Cuitan Maman dan Pergeseran Paradigma Adat

Cuitan Maman dan Pergeseran Paradigma Adat

Marasa gayana i puang, maraqdiana to cangngo (Bagus gayanya sang tuan, rajanya orang bodoh)” merupakan cuitan Maman Suratman yang bernada satire. Itu dilayangkan melalui akun Facebook-nya, 24 Juni 2020. Tak ayal menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat yang merasa tersinggung, khususnya pemuda Palili dan masyarakat Kecamatan Tapango.

Cuitan tersebut berisi tulisan yang dirilis oleh Nalar Politik yang menyorot pernyataan sikap pemuda Ulumanda saat kunjungan kerja rombongan Gubernur Ali Baal Masdar di Kecamatan Ulumanda, Majene, Sulawesi Barat (19/06).

Secara pribadi (subjektif), saya mengenal Maman Suratman sebagai seorang penulis brilian. Ia berkali-kali memenangkan perlombaan menulis di tingkat nasional maupun regional (se-Jawa).

Setidaknya, ia telah menulis dan menerbitkan tiga buah karya (buku). Pertama, “Kesaksian”, sebuah buku yang berisi pergulatan dan perjuangan Maman dkk melawan birokrasi kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Kedua, “Ahok dan Kemelut Pilkada Jakarta”. Ketiga, salah satu penulis buku “Menuju Indonesia Sejahtera”.

Sekalipun berbeda secara ideologi, Maman menggandrungi ide libertarian, sedang saya lebih dekat dengan ide sosialistik, namun patut diakui, ia adalah teman berpikir yang cukup kritis. Karena perbedaan itu, saya pun banyak menyerap ide-ide liberal yang cenderung disalahpahami oleh kelompok kiri pada umumnya.

Namun di sini saya tidak akan menulis soal kesalahpahaman kelompok kiri terhadap libertarian, ataupun ingin membela saudara Maman. Saya hanya akan mencoba mendudukkan perkara yang kini melilitnya itu secara objektif.

Dari beberapa media daring yang saya baca, seperti dilansir Tribun Timur (26/06), Anca mengungkapkan cuitan Maman Suratman melukai perasaan seluruh masyarakat Tapango, Polewali Mandar.

“Postingan ini telah menghina Andi Ali Baal Masdar selaku raja Tapango dan juga masyarakat Tapango,” kata Anca.

Lebih lanjut, seorang pemuda Tapango, Abdur Rahman, melayangkan pernyataan sikap yang dilansir oleh Banniq. Rahman mengungkapkan bahwa Maman Suratman telah melanggar UU ITE No.19 Tahun 2016 terkait pasal ujaran kebencian.

Mungkin yang dimaksud adalah Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi; “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Karena kasusnya telah dilaporkan ke pihak berwajib, maka kita mesti mendukung supremasi hukum. Putusan hakim yang akan membuktikan benar atau salahnya dugaan pihak pelapor.

Bila benar cuitan Maman memenuhi unsur pidana, maka perbuatannya tergolong penghinaan terhadap suku tertentu. Pengunaan UU ITE oleh saudara Rahman yang dilansir Banniq menjadi keliru.

Mengacu pada asas lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum), maka aturan yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 4 Huruf b; tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi:

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa: menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

  1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
  2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Jika empat unsur ini tidak terpenuhi, lantas Maman Suratman dinyatakan bersalah, maka dugaan kuat “kriminalisasi hukum” terjadi. Semua pihak mesti mengutuk sikap demikian. Sebab tidak dibenarkan oleh asas legalitas nulla poena sine crimine: tidak ada hukuman kalau tak ada perbuatan pidana.

Kebebasan berpendapat tidak boleh dikekang dengan aturan apa pun. Apalagi oleh segerombolan manusia yang terbiasa main hakim sendiri. Ia adalah hak dasar yang bersifat natural (lahiriah) dan telah ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

Menurut saya, kesalahan Maman Suratman hanya pada kurang memperhatikan konteks cuitannya. Andaikan di dunia kampus, satire semacam itu sangat lazim digunakan oleh kalangan mahasiswa. Tetapi karena diposting melalui akun Facebook, maka semua pihak dapat mengakses cuitan tersebut. Muncullah kalangan yang tidak terbiasa dengan bahasa “satire”. Akhirnya pun mencuat kegaduhan.

Setelah menuai kecaman, Maman mengklarifikasi maksud cuitan tersebut dan meminta maaf. Namun pihak pelapor (pemuda Palili dan masyarakat Tapango) menilai klarifikasi tersebut hanya pembenaran atas cuitannya. Laporan dan pengembangan kasus pun tetap dilanjutkan.

Di sini saya teringat pesan leluhur. Kurang lebih seperti ini: “Malilu sipakainga (saling mengingatkan bila ada tindakan yang salah), Maraqba sipatokkong (bila ada perselisihan seharusnya didudukkan”, Manus Siorongngi (apabila ada yang hanyut maka senantiasa yang lain harus secepat mungkin menyelematkan).

Sependek pengetahuan saya, daerah yang menerapkan adaq tuho (Adat Hidup) yang digagas oleh Nenek Tomampuq (Londong Dewata/Datu Samara) sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, adab, dan persaudaraan. Secara pribadi (sebagai generasi ketujuh dari garis Ibu sebagai cicit Puang Mindaya), saya berani mengatakan bahwa adaq tuho adalah aturan yang sangat responsif dan progresif di tengah degradasi kegagapan hukum nasional (positif) dalam menyelesaikan perkara pidana maupun perdata.

Mengutip istilah yang kerap digunakan para leluhur: momuitami balimbunganna adaq, tuhoko tammate, mapia takkadake (jika Anda telah melihat atap [bangunan] adat, Anda akan terselamatkan dan semua hal buruk akan menjadi baik).

Pesan di atas sangat sarat makna, mestinya menjadi acuan dalam menangani perkara, utamanya hal ihwal adat-istiadat. Tetapi dengan bersikap keras dan menolak kata maaf, menjadi renungan, benarkah kita masih ber-adat?

Jika sudah sampai di sini, mesti kita renungkan pengertian kita tentang adat. Antara pertanyaan “apakah adat melulu tentang kekuasaan (raja), silsilah (asal-usul keturunan), cerita heroisme leluhur, dan semua arogansi feodalistik?” Atau tentang “nilai hidup mana yang harus dilestarikan?”

Untuk menjawab pertanyaan di atas, pembaca tidak perlu jauh-jauh. Mungkin dengan mencermati respons masyarakat atas cuitan Maman Suratman, Anda telah mampu menemukan jawaban “apakah adat tentang kekuasaan, atau tentang nilai hidup yang harus dilestarikan” itu.

Syam
Latest posts by Syam (see all)