Cak Imin dan Eksploitasi Politik

Cak Imin dan Eksploitasi Politik
©Netralnews

Tak jenuh-jenuhnya kita membicarakan tentang masalah politik, apalagi soal Cak Imin. Seakan politik sebagai sumber mata air yang terus mengalir dan kita ambil airnya untuk diminum.

Negara Indonesia yang berlandaskan asas demokrasi ini menjadi yang paling menarik. Pertama, karena Indonesia adalah negara majemuk yang di dalamnya terdapat berbagai suku dan agama. Kedua, adalah Indonesia yang sedari merdeka selalu terdapat tarik-ulur dan suhu politik yang memanas setiap hajatan politik.

Mulai dari proklamasi, konstituante, orde baru, sampai era reformasi, hingga UUD 45 yang sudah mengalami amandemen empat kali, kesemuanya mempunyai daya tarik tersendiri ketika kita bahas dalam pembahasan analisis ilmiah maupun sejarah.

Perkembangan politik dari masa ke masa itu pula tidak dapat menafikan peran santri yang notabene selalu bergiat aktif tatkala hajatan politik bergelora. Bahkan, pesantren-pesantren sering kali menjadi objek politik untuk meraup suara.

Ini merupakan suatu yang logis karena kuantitas kaum santri di Indonesia tidak dapat kita kesampingkan begitu saja. Ambillah contoh ketika NU menjadi partai politik yang bersaing dengan Masyumi dan PNI di periode awal kemerdekaan.

NU resmi menjadi partai politik pada tahun 1952 akibat kecewa terhadap Masyumi yang tidak lagi menganggap sakral adanya majelis syuro. Sebab itulah NU keluar dari Masyumi.

Perjalanan NU terhenti menjadi partai politik ketika pada muktamar Situbondo tahun 1984 yang menobatkan KH Ahmad Shidiq sebagai Rais Am dan KH Abdurrhman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Umum menyatakan kembali pada khitahnya, yakni NU sebagai Jam’iyyah Diniyyah, bukan sebagai partai politik.

Pada akhirnya, para ulama NU kemudian membentuk sebuah partai di era reformasi yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang Gus Dur nakhodai. Hal ini kemudian yang mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia.

Baca juga:

Untuk pertama kalinya muncul dari kalangan santri yang menjabat Kepala Negara, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kaum santri. Dengan demikian, keterlibatan kaum santri dalam politik praktis sama sekali tidak dapat kita remehkan.

Muhaimin Iskandar atau kerap orang sapa Cak Imin akhir-akhir ini kerap kali mencuri perhatian publik. Pimpinan tertinggi PKB itu digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Cawapres.

Di jalan-jalan raya, sudah ada beberapa gambar besar Cak Imin beserta tagline-nya. Bahkan, sejak 5 November kemarin, Cak Imin dideklarasikan sebagai “Panglima Santri” sekaligus sebagai Calon Wakil Presiden saat berlangsungnya acara jalan sehat santri di alun-alun Jember.

Cak Imin sendiri mempunyai background “santri” yang juga mempunyai power dalam meraup suara melalui kuantitas seperti yang telah saya paparkan di muka.

Dengan demikian, bukan hal yang mengagetkan ketika ia menjadi Panglima Santri oleh ribuan santri di Jember. Hal ini terjadi karena PKB yang notabene jalur politik kaum Nahdliyin (selain PPP) mempunyai otoritas berwenang untuk mengatasnamakan aspirasi perjuangan santri di mana Cak Imin sebagai nakhodanya.

Sebab itulah kemudian Cak Imin saat pendeklarasian sebagai Panglima Santri itu menyatakan akan memperjuangkan aspirasi santri. Lebih lanjut, Cak Imin dianggap berjasa merumuskan hari santri yang Presiden Jokowi tetapkan pada 2015 lalu, meskipun sejatinya itu adalah perjuangan penuh dari para pengurus di PBNU.

Kecenderungan Cak Imin untuk mengeksploitasi kaum santri dengan mengatasnamakan Panglima Santri tentunya menjadi kontroversi. Ibarat orang punya kolam, ia telah mengambil ikan-ikan di kolam itu untuk ia masak dan sajikan ke meja perpolitikan.

Apalagi pemilu yang masih dua tahun lagi itu terlalu dini bagi seseorang untuk mendeklarasikan sebagai capres atau cawapres. Boleh jadi hal ini karena syahwat politik Cak Imin yang sudah membuncah di tengah bertambah populernya ia dan PKB-nya.

Halaman selanjutnya >>>