Pada hari yang cerah di desa Daala Timur, suasana tampak tegang. Ratusan warga berkumpul di depan kantor desa, menanti dengan penuh harap. Mereka menghadirkan segudang pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dari kepala desa (kades) yang baru terpilih. Memang, isu transparansi dalam pemerintahan desa telah menjadi topik hangat yang patut disoroti, terutama ketika berhadapan dengan harapan dan aspirasi masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, masalah tata kelola dan transparansi di tingkat desa mulai menampakkan wajahnya. Dengan adanya kenaikan tuntutan dari masyarakat yang semakin kritis, kades yang seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah kini dituntut untuk lebih terbuka. Tuntutan ini tak hanya sebatas wacana, tapi menjadi seruan kolektif dari setiap lapisan masyarakat yang resah akan ketidakpastian.
Berbicara mengenai transparansi, kita harus menyoroti pentingnya pengelolaan dana desa. Dalam konteks Daala Timur, di mana perekonomian sebagian besar bergantung pada bantuan sosial dan dana pembangunan, setiap informasi mengenai penggunaan dana menjadi sangat berharga. Masyarakat merasa berhak mengetahui alokasi dana yang diterima desa, bagaimana penggunaannya, serta manfaat apa yang mereka peroleh. Penjelasan terbuka dari kades mengenai hal ini tidak hanya akan membangun kepercayaan, tetapi juga memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Dalam demonstrasi yang berlangsung, warga mengungkapkan berbagai keluhan. Ada yang mencurahkan rasa frustrasi mengenai minimnya partisipasi dalam musyawarah desa. Sebagian lainnya menekankan betapa perlunya laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik. Mereka menuntut agar kades tidak hanya sekadar menjadi figur otoriter, tetapi juga sebagai fasilitator yang memfasilitasi aspirasi rakyat. Masyarakat ingin melihat para pemimpin mereka mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, demi menciptakan suasana saling menghormati dan dialogis.
Tentunya, tantangan tidak hanya terletak pada kades. Masyarakat pun perlu siap berperan aktif dalam proses pemerintahan desa. Tuntutan akan transparansi harus diimbangi dengan kesadaran warga untuk terlibat. Inisiatif yang diambil untuk membangun forum-forum komunikasi di antara warga bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan begitu, kades tak hanya merasa tertekan oleh tuntutan, melainkan juga didorong untuk bertanggung jawab oleh masyarakat yang paham akan hak dan kewajibannya.
Menggali lebih dalam, kita mempertanyakan seberapa jauh pakem-pakem hukum dan regulasi yang ada mendukung transparansi di tingkat desa. Apakah ada peraturan yang jelas mengenai publikasi laporan keuangan desa? Atau apakah ada mekanisme yang mengawasi penggunaan dana tersebut? Tanpa adanya kerangka hukum yang kuat, potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan terus menghantui masyarakat, mengalihkan perhatian dari tujuan utama pembangunan.
Terkait pengawasan, dorongan untuk membentuk tim pengawasan independen di tingkat desa bisa menjadi salah satu solusi. Tim ini dapat terdiri dari warga yang berkompeten dan berintegritas, yang akan memonitor penggunaan dana serta pelaksanaan program-program desa. Dengan cara ini, terjadi sinergi antara pemimpin dan rakyat yang berujung pada akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik.
Lebih jauh, penting bagi kades untuk memahami bahwa transparansi bukanlah sekadar ritus belaka. Hal ini berisiko meruntuhkan reputasi dan kredibilitas dirinya. Kades yang transformatif adalah mereka yang mampu menjalin komunikasi dua arah dengan kuat, mendengarkan aspirasi dan keluhan warga, serta menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Mereka adalah pemimpin yang siap dibuka kepada kritik dan saran.
Saat masyarakat Daala Timur melanjutkan perjuangan mereka untuk menuntut kades transparan, satu hal yang jelas: setiap gestur dan tindakan akan terjaga dalam ingatan kolektif. Sepanjang perjalanan ini, masyarakat belajar untuk lebih kritis, lebih peka, dan lebih terlibat. Di sisi lain, pemimpin yang peka akan kebutuhan masyarakat bukanlah sekadar harapan. Ini adalah keharusan yang harus dipenuhi agar para pemimpin tidak hanya menjadi representasi struktur tetapi juga aspirasi yang nyata.
Dengan demikian, ke depan, kita berharap agar setiap desa, termasuk Daala Timur, tidak hanya menjadi tempat tinggal, melainkan juga wadah penguatan demokrasi lokal. Kita perlu menciptakan ekosistem di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi norma, bukan pengecualian. Hanya dengan langkah tersebut, cita-cita masyarakat untuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat terwujud. Dan jika tidak ada kesadaran dari kedua belah pihak, harapan itu mungkin akan menguap, menghilang bak embun pagi.
