Bukan Kampanye, tapi Pelaksanaan Amanat UU Partai Politik

Bukan Kampanye, tapi Pelaksanaan Amanat UU Partai Politik
Jubir Bidang Hukum PSI Rian Ernest

Nalar PolitikJubir Bidang Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menegaskan bahwa iklan PSI di JawaPos sama sekali bukan iklan kampanye seperti dituduhkan pelbagai pihak, termasuk Bawaslu. Iklan tersebut, sebagaimana ditegaskan Rian di acara KompasTV bertajuk Iklan Politik Bertebaran, Tanggung Jawab Siapa?, hanyalah bentuk dari pelaksanaan amanat UU Partai Politik saja.

“Sebagai partai politik, sebenarnya yang kita laksanakan seperti ditunjukkan itu (iklan PSI di JawaPos). Kita hanya melaksanakan amanat UU Partai Politik (Pasal 10 & 11 tahun 2008), yakni meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan penyalur aspirasi politik,” terang Rian.

Meski mencantumkan logo PSI beserta nomor urutnya sebagai peserta pemilu, tetapi esensi yang hendak dituju adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa-siapa yang layak menduduki jabatan publik.

“Ini hanya mengajak masyarakat, yuk kita turut urun rembuk, berpartisipasi, kita menjaring nama-nama calon yang potensial untuk jabatan publik. Jadi, kita sebenarnya menjalankan amanat UU Partai Politik,” ujarnya.

Tragisnya, lanjut Rian, bahwa ternyata hari ini PSI sebagai partai baru mengalami hal yang pelik. Padahal ada banyak partai yang melakukan hal yang sama, bahkan lebih vulgar, nyata, tetapi perlakuan untuknya dari Bawaslu sangat berbeda.

“Mereka lebih jualan partai dengan pelbagai macam ketua umum dan juga pengurus DPP-nya, tapi beda perlakuan,” sesal Rian.

Lantas, apa yang kemudian mendorong Bawaslu yang hanya menghukum PSI saja? Padahal ada banyak partai yang jauh lebih vulgar dari apa yang PSI tampilkan di JawaPos.

“Kami tidak melakukan diskriminasi dalam proses penanganan pelanggaran,” jelas Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo.

Perlakuan Bawaslu atas pelanggaran partai politik, terang Ratna, berdasarkan fakta-fakta di lapangan atau laporan dari masyarakat. Dan kasus PSI hari ini memang menjadi temuan Bawaslu yang didasarkan pada fakta-fakta yang kemudian dipelajari hingga ditetapkan keterpenuhan unsur pelanggaran pidana pemilunya.

“Ini tidak dilakukan oleh lembaga Bawaslu sendiri, tetapi melibatkan unsur kepolisian (penyidik) dan unsur kejaksaan (penuntut umum) yang profesional,” terang Ratna.

“Tentu tidak perlu kita ragukan tingkat kemampuan mereka (penyidik dan penuntut umum. Kami kemudian simpulkan, apa yang kami temukan di iklan (PSI) di JawaPos memenuhi unsur-unsur pidana,” pungkasnya.

___________________

Artikel Terkait: