Cedera Janji Jokowi Jadi Alasan Kemarahan Mahasiswa

Cedera Janji Jokowi Jadi Alasan Kemarahan Mahasiswa
©Twitter

Nalar Politik – Cedera janji Jokowi ternyata jadi satu alasan kenapa gerakan mahasiswa kali ini tampil ke depan dan nyaris tanpa sekutu berbasis partai politik, apalagi militer.

Hal tersebut dijelaskan secara apik oleh Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Melalui tulisannya berjudul Tuduhan Mahasiswa Ditunggangi adalah Kekalahan Moral Pemerintah, (Tirto, 30/9), ia terangkan bagaimana cedera janji Jokowi dalam menuntaskan reformasi ini betul-betul memantik aksi mahasiswa sampai hari ini.

“Kepemimpinan Jokowi yang mengumbar banyak janji semula membawa harapan bagi mereka. Namun belakangan mereka mulai tak sabar karena bukan hanya pemerintah gagal, tetapi ikut aktif melakukan cedera janji,” tulis Usman.

Alih-alih memperkuat KPK sepuluh kali lipat, lanjut pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini, Jokowi bersama seluruh partai politik malah melemahkannya. Demikian halnya dengan kondisi hak asasi manusia di Papua, bukannya memperbaiki, kekerasan aparat justru kerap terjadi di sana tanpa satu pun pelakunya diadili.

“Jokowi berjanji melindungi rakyat kecil, tapi sejumlah petani malah dikriminalisasi dan tanah mereka digusur atas nama pertumbuhan ekonomi. Buruh-buruh di berbagai pabrik pun bersuara atas ancaman eksploitasi dan pembatasan hak serikat kerja.”

Selain itu, alasan kedua yang menurut Usman Hamid meningkatkan kekecewaan mahasiswa adalah hilangnya kekuatan oposisi penyeimbang di peta perpolitikan nasional.

“Semua partai politik yang semula beroposisi, seperti Gerindra, PKS, dan Demokrat, kini telah bersatu dengan partai-partai pendukung Jokowi. Oposon vokal macam Fahri Hamzah dan Fadli Zon pun membeo kebijakan pemerintah.”

Itu terlihat dari diamnya para elite atas berbagai pengesahan Revisi Undang-Undang, seperti UU KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi, UU Mninerba dan Pertanahan yang pro-pebisnis besar, UU Ketenagakerjaan yang eksploitatif, UU KUHP yang berbau kriminalisasi, hingga UU Pemasyarakatan yang pro-koruptor.

“Tak satu pun partai menolak berbagai UU tersebut.” [ti]

Baca juga: