Caleg, Mata Pencarian Baru, dan Lemahnya Ideologi Kaum Aktivis

Caleg, Mata Pencarian Baru, dan Lemahnya Ideologi Kaum Aktivis
©Bradenton Herald

Setiap lima tahun sekali Indonesia mengalami pergulatan hebat di dunia politik, baik di tingkatan elite (caleg) hingga masyarakat sipil luas. Tahun tersebut adalah tahun pemilihan umum atau yang biasa kita sebut dengan tahun Pemilu.

Jika kita amati, di tingkatan masyarakat, wacana dan perdebatan hampir berlaku di setiap tongkrongan sehari-hari. Di warung makan dan kopi, di kaki lima, perkumpulan kaum intelektual, serta tiap lini masa media sosial kita terus terbombardir berbagai postingan yang berbau ejekan, sindiran. Hingga berujung bubarnya tali silaturahmi antarkawan kerap kali terjadi karena perbedaan pandangan politik.

Sedangkan di tingkatan elite dan calon elite politik, majunya kader-kader politik dari berbagai partai untuk memenangkan pertarungan yang Komisi Pemilihan Umum/KPU selenggarakan. Mulai dari artis, intelektual, usia muda-tua, hingga pengganguran, berbondong-bondong mencalonkan diri. Strategi partai, janji sang Calon Legislatif (Caleg) terus berkumandang di kampanye-kampanyenya demi kemenangan yang mereka impikan.

Sementara dari sisi pengusaha, terlibatnya mereka dalam lingkaran elite politik, yaitu dalam bentuk pengamanan bisnis. Itu untuk mengakumulasikan modal mereka agar makin luas dan tanpa hambatan. Juga agar terkenal sebagai orang yang lebih terhormat di kalangan rekan sejawatnya.

Pertanyaannya, apakah dari kesemuanya itu berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat, khususnya rakyat yang tertindas? Di sisi lain, bagaimana kemudian kader-kader aktivis atau barisan antikapitalisme mengumandangkan gerakannya? Mengapa justru beberapa individunya terlibat dalam partai borjuis/elite?

Mata Pencarian Baru (gaji dan besarnya biaya yang harus ia keluarkan)

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No.S-520/MK.02/2015, kita ketahui rincian gaji anggota DPR pusat, yakni:

  1. Gaji pokok Rp4,2 juta
  2. Tunjangan komunikasi Rp15,580,000
  3. Tunjangan kehormatan Rp5,580,000
  4. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp7,7 juta
  5. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3,750,000
  6. Uang sidang Rp2 juta.

Jika kita akumulasi dengan beberapa poin gaji lainnya, maka uang gaji anggota DPR sebesar Rp54 juta/bulan.

Sedangkan untuk daerah, Peraturan Pemerintah/PP Nomor 18 tahun 2017 juga berbunyi tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Substansi dari PP Nomor 18 Tahun 2017 adalah tambahan tunjangan bagi anggota DPRD. Kenaikan tunjangan bisa membuat anggota legislatif mengantongi pendapatan Rp30-35 juta per bulan.

Baca juga:

Direktur Prajna Research Indonesia, Sofyan Herbowo, mengatakan biaya untuk branding politik tidak sedikit. Makin rendah popularitas seseorang, biaya akan makin mahal.

Hal lain yang juga menentukan murah-mahalnya modal maju sebagai caleg adalah tingkat literasi media. Makin tinggi tingkat konsumsi media di suatu daerah, makin murah biaya untuk pencalegan.

Dari riset yang selama ini telah ia lakukan, Sofyan menyebutkan ada biaya minimal yang harus oleh seorang caleg siapkan saat akan menghadapi Pileg. Adapun perinciannya, yaitu: 

  1. DPR RI: Rp1 miliar – Rp2 miliar
  2. DPRD Provinsi: Rp500 juta – Rp1 miliar
  3. DPRD Kabupaten/Kota: Rp250 juta – Rp300 juta

Apa yang kemudian menyebabkan tingginya biaya kampanye caleg tersebut?

Tak bisa kita mungkiri, tentunya tiap langkah yang kita ambil memerlukan logistik, alat peraga kampanye, dan sejenisnya. Mari kita coba menghitungnya.

Semisal kota X mempunyai  31 kecamatan terbagi menjadi 5 Dapil. Artinya, rata-rata 1 Dapil terdiri dari 5 kecamatan. Sedangkan 1 kecamatan rata-rata minimal terdiri dari 5 kelurahan. Jadi 1 caleg DPRD Kota harus menyosialisasikan diri di 25 kelurahan.

Kalau para caleg beranggapan menyosialisasikan diri dengan pasang spanduk/baliho/poster, mari kita hitung biayanya. Kalau untuk membuat 1 spanduk saja perlu dana Rp200 ribu (cetak spanduk, beli kayu, dan tali untuk pemasangan), maka di 1 kecamatan perlu dana Rp1 juta.

Itu kalau hanya 1 spanduk saja di tiap kelurahan. Padahal 1 kelurahan luas cakupannya minimal 2 spanduk. Maka dana Rp10 juta rupiah habis hanya untuk pengadaan spanduk di 5 kecamatan.

Halaman selanjutnya >>>

Daniel Pay Halim
Latest posts by Daniel Pay Halim (see all)