Catatan ICJR tentang Penegakan Hukum Korban Perkosaan

Catatan ICJR tentang Penegakan Hukum Korban Perkosaan
Ilustrasi: Beritatagar.id

Ulasan Pers 22 Agustus 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan bebas kepada 7 orang pelaku perkosaan terhadap S (3 dan 4 orang pelaku dalam berkas terpisah).

Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh., yang sebelumnya menghukum ketujuh pelaku dengan masing-masing 7 tahun penjara. Karena terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan perkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

Majelis Hakim berpendapat, pelaku terbukti bersalah melakukan perkosaan terhadap S. Dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu Juli sampai dengan September 2016. Namun, hal yang berbeda kemudian diputuskan pada putusan tingkat banding. Majelis hakim PT Banjarmasin membebaskan ketujuh pelaku dengan beberapa pertimbangan.

Instutute for Crimial Justice Reform (ICJR) prihatin dengan beberapa pertimbangan hukum yang dinyatakan dalam Putusan No 42/PID/2017/PT BJM. Pertimbangan tersebut cenderung memojokkan korban. Beberapa catatan ICJR terhadap putusan tersebut antara lain:

Pertama, dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM, pertimbangan hakim yang diberikan melulu hanya berfokus pada sikap korban. Hampir keseluruhan pertimbangan hakim hanya berfokus pada keadaan-keadaan dan sikap-sikap yang dilakukan oleh korban. Bahkan tidak relevan bagi pembuktian.

Mulai dari pertimbangan tentang kejadian pemerkosaan yang terjadi di rumah korban, dan korban sendiri yang membukakan pintu. Sampai dengan pernyataan majelis hakim yang tidak segan-segan menyebutkan bahwa korban sendiri yang membuka celananya dan kemudian terlentang.

Kedua, dalam pertimbangan tersebut, hakim berdalih bahwa unsur kekerasan dan ancaman kekerasan tidak terbukti. Hakim juga tidak segan menyatakan bahwa keterangan korban tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena pelaku dinilai tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang dijelaskan korban.

Bahkan, hakim juga secara gamblang mengisyaratkan, korban menghendaki adanya perkosaan dengan memberikan pertimbangan:

Dengan keadaan dan situasi sebagaimana tersebut, ternyata para pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Bukan kekasih dari saksi korban S. Sehingga para pelaku tidak mungkin mempunyai niat untuk mencegah kehamilan dan akan melampiaskan dorongan birahi/nafsunya dalam mencapai kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban S. Oleh karena itu, keterangan saksi korban Sumaryati di atas layak dan patut dikesampingkan.

Hal yang lebih memprihatinkan ditunjukkan dengan pertimbangan hakim yang tidak mempercayai keterangan korban. Memberikan pertimbangan bahwa seharusnya korban mengalami keguguran akibat pemerkosaan yang dialaminya. Hakim juga secara terang-terangan menyalahkan korban yang tidak sedari awal melaporkan pemerkosaan yang dialaminya.

Ketiga, putusan ini jelas menjadi sebuah bukti nyata minimnya jaminan perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, dalam peradilan pidana Indonesia. Aparat penegak hukum ternyata tidak segan-segan untuk menyalahkan korban, memojokkan korban, bahkan mempermalukan korban.

Majelis hakim dalam perkara tersebut bahkan secara terang-terangan mengabaikan kondisi korban. Padahal korban mengalami trauma dan depresi yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 441/11322IPF.2/RS.AS. Surat keterangan pemeriksaan kejiwaan tersebut masuk ke dalam kategori alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat(1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP. Hakim seharusnya menggali kesesuaian surat keterangan trauma tersebut dengan keterangan yang dinyatakan oleh korban. Bukan justru menghubungkan hal-hal yang tidak relevan bagi pembuktian.

Hakim harus mengkaji secara progresif pembuktian unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Tidak lagi hanya dimaknai sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, ataupun luka yang dialami oleh korban, namun harus didasarkan pada kondisi korban dalam memberikan persetujuannya secara bebas dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang relevan.

Putusan ini jelas menjadi sebuah peringatan bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Harus mengevaluasi apakah peraturan yang selama ini ada telah mampu memberikan perlindungan kepada korban. Apakah pelaksanaan praktik peradilan pidana, khususnya untuk kasus kekerasan seksual, telah mengakomodir kepentingan korban.

Situasi ini menjadi momentum untuk menyosialisasikan dan mengoptimalkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum. Karena dalam Pasal 5 j.o Pasal 6 PERMA, diatur mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh hakim. Hal-hal yang dilarang bagi hakim dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Termasuk larangan hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk di dalamnya korban kekerasan seksual.

Di samping itu, karena jaminan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual tidak hanya dibebankan pada tahap persidangan di pengadilan, perlindungan hak korban, baik hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan harus diakomodir dalam setiap tahap sistem peradilan pidana.

Maka, perlu ada suatu peraturan yang komprehensif yang menjamin terpenuhi hak-hak tersebut. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mendorong DPR untuk segera membahas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dalam rumusannya memberikan jaminan pemenuhan hak atas penanganan. Termasuk di dalamnya hak atas kerahasiaan identitas, hak atas perlindungan terkait dengan jaminan tidak disalahkan dan dituntut atas keterangannya, dan juga hak atas pemulihan bagi korban kekerasan untuk dapat melanjutkan hidup

Dan yang terpenting, rancangan undang-undang tersebut secara progresif memuat jaminan bahwa korban kekerasan seksual berhak untuk bebas dari pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi korban dalam setiap tahap sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, yang mana pengaturan ini belum pernah diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Sumber: Potret Suram Korban Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

___________________

Artikel Terkait:

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi
    Share!