera dari sumber daya alam sendiri.

Hal tersebut dinyatakan tegas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Menurutnya, kehadiran UU Cipta Kerja sangat penting untuk menyelesaikan warisan masalah berkaitan dengan konflik-konflik tunarial kawasan hutan.

“Kita tidak ingin ada lagi kriminalisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat dan masalah-masalah kebun di dalam kawasan hutan. Rakyat harus dilindungi dan diberikan akses mengelola dan sejahtera dari sumber daya alam. Di sinilah peran UU Omnibus Law Cipta Kerja hadir,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya, Sabtu (10/10).

Dengan UU Omnibus Law, lanjutnya, tidak boleh ada lagi petani kecil yang asal ditangkap. Justru mereka harus dirangkul dan diberi akses mengelola kawasan dalam bentuk Perhutanan Sosial.

“Inilah pertama kalinya Perhutanan Sosial diakui dalam UU.”

Izin pengelolaan untuk kelompok rakyat kecil ini memang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, sebelum 2015, rakyat hanya mampu menguasai sekitar 4 persen saja dari izin pengelolaan hutan tersebut.

“Saat ini, realisasi Perhutanan Sosial sudah mencapai 4,2 juta ha dan lahan hutan untuk masyarakat sudah sekitar 2,6 juta ha. Ini kira-kira menjadi 13-16 persen perizinan untuk rakyat kecil.”

Ke depan, komposisi untuk rakyat ini diprediksi akan terus menanjak. Sebab idealnya, dengan target 12,7 juta ha hutan sosial dan Tora, maka akan dicapai izin untuk rakyat kecil hingga 30-35 persen.

“Jelas ini mengoreksi kebijakan di masa lalu yang akibat-akibatnya kita rasakan dan sedang dibenahi satu per satu. Tantangannya tidak mudah, tapi pemerintah terus berupaya berpihak kepada rakyat, salah satunya dengan hadirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja.”

Baca juga: