Caleg, Mata Pencarian Baru, dan Lemahnya Ideologi Kaum Aktivis

Caleg, Mata Pencarian Baru, dan Lemahnya Ideologi Kaum Aktivis
Ilustrasi: Bradenton Herald

Setiap lima tahun sekali Indonesia mengalami pergulatan hebat di dunia politik, baik di tingkatan elite politik hingga masyarakat sipil luas. Tahun tersebut adalah tahun pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan tahun Pemilu.

Jika diamati, di tingkatan masyarakat, diskusi dan perdebatan dilakukan hampir di setiap tongkrongan sehari-hari di warung makan dan kopi, di kaki lima, perkumpulan diskusi, serta tiap lini masa media sosial kita terus dibombardir berbagai postingan yang berbau ejekan, sindiran, hingga berujung bubarnya tali silaturahmi antar-sesama kawan kerap kali terjadi karena perbedaan pandangan politik.

Sedangkan di tingkatan elite dan calon elite politik, majunya kader-kader politik dari berbagai partai disiapkan untuk memenangkan pertarungan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum/KPU. Mulai dari artis, intelektual, usia muda-tua hingga pengganguran, berbondong-bondong mencalonkan dirinya. Strategi partai, janji sang Calon Legislatif (Caleg) terus dikumandangkan di kampanye-kampanyenya demi kemenangan yang diimpikan.

Semntara dari sisi pengusaha, terlibatnya mereka dalam lingkaran elite politik, yaitu dalam bentuk pengamanan bisnis serta mengakumulasikan modal mereka agar makin luas dan tanpa hambatan, juga agar dikenal sebagai orang yang lebih dihormati oleh rekan sejawatnya.

Pertanyaannya, apakah dari kesemuanya itu berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat, khususnya rakyat yang tertindas? Di sisi lain, bagaimana kemudian kader-kader aktivis atau barisan antikapitalisme mengumandangkan gerakannya? Mengapa justru beberapa individunya terlibat dalam partai borjuis/elite?

Mata Pencarian Baru (gaji dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan)

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015, diketahui rincian gaji anggota DPR pusat, yakni:

  1. Gaji pokok Rp4,2 juta
  2. Tunjangan komunikasi Rp15,580,000
  3. Tunjangan kehormatan Rp5,580,000
  4. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp7,7 juta
  5. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3,750,000
  6. Uang sidang Rp2 juta.

Jika diakumulasi dengan beberapa poin gaji lainnya, maka uang gaji yang dibawa pulang anggota DPR sebesar Rp54 juta/bulan.

Sedangkan untuk daerah, Peraturan Pemerintah/PP Nomor 18 tahun 2017 juga berbunyi tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Substansi dari PP Nomor 18 Tahun 2017 adalah tambahan tunjangan bagi anggota DPRD. Kenaikan tunjangan bisa membuat anggota legislatif mengantongi pendapatan Rp30-35 juta per bulan.

Direktur Prajna Research Indonesia, Sofyan Herbowo, mengatakan biaya untuk branding politik tidak sedikit. Makin rendah popularitas seseorang, biaya akan makin mahal. Hal lain yang juga menentukan murah-mahalnya modal maju sebagai caleg adalah tingkat literasi media. Makin tinggi tingkat konsumsi media di suatu daerah, makin murah biaya untuk pencalegan.

Dari riset yang selama ini telah dilakukan, Sofyan menyebutkan ada biaya minimal yang harus disiapkan oleh seorang caleg saat akan menghadapi Pileg. Adapun perinciannya, yaitu: 

  1. Calon anggota DPR RI: Rp1 miliar – Rp2 miliar
  2. Calon anggota DPRD Provinsi: Rp500 juta – Rp1 miliar
  3. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota: Rp250 juta – Rp300 juta

Apa yang kemudian menyebabkan tingginya biaya kampanye caleg tersebut?

Tak bisa dimungkiri, tentunya tiap langkah yang diambil memerlukan logistik, alat peraga kampanye, dan sejenisnya. Mari kita coba menghitungnya, semisal kota X mempunyai  31 kecamatan dibagi menjadi 5 Dapil. Artinya, rata-rata 1 Dapil terdiri dari 5 kecamatan. Sedangkan 1 kecamatan rata-rata minimal terdiri dari 5 kelurahan. Jadi 1 caleg DPRD Kota harus menyosialisasikan dirinya di 25 kelurahan.

Kalau para caleg beranggapan menyosialisasikan diri dengan pasang spanduk/baliho/poster, mari kita hitung biayanya. Kalau untuk membuat 1 spanduk saja perlu dana Rp200 ribu (cetak spanduk, beli kayu dan tali untuk pemasangan), maka di 1 kecamatan perlu dana Rp1 juta. Itu kalau hanya 1 spanduk saja di tiap kelurahan. Padahal 1 kelurahan luas cakupannya, minimal 2 spanduk, maka dana Rp10 juta rupiah habis hanya untuk pengadaan spanduk di 5 kecamatan.

Kalau baliho besar perlu dana Rp500 ribu, maka jika 1 kelurahan hanya pasang 1 baliho, maka untuk 25 kelurahan di 5 kecamatan perlu dana Rp12,5 juta. Belum lagi poster-poster yang dalam radius 500 meter saja jumlahnya bisa berpuluh-puluh. Semua perhitungan di atas baru sebatas harga material alat peraga kampanye, belum ongkos pemasangan, dll.. Belum lagi kalau mereka melakukan kegiatan di Dapil, apalagi yang bersifat panggung terbuka.

Ditambah, caleg saat ini banyak yang tidak memahami kondisi geografis dan  masyarakat pemilihnya, sehingga sangat mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seseorang bisa saja mendatanginya, berjanji akan menyediakan ribuan pendukung. Pemberian ribuan pendukung tentu saja akan diberikan dengan syarat caleg tersebut harus memberikan banyak uang. Tentu juga akan diminta biaya politik, seperti menjamu para tamu untuk makan dan minum. Dana yang dibutuhkan untuk menyenangkan para pendukung tentu sangat banyak sehingga terjadi money politic.

Artinya, dana yang dikeluarkan pada saat kampanye bukanlah dalam hitungan sedikit. Oleh sebab itu, tidak heran mengapa para caleg menginginkan modalnya kembali. Sangat jarang kita ketemui caleg yang memang berlandaskan kemampuannya di tengah-tengah rakyat yang bisa memimpin dan mengedukasi. Yang banyak hanya mampu bermodalkan materinya secara keuangan, yang secara tak langsung mereka menginginkan modalnya juga kembali dengan cepat, dan hal tersebut dapat terwujud dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun.

Fenomena ini yang kemudian menjadikan anggota DPR/DPRD sebagai profesi yang menguntungkan bagi dirinya sehingga banyak diramaikan dari berbagai kalangan. Mayoritas mereka bukanlah berjuang untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk membesarkan rekening mereka. Sebagian dari mereka bahkan dapat melakukan tindakan seperti korupsi karena dinilai berpotensi dan tidak puasnya pendapatan yang telah diperoleh.

Lemahnya Ideologi Kaum Aktivis

Tak terkecuali, dari berbagai kalangan seperti yang disebutkan di atas, mulai dari artis, pengusaha, intelektual, muda-tua, hingga pengganguran, semua ikut serta dalam meramaikan panggung pileg, termasuk yang mengaku dirinya kaum revolusioner (kiri dan anarkis).

Bukanlah merupakan hal baru fenomena ini terjadi. Tahun 2000-an, ada beberapa pentolan nama yang ikut serta aktif pada aksi massa menumbangkan rezim diktaktor Soeharto ikut terjun ke dunia elite partai politik yang sampai sekarang masih duduk langgeng di kursi Senayan. Hingga saat ini masih terus juga berlangsung.

Yang menjadi ironis adalah mereka yang menolak sistem kapitalisme dan birokrat borjuis kemarin, hari ini justru malah akhirnya bertekuk lutut di hadapan lawannya. Ada juga sebagian kelompok menyebutnya dengan sebutan “kolaborasi kelas”, yaitu ada saat di mana kelas rakyat tertindas bisa menyatu dengan kelas borjuis.

Berbagai macam alasan demi alasan yang dilontarkan kawan-kawan yang dulunya begitu militan dalam berjuang akhirnya berbalik arah. Ada yang beralasan ingin memajukan tempat tinggal kampung halamannya, ada alasan partai tersebut diisi oleh sekolompok anak muda, ada alasan ingin mengubah sistem dari dalam elektoral, dan lain sebagainya.

Masing-masing semua mempunyai alasan atas dirinya sendiri. Tetapi pada faktanya, terhitung mulai dari tahun 2000-an tersebut, pendahulu-pendahulu yang berhasil menjadi caleg mampu berpihak pada rakyat? Terkhusus dalam konteks mengubah sistem dari elektoral?

Sejauh ini belum ada. Mereka-mereka yang duduk di kursi legislatif pada kenyataannya sangat minim ideologi, program, dan tujuan yang akan dimenangkan oleh rakyat. Jika saja mereka bersepakat pada pembangunan kekuatan alternatif rakyat, harusnya hal inilah yang terus dikibarkan sebagai solusi, bukan berjabat tangan dengan para penindas dengan tidak menjual ideologi yang bukan didapatkan begitu saja secara percuma.

Pemahaman akan kelas yang tertindas adalah pemahaman yang penuh sejarah, keringat, darah, dan air mata. Dan itu sudah dibuktikan di berbagai belahan dunia melalui perjuangan kaum buruh Amerika menentukan jam kerja layaknya 8 jam sehari, pembebasan tanah yang dilakukan oleh kelompok tani di Chiapas, Meksiko, dan perjuangan pembebasan lainnya di berbagai belahan bumi mana pun.

Semuanya perjuangan pembebasan tersebut telah diabayar mahal dengan berbagai cara hingga meregang nyawa sekalipun. Kita tak pernah sadar akan hal-hal tersebut telah dibayar mahal kalau kita tidak pernah menumbuhkan pentingnya rasa percaya pada iman perjuangan dengan tidak melupakan kerja-kerja kita sebagai revolusioner (propaganda, agitasi, aksi massa).

Banyak dari kawan-kawan seperjuangan masuk ke dalam politik elektoral dipandang sebagai “alat sementara” yang bisa membawa pengaruh ketika berada dalam ruang lingkup legislatif. Tetapi pada kenyataannya, justru terbalik. Mereka-meraka yang duduk justru terlena dengan fasilitas kenyamanan yang diberikan.

Hingga saat ini, praktis belum ada individu-individu yang memang berani keluar dari zona nyamnnya sebagai caleg dan partainya. Hanya kecil kemungkinan dan itu hampir tidak pernah nyata. Karena partai yang mereka gunakan adalah partai yang memakai sistem/mekanisme yang tunduk pada birokrat elitis, maka kepentingan yang dipakai adalah kepentingan elitis, bukan pada kepentingan rakyat. Pun begitu seterusnya.

Oleh karena itu, bagi kita yang sadar dan masih setia pada garis perjuangan rakyat tertindas, teruslah kibarkan panji-panji perlawanan kita, kepalkan tangan kiri ke atas, dan tetap berteriak di garis massa yang tertindas, menyadarkan mereka karena haknya telah dirampas, menanggung beban bersama, dan saling berbagi. Karena nasib kita bukan menitipkan pada mereka partai borjuis, bukan juga pada aktivis yang menjadi caleg, hingga pemerintah.

Tetapi, nasib kita haruslah kita sendiri yang menentukan dengan memenangkan pertarungan bagi mereka yang telah merampas kehidupan dan kebebasan kita selama ini. Bangun kekuatan rakyat tertindas, percaya pada ideologi kita sendiri, dan berjuang bersama-sama tanpa mengenal rasa lelah hingga kemenangan pun tiba. Itulah kunci sejati kemenangan rakyat.

Daniel Pay Halim
Daniel Pay Halim 1 Article
Individu Merdeka