Budaya Rimpu Bima Perspektif Hukum Islam

Budaya Rimpu Bima Perspektif Hukum Islam
©Twitter

Awal munculnya budaya Rimpu Bima, yaitu beriringan dengan ajaran agama Islam di daerah Bima. Kira-kira pada tahun 1640 M, yaitu ketika datangnya para pedagang Islam ke Bima dengan mengidentikkan pakaian Arab. Karena memang bangsa Arab saat itu terkenal dengan ajaran agama Islam yang patut orang anut.

Rimpu merupakan sebuah budaya dalam dimensi busana pada masyarakat Bima (Dou Mbojo). Ia mengandung nilai-nilai khas yang sejalan dengan kondisi daerah yang bernuansa Islam.

Terbukti dengan sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu, yaitu sistem pemerintahan Kesultanan dengan naungan ajaran Islam yang kuat.

Rimpu merupakan cara berpakaian perempuan Bima dengan menggunakan sarung khas buatan masyarakat Bima, yaitu Tembe Nggoli (sarung songket). Tujuannya adalah untuk menutup seluruh auratnya (wanita) dengan menggunakan dua lembar Tembe Nggoli tersebut.

Dua lembar kain itu adalah satu sarung untuk bagian atas (kepala) dan bagian bawah (badan). Sehingga yang terlihat hanya wajah atau bahkan hanya bagian mata saja.

Secara sosiologi, Rimpu merupakan perpaduan antara ajaran Islam dengan kebudayaan yang hidup di Bima.

Dua cara dalam mengenakan Rimpu. Pertama, Rimpu Mpida (seperti cadar ala Arab), yaitu model pemakaian Rimpu yang menutupi semua bagian tubuh dan wajahnya kecuali mata. Cara-cara seperti ini biasanya untuk para wanita yang belum menikah.

Kedua, Rimpu colo (terlihat semua wajah) untuk para wanita yang sudah menikah. Karena sudah boleh memperlihatkan wajahnya dalam kehidupan masyarakat luas seperti ke pasar, acara-acara pernikahan, maupun kegiatan lainnya dalam masyarakat. Cara berpakaian seperti ini masih berkembang di Bima sampai sekarang.

Baca juga:

Tulisan ini akan mendialogkan Rimpu antara doktrin jilbab dalam hukum Islam. Pendekatan yang saya gunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan hukum Islam.

Seperti yang Fyzee katakan bahwa hukum Islam tidak lain adalah canon law of Islam. Artinya, hukum Islam adalah keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan yang meliputi seluruh tindak tanduk manusia.

Urf adalah segala sesuatu yang sudah manusia kenal. Ia telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Ini sekaligus kita sebut sebagai adat.

Menurut ahli syara’, urf bermakna adat. Dengan kata lain, urf dan adat itu tidak ada perbedaan.

Urf merupakan salah satu metode istinbat hukumnya Imam Malik (pendiri Mazhab Maliki). Urf terbagi menjadi dua, yaitu, pertama, urf shohih; kedua, urf bathil.

Urf shohih adalah adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara. Sedangkan urf bathil adalah adat istiadat masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Artinya bahwa dengan urf shohih ini budaya Rimpu masyarakat Bima tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari uraian di atas, Rimpu masyarakat Bima dapat kita katakan sebagai urf yang shohih karena tidak ada dalil-dalil syara yang melarangnya. Bahkan, selaras dengan dalil-dalil syara tentang anjuran menutup aurat. Ia sejalan dengan dasar hukum Islam mengenai jilbab adalah (Q.S. al-Ahzab (33):59):

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak di ganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Baca juga:

Umumnya kaum perempuan memakai Rimpu untuk menutup auratnya. Ini sebagaimana ajaran Islam yang mengajarkan bahwa setiap kaum perempuan yang sudah akil balik harus menutup auratnya di hadapan orang yang bukan muhrimnya.

Rimpu merupakan sebuah budaya dalam busana pada masyarakat Bima (Dou Mbojo). Ia mengandung nilai-nilai khas dan sejalan dengan kondisi daerah yang bernuansa Islam. Ini merupakan salah satu hasil kebudayaan masyarakat Bima yang berlaku secara khusus dengan batas wilayah teritorial tertentu (urf khusus).

*Desi Syukriati, Mahasiswi Hukum Tata Negara dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

___________________