Cipta Kerja adalah UU yang Berpihak ke Rakyat Kecil

Cipta Kerja adalah UU yang Berpihak ke Rakyat Kecil
©Gatra

Nalar Politik – Merespons narasi-narasi yang menyimpang terkait perhutanan sosial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, akhirnya angkat bicara. Ia merasa perlu meluruskan bahwa Cipta Kerja adalah UU yang sebenarnya berpihak ke rakyat kecil.

“Perlu dicatat! UU Cipta Kerja adalah UU (yang) berpihak ke rakyat kecil, tidak hanya swasta besar. Inilah untuk pertama kalinya ada UU yang memasukkan secara eksplisit mengenai Perhutanan Sosial,” jelas Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya (8/10).

Menteri LHK dua periode ini pun menjabarkan, melalui Perhutanan Sosial, hak-hak masyarakat dilindungi. Izin tidak lagi diberikan hanya kepada korporasi, tetapi juga kepada kelompok-kelompok tani.

“Hak-hak rakyat terpenuhi. Diatur sedemikian rupa, sehingga tidak lagi seperti di waktu-waktu yang lalu sangat banyak izin dikeluarkan untuk swasta dan sangat sedikit untuk akses masyarakat,” lanjut Siti Nurbaya.

“Presiden Jokowi sudah mengawalinya untuk memberikan izin-izin bagi masyarakat sehingga ada proporsi keadilan buat rakyat,” tambahnya.

Seperti diketahui, Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Ini dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

“Hutan sosial juga menjadi salah satu alternatif menyelesaikan sengketa terhadap pelanggaran atau pencurian di hutan,” jelasnya kembali.

Ia kemudian memberi contoh konkrit, bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja, tidak boleh ada lagi kriminalisasi pada petani kecil atau masyarakat adat.

“Sebelumnya UU cukup kejam sekali. Bahkan istilah dulu di hutan konservasi itu ‘ranting tak boleh patah, nyamuk tak boleh mati’. Petani yang tidak mengerti, tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan, atau bahkan sebetulnya mereka sudah berumah di hutan, bisa langsung berhadapan dengan hukum.”

Sekarang, tegas Siti Nurbaya, ada pengenaan sanksi administratif, bukan pidana, dan kepada masyarakat tersebut, dilakukan pembinaan dan diberikan legalitas akses. Istilah dalam UU berupa kebijakan penataan kawasan hutan seperti hutan sosial, kemitraan konservasi, reforma agraria, hutan adat, dan lain-lain.

“UU Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat, mengedepankan restorative justice. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga makin jelas, tegas, dan lebih terukur.”

Baca juga: