Biaya Pendidikan Mencekik Anak Petani

Biaya Pendidikan Mencekik Anak Petani
©Medium

Hari ini, pendidikan menjadi suatu hal yang menarik untuk selalu didiskusikan. Baik dari hakikat pendidikan hingga menjurus pada sistem pendidikan nasional kita. Gonta-ganti kurikulum dan biaya pendidikan selalu bertambah serta makin sulit dijangkau oleh kalangan masyarakat bawah.

Di Indonesia, notabene 20% APBN/APBD dianggarkan untuk pendidikan setiap tahunnya. Terlepas akan hal itu terealisasi atau tidaknya, perlu dipertanyakan. Sebab demikian maraknya orang masih terperangkap dalam biaya pendidikan yang membuat kita tidak bisa apa, merasa terkutuk akan semuanya.

Nah, tentunya tidak terlepas dari pemerintah. Mula-mulanya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang mengatur dan membuat kebijakan untuk rakyatnya. Hanya saja, kebijakan dibuat pemerintah kurang jitu melihat kondisi objektif. Sehingga acap kali dianggap kontroversial, tidak pro dengan rakyat oleh mahasiswa bawah.

Misalnya, disahkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU PT). Perguruan tinggi, secara otonomi, punya wewenang tersendiri dalam membuat kebijakan sebagaimana kemauan daripada pihak birokrat kampus. Dan munkin tidak ada kontrol yang kuat oleh pemerintah yang terkait, sehingga terjadi ketimpangan pada mahasiswa. Mereka malah menganggap semua kebijakan memberikan kekuatan bagi perguruan untuk menekan mahasiswa lewat aturan.

Jika di PTN saja biaya pendidikan dapat memberatkan, lalu bagaimana dengan PTS yang harus membiayai kegiatan operasional, gedung, fasilitas, dan sebagainya?

Pada kenyataanya, biaya pendidikan di Indonesia tidak dapat dijangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Walaupun pemerintah telah membuat program beasiswa Bidikmisi bagi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi dan beasiswa ADIK bagi mahasiswa dari pedalaman yang berprestasi, namun program tersebut terkadang tidak tepat sasaran. Kuota Bidikmisi yang disediakan masih terlalu sedikit.

Pendidikan di Indonesia merupakan investasi yang mahal dan perlu perencanaan dana sejak dini. Sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah tidak begitu memedulikan pendidikan tinggi bagi anaknya.

Masyarakat menengah ke bawah lebih memilih menyuruh anaknya untuk bekerja setelah lulus SMA daripada melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal tersebut tentunya menyalahi hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Padahal dalam konsitusi kita cukup jelas bahwa semua rakyat berhak mendapatkan pendidikan layak serta fasilitas yang memadai.

Katanya pula, pemerintah akan membiayainya (UUD 1945 Pasal 31). Karena keterbatasan sang penerus bangsa, tidak bisa mengembangkan bakatnya. Padahal anak-anak merupakan calon penerus negeri kelak nanti.

Baca juga:

Hal tersebut tentunya akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kesempatan kuliah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan menurunkan biaya pendidikan. Sehingga harapan lama sekolah di Indonesia meningkat dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia juga makin baik. Serta perlu adanya kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Dan lagi-lagi siapa yang berperan, tentunya pemerintah hadir di sana.

Pendidikan saat ini betul sudah jadi barang mewah. Boleh saja dibilang, pendidikan adalah barang komersial yang kemudian hanya dikenyam oleh kaum bangsawan, orang-orang kaya, dan keluarga pemerintah.

Gambaran demikian seolah menerjemahkan kepada publik bahwasanya orang miskin tidak ada hak untuk mendidik diri dalam pendidikan formal, perguruan tinggi. Seakan meminta sang miskin sebatas pada bangku sekolah tingkat pertama (SMP). Calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi membuat traumatis bagi rakyat tak mampu.

Mereka tak mungkin siap menanggung beban berat itu. Maka jangan heran jika pada dewasa ini segelintir mahasiswa berkoar dan menuntut hak di jalan. Meminta wujudkan pendidikan ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. Karena tidak ada pilihan lain untuk hak mereka.

Perbedaan perguruan negeri dan perguruan swasta juga terletak pada biaya pendidikan. Kampus negeri jadi macam taruhan bagi calon mahasiswa karena dianggap lebih ringan daripada swasta.

Pembacaan sederhana penulis, terjadinya investasi pendidikan di Indonesia yang tidak murah bisa saja jadi penghambat bagi masyarakat yang niat lanjut perguruan tinggi jadi dilema. Yang sudah berstatus mahasiswa, militansinya akan menurun pesat berhadapan problem yang tidak mudah. Sering cuti salah satunya. Sebagaimana analisis sederhana ini, semua tidak terlepas dan tak lain dari bentuk pengisapan di sektor pendidikan oleh kapitalime global.

Anak Petani

Saya tidak mengerti kenapa ada yang lahir dari kalangan bangsawan, orang kaya, dan kaum petani. Itu semua saya belum mampu menalar sampai ke sana.

Mula-mula saya paham bahwa sejarah pertama manusia ialah sejarah kelahiran. Ada yang lahir dari darah bangsawan. Ada yang berasal dari kalangan orang kaya. Ada pula dari kaum petani.

Bilamana lahir dari keluarga petani, kita tak akan tahu keadaan mereka yang lahir dari kalangan bukan petani. Sehingga sampai kapan pun kita tidak bernyali menyoal kondisi sejarah mereka. Sebab pada hakikatnya memang kita tak tahu-menahu persoalan mereka, nasib dan kehidupan sehari-harinya, Beda halnya dengan mereka, yang dengan mudahnya, dengan lancangnya bicara kondisi kita di depan publik.

Kadang kala saya heran. Secara pribadi, kami dari kalangan petani sendiri sekalipun tidak pernah menyinggung kehidupan kami sesama petani. Tetapi mereka yang penguasa dan keluarga penguasa dengan gampangnya bicara nasib kami, para petani.

Padahal mereka tak pernah melihat secara langsung kehidupan kita sehari-hari, apalagi merasakannya. Apa mereka betul-betul tahu atau malah sebatas ngawur? Duduk dalam kursi pemerintahan mungkin 75 persen tiada ada yang dari golongan petani, dan rakyat.

Acap kali saya sampaikan pada bapak-ibu di daerah. Jika ada elite-elite politik datang padamu, dengan pedenya bicara soal petani dan berkata ingin memperjuangkan rakyat. Semua itu omong kosong.

Kalimat demikian tidak mungkin terucap dari mulut yang polosnya. Karena itulah, kita petani, kaum yang tak tahu apa apa, apalagi menipu sesama. Kita hanya bisa menghidupi manusia-manusia dengan pesangon pangan yang kita produksi.

Untuk itu, penulis ingin menyampaikan bahwasanya arti dari sejarah kelahiran ialah jika lahir dari rahim miskin, maka berbaurlah sesama orang miskin. Jika ingin diskusi, diskusilah sesama kaum miskin. Sebab mereka yang tidak senasib kita tak akan bisa bicara soal kondisi objektif yang kita alami, apalagi memperjuangkannya.

Karena itu, jika ingin berjuang, berjuanglah sesama kaum dari sana, sesama kaum golongan di bawah. Jemput perubahan atas sejarah kita dari petani, Bangunkanlah yang tertidur. Lapar adalah rasa rakyat.

    Johar Pacca

    Mahasiswa Sulbar di tanah rantau; belajar di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
    Johar Pacca