Budaya Politik yang Kerdil

Budaya Politik yang Kerdil
©Liputan6

Bukan lantaran terlalu bodoh, melainkan sudah terbelenggu dalam budaya politik yang berpenyakit nyaris permanen.

Nalar WargaDalam acara talk show ILC di TVOne yang mengangkat topik pro-kontra ide pemindahan ibu kota, seorang gadis yang berposisi sikap kontra mengajukan argumen:

Bahwa keputusan Jokowi memindahkan ibu kota dengan alasan Jakarta rawan banjir, macet parah, tingkat polusi tinggi, dan lain sebagainya. Itu mengkonfirmasi ketidakbecusannya untuk memenuhi janji-janji kampanyenya saat mau jadi Gubernur Jakarta!

Semua yang mendengar argumen itu terpesona. Tiada seorang pun dari pihak pro-Jokowi yang bisa membantah.

Padahal argumen itu cuma hasil dari perancuan logika. Pendasarannya pun tidak di atas realitas objektif, melainkan hanya bertumpu pada postulat yang pula lemah. Tapi mengapa semua terpesona dan membenarkannya?

Jawabannya amat jelas. Bukan lantaran semua peserta diskusi ILC itu terlalu bodoh, tapi lantaran mereka sudah terbelenggu dalam budaya politik yang berpenyakit nyaris permanen. Yaitu, budaya politik yang memersepsikan pemilu sebagai utama dan segala-galanya.

Sistem budaya masyarakat Indonesia belum sempat tumbuh dengan kecerdasan dan daya kritis yang memadai sudah ditumbuhkan secara lebih cepat laksana kanker ganas budaya politik yang didominasi spirit public-election melalui rangkaian bertubi-tubi pilkada, pileg, pilpres, pilkada, pileg, pilpres, dst, dst.

Persepsi rivalitas hitam-putih, yang sudah membeku sebagai budaya, itulah yang menggiring semua orang untuk menilai benar argumen yang kendati amat payah tadi.

Yang benar: (1) Jokowi-Ahok mencalonkan diri di Jakarta untuk membenahi semua problematika ibu kota dalam kondisi historisnya. Itu berdasar faktor-faktor dominan yang merupakan keterbatasan-keterbatasan objektif kota ini.

(2) Mereka relatif berhasil [dibanding rezim-rezim sebelumnya]. Baik dalam mengatasi banjir, mengurangi akar-akar penyebab banjir, maupun soal kemacetan melalui perluasan jalur busway dan penambahan spektakuler armada Transjakarta.

Kalau kemacetan tidak berkurang secara signifikan, itu adalah akibat dari sejumlah faktor dominan bersifat objektif. Budaya lebih memilih pamer kendaraan pribadi dibanding transportasi umum yang difasilitasi oleh keberhasilan para pabrikan otomotif berkongkalikong dengan penyelenggara negara di tingkat nasional dalam hal pajak.

Sehingga amat mempermudah warga membeli sebanyaknya ranmor. Ditambah dengan keterbatasan objektif dalam hal pembebasan lahan untuk menambah panjang dan lebar jalan.

(3) Ketika Jokowi sebagai Presiden pemimpin negara dengan tanggung jawab dan wewenangnya berskala nasional menggagas pindah ibu kota, itu jelas untuk melampaui keterbatasan-keterbatasan objektif kota Jakarta dalam fungsinya sebagai ibu kota negara yang harus berkembang pesat.

(4) Sembari menolong kota Jakarta itu sendiri yang perannya sebagai sentra niaga, sayang sekali kalau dibatasi. Terlalu berisiko jika harus langsung ikut boyong bersama pusat pemerintahan.

Yang lebih benar lagi: gerakan desentralisasi pembangunan. Kegagalan sistem politik sejak masa-masa yang lalu telah menumbuhkan hyper-centralized, sampai hari ini, menggagalkan segala cita-cita demokratisasi, reformasi, bahkan menggagalkan pembangunan itu sendiri.

*Benni E. Matindas