Bersama Gerakan Cinta Guru, Ikama Sulbar Gugat SK dan Gaji GTT/PTT yang Tidak Jelas

Bersama Gerakan Cinta Guru, Ikama Sulbar Gugat SK dan Gaji GTT/PTT yang Tidak Jelas
Aksi Aliansi Gerakan Cinta Guru di Sulawesi Barat, Rabu (4/7/2018)

Nalar PolitikTergabung dalam Aliansi Gerakan Cinta Guru, Ikama Sulbar Yogyakarta turut menggugat SK Guru dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di Sulawesi Barat. SK ini dinilai tidak jelas ujung pangkalnya dan hanya menuai ketidakadilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Jika kita mendalami persoalan GTT/PTT, yang nasibnya kini digantung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka yang kita temui adalah ketidakadilan,” terang Ketua Ikama Sulbar Hairil Amri dalam aksi yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Sulbar, Rabu (4/7/2018).

Presidium Aliansi Gerakan Cinta Guru yang juga merupakan Koordinator Umum Aksi itu juga menilai pemerintah Sulbar telah melakukan pelanggaran hak. Hak-hak dasar guru dan pegawai honorer tidak juga terealisasikan sebagaimana konstitusi telah amanahkan.

Padahal, lanjutnya, dalam PP Nomor 19 Tahun 2017, yakni Pasal 59 ayat 3, disebutkan bahwa dalam hal terjadinya kekosongan guru, pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan guru pengganti.

“Faktanya, pasal tersebut sama sekali tidak diindahkan. Hak legal GTT/PTT sama sekali tidak diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” sambungnya.

Selain SK, pihaknya juga menggugat persoalan gaji GTT/PTT. Seperti diketahui, selama enam bulan, hak ini belum terbayarkan.

“Sudah hampir memasuki bulan ke-7. Mirisnya, komisi terkait di DPRD Provinsi Sulbar mengklarifikasi bahwa anggaran untuk memenuhi hak GTT/PTT sudah dibahas. Lantas ke mana anggaran itu?”

Dengan adanya persoalan ini, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan diharapkan bisa bertanggung jawab penuh. Sebab, secara formal, pemerintalah yang bertugas memperbaiki dan memajukan pendidikan.

“Bukan membuat persoalan yang sangat kontraproduktif dengan tujuan bernegara. Mereka (pemerintah) mestinya terlibat penuh dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945.”

Bersama Gerakan Cinta Guru, Ikama Sulbar Gugat SK dan Gaji GTT/PTT yang Tidak Jelas2

Mengawal Tuntutan

Kepala Dinas Pendidikan Arifuddin pun sepakat. Dalam mengawal tuntutan Aliansi Gerakan Cinta Guru, pihaknya tidak akan mengintimidasi GTT/PTT bersangkutan.

Hal tersebut juga terang dinyatakan oleh anggota Komisi 4 DPRD Sulbar. Pihaknya juga akan turut mengawal dan membuat tim terpadu guna menyelesaikan masalah ini.

“Pak Kadis akan menindaklanjuti dengan menemui Pak Gubernur Sulbar yang sedang berada di Jakarta. Hari Senin akan ada info hasil pertemuan Kadis dengan Gubernur Sulbar.”

Sementara, Aliansi Gerakan Cinta Guru, dikawal penuh oleh Ikama Sulbar Yogyakarta, juga menyeru dan mengajak semua kalangan untuk terlibat mengawal ini hingga akhir. Bagi mereka, ini merupakan wujud aktif elemen civil society yang ada di Sulawesi Barat.

“Kami mengharapkan partisipasi semua kalangan untuk meminta keterbukaan proses SK GTT/PTT. Terutama untuk pemerintah Sulbar, kami meminta penjelasan yang berdasar tentang mengapa data GTT/PTT membludak sampai 3 ribu orang, serta anggaran yang telah dibahas di DPRD Provinsi Sulbar.”

Sebagai aksi perdana Ikama Sulbar di kampung halaman, Hairi Amri, secara pribadi, menyampaikan pula kepada seluruh anggota Ikama Sulbar untuk turut terlibat secara bersama.

“Mari tumbuhkan kepedulian kita terhadap persoalan yang ada di daerah. Sebab kita punya beban moral sebagai putra-putri daerah,” pungkasnya.

Bersama Gerakan Cinta Guru, Ikama Sulbar Gugat SK dan Gaji GTT/PTT yang Tidak Jelas3

___________________

Artikel Terkait: