Cak Imin dan Eksploitasi Politik

Cak Imin dan Eksploitasi Politik
Cak Imin (Foto: Netralnews)

Tak jenuh-jenuhnya kita membicarakan tentang masalah politik, apalagi soal Cak Imin. Seakan politik sebagai sumber mata air yang terus mengalir dan diambil airnya untuk diminum.

Negara Indonesia yang berlandaskan asas demokrasi ini menjadi yang paling menarik. Pertama, karena Indonesia adalah negara majemuk yang di dalamnya terdapat berbagai suku dan agama. Kedua, adalah Indonesia yang sedari merdeka selalu terdapat tarik-ulur dan suhu politik yang memanas setiap hajatan politik digelar.

Mulai dari proklamasi, konstituante, orde baru, sampai era reformasi, hingga UUD 45 yang diamandemen empat kali, kesemuanya mempunyai daya tarik tersendiri ketika dibahas dalam pembahasan analisis ilmiah maupun sejarah.

Perkembangan politik dari masa ke masa itu pula tidak dapat menafikan peran santri yang notabene selalu bergiat aktif tatkala hajatan politik bergelora. Bahkan, pesantren-pesantren  sering kali dijadikan objek politik untuk meraup suara.

Ini merupakan suatu yang logis karena kuantitas kaum santri di Indonesia tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Ambillah contoh ketika NU menjadi partai politik yang bersaing dengan Masyumi dan PNI di periode awal kemerdekaan.

NU resmi menjadi partai politik pada tahun 1952 akibat kecewa terhadap Masyumi yang tidak lagi menganggap sakral adanya majelis syuro. Sebab itulah NU keluar dari Masyumi.

Perjalanan NU terhenti menjadi partai politik ketika pada muktamar Situbondo tahun 1984 yang menobatkan KH Ahmad Shidiq sebagai Rais Am dan KH Abdurrhman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Umum menyatakan kembali pada khitahnya, yakni NU sebagai Jam’iyyah Diniyyah, bukan sebagai partai politik.

Pada akhirnya, para ulama NU kemudian membentuk sebuah partai di era reformasi yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dinahkodai oleh Gus Dur. Hal ini kemudian yang mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia.

Untuk pertama kalinya muncul dari kalangan santri yang menjabat Kepala Negara, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kaum santri. Dengan demikian, keterlibatan kaum santri dalam politik praktis sama sekali tidak dapat diremehkan.

Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin akhir-akhir ini kerap kali mencuri perhatian publik. Pimpinan tertinggi PKB itu digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Cawapres.

Di jalan-jalan raya, sudah ada beberapa gambar besar Cak Imin beserta tagline-nya. Bahkan, sejak tanggal 5 November kemarin, Cak Imin dideklarasikan sebagai “Panglima Santri” sekaligus sebagai Calon Wakil Presiden saat berlangsungnya acara jalan sehat santri di alun-alun Jember.

Cak Imin sendiri mempunyai background “santri” yang juga mempunyai power dalam meraup suara melalui kuantitas seperti yang telah dipaparkan di muka. Dengan demikian, bukan hal yang mengagetkan ketika ia diangkat sebagai Panglima Santri oleh ribuan santri di Jember. Hal ini terjadi karena PKB yang notabene jalur politik kaum Nahdliyin (selain PPP) mempunyai otoritas berwenang untuk mengatasnamakan aspirasi perjuangan santri di mana Cak Imin sebagai nahkodanya.

Sebab itulah kemudian Cak Imin saat pendeklarasian sebagai Panglima Santri itu menyatakan akan memperjuangkan aspirasi santri. Lebih lanjut, Cak Imin dianggap berjasa merumuskan hari santri yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 2015 lalu, meskipun sejatinya itu adalah perjuangan penuh dari para pengurus di PBNU.

Kecenderungan Cak Imin untuk mengeksploitasi kaum santri dengan mengatasnamakan Panglima Santri tentunya menjadi kontroversi. Ibarat orang punya kolam, ia telah mengambil ikan-ikan di kolam itu untuk dimasak dan disajikan ke meja perpolitikan.

Apalagi, pemilu yang masih dua tahun lagi itu terlalu dini bagi seseorang untuk mendeklarasikan sebagai capres atau cawapres. Boleh jadi, hal ini karena syahwat politik Cak Imin yang sudah membuncah di tengah bertambah populernya ia dan PKB-nya.

Selain itu, beberapa waktu lalu, ia mendapat penghargaan doktor Honoris Causa bidang sosiologi politik yang akan menambah kepercayaan dirinya untuk maju sebagai cawapres, entah siapa itu capresnya. Namun, kalau boleh berspekulasi, yang menjadi incaran Cak Imin adalah kursi kosong yang akan ditinggalkan Jusuf Kalla yang sudah di ambang batas periodisasi untuk menjadi wakil presiden.

Eksploitasi yang dilakukan Cak Imin tentunya mempunyai efek signifikan bagi para santri. Kaum santri yang sudah lama mengisi kekosongan tokoh politik semenjak Gus Dur lengser dari kursi presiden akan kembali membara semangatnya untuk memeriahkan hajatan yang disebut pesta demokrasi tersebut.

Namun sayang, syahwat politik yang sedang membuncah itu tidak dikendalikan secara bijak oleh Cak Imin. Terlalu dini untuk mendeklarasikan diri sebagai cawapres. Risikonya terlalu riskan ketika presiden yang menjadi incaran Cak Imin menolak ia sebagai pendampingnya.

Toh, apa pun yang dilakukan, terlalu dini sebelum waktu yang tepat adalah tindakan yang ceroboh dan sia-sia kalau enggan mengatakan amoral. Bukankah salat, ibadah yang agung itu juga berkonsekuensi tidak sah ketika dilaksanakan sebelum waktunya?

Selain itu, juga tidak menjamin seratus persen suara santri akan tertuju kepada Cak Imin. Apalagi kader-kader NU sekarang lebih banyak yang berkecimpung di partai non-NU.

Sebutlah Nusron Wahid dan Ulil Abshar-Abdalla untuk menyebut beberapa. Trauma mendalam kekalahan santri dalam ajang Pilpres 2004 juga harus menjadi pelajaran.

KH Hasyim Muzadi yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum PBNU pun tidak mampu meraih suara seratus persen dari suara santri. Namun, Cak Imin tetap harus optimis jika memang benar-benar ingin memperjuangkan lebih lagi dari aspirasi santri. Karena santri selama ini terbukti sebagai pengawal persatuan dan kesatuan NKRI serta bhinneka tunggal ika-nya.

Selain itu, Cak Imin juga harus mampu meraih suara-suara dari kalangan non-santri, khususnya partai-partai Islam, karena itu akan mendongkrak elektabilitas Cak Imin sebagai Panglima Santri dan tentunya Cak Imin akan mengisi kerinduan kaum santri setelah sosok Gus Dur tidak lagi ada. Karena santri sejatinya humanis, mampu merangkul semua kalangan yang bahkan dianggap sebagai musuhnya.

*Amamur Rohman H, Koordinator Wilayah DIY Jaringan Ulama Muda Nusantara (JUMAT)

___________________

Artikel Terkait:
    Kontributor